Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pungli, 19 Pegawai BPKD Ditangkap, 1 Tersangka

0
0

Polisi memeriksa sejumlah saksi dari BPKD Pematangsiantar terkait dengan pungli uang insentif sebesar Rp186 juta. (Foto: Polri)

PEMATANGSIANTAR, DDTCNews—Sebanyak 19 orang pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut, Kamis malam (11/7/2019).

OTT dilakukan Unit 4 Subdit lll Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut di Kantor BPKD Pematangsiantar di Jl. Merdeka Nomor 8, Pematangsiantar. OTT terkait dengan pungutan liar (pungli) atas uang insentif pemungutan pajak daerah milik pegawai BPKD sebesar 15% senilai Rp186 juta.

“OTT antara lain dilakukan pada tenaga harian lepas BPKD Tanggi MD Lumbantobing, Staf Pendapatan II BPKD Lidia Ningsih, dan Bendahara Pengeluaran BPKD Erni Zendrato, sisanya pada 16 orang saksi,” kata Kepala Unit Tipikor Polda Sumut Kompol Hartono, Jumat (12/7/2019).

Baca Juga: Pemda Gunakan Profiling Wajib Pajak Berbasis Web

Ia menambahkan ke-19 pegawai BPKD itu selanjutnya dibawa ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan. Pungutan liar 15% itu berasal dari dari uang yang diterima pegawai BPKD Triwulan II tahun 2019. Dari OTT itu, petugas berhasil mengamankan uang tunai senilai Rp186 juta.

Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Rony Samtana menambahkan sejauh ini baru ada satu orang tersangka, yaitu Bendahara Pengeluaran BPKD Erni Zendrato. Dua orang terduga lainnya masih dijadikan saksi dari Erni, yaitu Tanggi MD Lumbantobing dan Lidia Ningsih.

Ia menegaskan sejauh ini pemeriksaan saksi-saksi masih dilanjutkan. Pengembangan penyidikan disebut juga masih bisa dilakukan. Sementara ini, diketahui modus tersangka adalah memotong insentif dari sejumlah petugas pemungut pajak di BPKD.

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Kolaka Utara Pasang TMD dan MOSS

Seharusnya, sesuai dengan aturan, insentif itu diberikan kepada pemungut pajak. Namun, insentif tersebut malah dipotong Bendahara Pengeluaran. Tindakan itu sejauh ini masih didalami. “Tapi saya curiga ini bukan kali ini terjadi. Saya menduga sudah beberapa kali,” kata Rony.

Kepala BPKD Siantar Adiaksa Purba saat ini sedang berada di Jakarta untuk mengikuti pelatihan. OTT itu sendiri, seperti dilansir medan.tribunnews.com, dilakukan berdasarkan laporan informasi nomor R/246/VII/2019 yang diterima Ditreskrim Polda Sumut. (Bsi)

Baca Juga: Tax Ratio Rendah, Kota Ini Bergantung pada Kucuran Dana Perimbangan

“OTT antara lain dilakukan pada tenaga harian lepas BPKD Tanggi MD Lumbantobing, Staf Pendapatan II BPKD Lidia Ningsih, dan Bendahara Pengeluaran BPKD Erni Zendrato, sisanya pada 16 orang saksi,” kata Kepala Unit Tipikor Polda Sumut Kompol Hartono, Jumat (12/7/2019).

Baca Juga: Pemda Gunakan Profiling Wajib Pajak Berbasis Web

Ia menambahkan ke-19 pegawai BPKD itu selanjutnya dibawa ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan. Pungutan liar 15% itu berasal dari dari uang yang diterima pegawai BPKD Triwulan II tahun 2019. Dari OTT itu, petugas berhasil mengamankan uang tunai senilai Rp186 juta.

Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Rony Samtana menambahkan sejauh ini baru ada satu orang tersangka, yaitu Bendahara Pengeluaran BPKD Erni Zendrato. Dua orang terduga lainnya masih dijadikan saksi dari Erni, yaitu Tanggi MD Lumbantobing dan Lidia Ningsih.

Ia menegaskan sejauh ini pemeriksaan saksi-saksi masih dilanjutkan. Pengembangan penyidikan disebut juga masih bisa dilakukan. Sementara ini, diketahui modus tersangka adalah memotong insentif dari sejumlah petugas pemungut pajak di BPKD.

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Kolaka Utara Pasang TMD dan MOSS

Seharusnya, sesuai dengan aturan, insentif itu diberikan kepada pemungut pajak. Namun, insentif tersebut malah dipotong Bendahara Pengeluaran. Tindakan itu sejauh ini masih didalami. “Tapi saya curiga ini bukan kali ini terjadi. Saya menduga sudah beberapa kali,” kata Rony.

Kepala BPKD Siantar Adiaksa Purba saat ini sedang berada di Jakarta untuk mengikuti pelatihan. OTT itu sendiri, seperti dilansir medan.tribunnews.com, dilakukan berdasarkan laporan informasi nomor R/246/VII/2019 yang diterima Ditreskrim Polda Sumut. (Bsi)

Baca Juga: Tax Ratio Rendah, Kota Ini Bergantung pada Kucuran Dana Perimbangan
Topik : OTT Pematangsiantar, pajak daerah, BPKD
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
berita pilihan
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 14 November 2016 | 09:57 WIB
KOTA MEDAN
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Desember 2017 | 14:21 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 17 Desember 2018 | 11:00 WIB
KABUPATEN TANAH BUMBU
Rabu, 01 Agustus 2018 | 13:51 WIB
KOTA SOLO