Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

PPh Final UMKM Dapat Dilunasi dengan 2 Cara, Ini Contoh Hitungannya

A+
A-
10
A+
A-
10
PPh Final UMKM Dapat Dilunasi dengan 2 Cara, Ini Contoh Hitungannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pajak penghasilan (PPh) final UMKM terutang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 dapat dilunasi dengan dua cara, yaitu disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dipotong pemotong pajak.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PP 23/2018, pelunasan PPh terutang dengan cara dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal wajib pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut Pajak.

“Penyetoran sendiri pajak penghasilan terutang wajib dilakukan setiap bulan,” bunyi Pasal 8 ayat (2) PP 23/2018, Kamis (5/5/2022).

Baca Juga: Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terutang wajib dilakukan pemotong atau pemungut pajak untuk setiap transaksi dengan wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP 23/2018.

Contoh penghitungan PPh final UMKM
TUAN R memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan PPh final berdasarkan ketentuan PP 23/2018. Pada September 2019, Tuan R memperoleh penghasilan dari usaha penjualan alat elektronik dengan peredaran bruto senilai Rp80 juta.

Dari jumlah tersebut, penjualan dengan peredaran bruto sejumlah Rp60 juta dilakukan pada 17 September 2019 kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pemotong atau pemungut pajak.

Baca Juga: Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

Sementara itu, sisanya senilai Rp20 juta diperoleh dari penjualan kepada pembeli orang pribadi yang langsung datang ke toko miliknya. Tuan R memiliki surat keterangan wajib pajak dikenai PPh final berdasarkan ketentuan PP 23/2018.

PPh final yang terutang untuk September 2019 dihitung sebagai berikut:

  1. PPh final yang dipotong oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta:
    0,5% x Rp60 juta = Rp300.000,00
  2. PPh final yang disetor sendiri:
    0,5% x Rp20 juta = Rp100.000,00

Baca Juga: Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak
Topik : PP 23/2018, PPh final, UMKM, peraturan pajak, pajak, DJP, ditjen pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 29 Juni 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ini Sanksi yang Menanti Jika Ada Harta yang Kurang Diungkap dalam PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ada Harta Kurang Diungkap dalam PPS? WP Masih Bisa Sampaikan SPPH Baru

Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Aktivasi Menu PPS di DJP Online

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Masih Aktif? Ditjen Pajak: Ada Kewajiban Lapor SPT, Diawasi KPP

berita pilihan

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:30 WIB
KP2KP SENDAWAR

Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:35 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tawarkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp659 Miliar dan US$5,8 Juta

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Hamish Daud: Jangan Tunda Lagi

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:03 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Putuskan Tambah Server PPS, Antisipasi Lonjakan Jumlah Wajib Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Setoran Pajak dari PPS Tembus Rp54 Triliun, DJP: Sesuai Ekspektasi

Kamis, 30 Juni 2022 | 10:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Truck Losing dalam Kepabeanan?

Kamis, 30 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Deadline PPS Malam Ini, Layanan Live Chat Beroperasi Hingga 21.00 WIB