Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pungli, 19 Pegawai BPKD Ditangkap, 1 Tersangka

A+
A-
0
A+
A-
0

Polisi memeriksa sejumlah saksi dari BPKD Pematangsiantar terkait dengan pungli uang insentif sebesar Rp186 juta. (Foto: Polri)

PEMATANGSIANTAR, DDTCNews—Sebanyak 19 orang pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut, Kamis malam (11/7/2019).

OTT dilakukan Unit 4 Subdit lll Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut di Kantor BPKD Pematangsiantar di Jl. Merdeka Nomor 8, Pematangsiantar. OTT terkait dengan pungutan liar (pungli) atas uang insentif pemungutan pajak daerah milik pegawai BPKD sebesar 15% senilai Rp186 juta.

“OTT antara lain dilakukan pada tenaga harian lepas BPKD Tanggi MD Lumbantobing, Staf Pendapatan II BPKD Lidia Ningsih, dan Bendahara Pengeluaran BPKD Erni Zendrato, sisanya pada 16 orang saksi,” kata Kepala Unit Tipikor Polda Sumut Kompol Hartono, Jumat (12/7/2019).

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

Ia menambahkan ke-19 pegawai BPKD itu selanjutnya dibawa ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan. Pungutan liar 15% itu berasal dari dari uang yang diterima pegawai BPKD Triwulan II tahun 2019. Dari OTT itu, petugas berhasil mengamankan uang tunai senilai Rp186 juta.

Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Rony Samtana menambahkan sejauh ini baru ada satu orang tersangka, yaitu Bendahara Pengeluaran BPKD Erni Zendrato. Dua orang terduga lainnya masih dijadikan saksi dari Erni, yaitu Tanggi MD Lumbantobing dan Lidia Ningsih.

Ia menegaskan sejauh ini pemeriksaan saksi-saksi masih dilanjutkan. Pengembangan penyidikan disebut juga masih bisa dilakukan. Sementara ini, diketahui modus tersangka adalah memotong insentif dari sejumlah petugas pemungut pajak di BPKD.

Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

Seharusnya, sesuai dengan aturan, insentif itu diberikan kepada pemungut pajak. Namun, insentif tersebut malah dipotong Bendahara Pengeluaran. Tindakan itu sejauh ini masih didalami. “Tapi saya curiga ini bukan kali ini terjadi. Saya menduga sudah beberapa kali,” kata Rony.

Kepala BPKD Siantar Adiaksa Purba saat ini sedang berada di Jakarta untuk mengikuti pelatihan. OTT itu sendiri, seperti dilansir medan.tribunnews.com, dilakukan berdasarkan laporan informasi nomor R/246/VII/2019 yang diterima Ditreskrim Polda Sumut. (Bsi)

Baca Juga: Soal Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Perimbangan Keuangan

“OTT antara lain dilakukan pada tenaga harian lepas BPKD Tanggi MD Lumbantobing, Staf Pendapatan II BPKD Lidia Ningsih, dan Bendahara Pengeluaran BPKD Erni Zendrato, sisanya pada 16 orang saksi,” kata Kepala Unit Tipikor Polda Sumut Kompol Hartono, Jumat (12/7/2019).

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

Ia menambahkan ke-19 pegawai BPKD itu selanjutnya dibawa ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan. Pungutan liar 15% itu berasal dari dari uang yang diterima pegawai BPKD Triwulan II tahun 2019. Dari OTT itu, petugas berhasil mengamankan uang tunai senilai Rp186 juta.

Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Rony Samtana menambahkan sejauh ini baru ada satu orang tersangka, yaitu Bendahara Pengeluaran BPKD Erni Zendrato. Dua orang terduga lainnya masih dijadikan saksi dari Erni, yaitu Tanggi MD Lumbantobing dan Lidia Ningsih.

Ia menegaskan sejauh ini pemeriksaan saksi-saksi masih dilanjutkan. Pengembangan penyidikan disebut juga masih bisa dilakukan. Sementara ini, diketahui modus tersangka adalah memotong insentif dari sejumlah petugas pemungut pajak di BPKD.

Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

Seharusnya, sesuai dengan aturan, insentif itu diberikan kepada pemungut pajak. Namun, insentif tersebut malah dipotong Bendahara Pengeluaran. Tindakan itu sejauh ini masih didalami. “Tapi saya curiga ini bukan kali ini terjadi. Saya menduga sudah beberapa kali,” kata Rony.

Kepala BPKD Siantar Adiaksa Purba saat ini sedang berada di Jakarta untuk mengikuti pelatihan. OTT itu sendiri, seperti dilansir medan.tribunnews.com, dilakukan berdasarkan laporan informasi nomor R/246/VII/2019 yang diterima Ditreskrim Polda Sumut. (Bsi)

Baca Juga: Soal Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Perimbangan Keuangan
Topik : OTT Pematangsiantar, pajak daerah, BPKD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH