Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

PMA Nakal Ditindak Tegas

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro menekankan agar Ditjen Pajak (DJP) dapat menindak tegas perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) nakal yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar.

Kriteria nakal ini merujuk kepada perusahaan PMA yang tidak membayar pajaknya dalam sepuluh tahun terakhir, atau perusahaan yang selalu mengaku rugi.

“Tentunya akan pemeriksaan yang lebih tegas kepada wajib pajak, khususnya PMA yang dalam tempo minimum sepuluh tahun itu tidak pernah membayar pajak atau selalu mengaku rugi,” kata Menkeu di satu pertemuan resmi, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Secara khusus, Menkeu meminta kepada jajaran Kepala Kantor Wilayah DJP yang menangani wajib pajak PMA untuk melakukan pemeriksaan secara lebih teliti. Selain berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Menkeu juga meminta agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengedepankan logika.

“Kanwil, terutama yang banyak PMA di wilayahnya, tolong ini benar-benar menjadi perhatian. Kita ingin penerimaan pajak kita optimal, tapi di sisi lain tidak mengganggu iklim usaha. Jadi caranya adalah kita benar-benar fokus pada hal yang jelas-jelas secara aturan atau logika tidak sesuai dengan apa yang kita pahami,” tegas Bambang, dikutip dari Setkab.go.id.

Menurut catatatan DDTCNews, dalam tahun 2014 Indonesia mengalami kenaikan PMA sebesar 20% ke angka US$22,6 miliar dari US$18,8 miliar dibanding tahun sebelumnya. Di kawasan Asia Tenggara, pertumbuhan PMA Indonesia sebesar 20% ini merupakan yang tertinggi di antara negara lainnya (World Investment Report, 2015).

Seiring dengan peningkatan investasi yang masuk ke Indonesia, seharusnya pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak akan meningkat pula. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Menkeu bahwa selama 10 tahun ini tercatat hampir dari 2.000 perusahaan yang berstatus PMA tidak pernah membayar pajak. Mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan alasan masih menderita rugi.

Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan DJP dengan melihat dari perhitungan komponen pajak, seharusnya perusahaan tersebut masih bisa mendapat untung. Rata-rata nilai pajak yang seharusnya dibayarkan oleh setiap perusahaan tersebut mencapai Rp25 miliar setiap tahun. Artinya dalam 10 tahun negara kehilangan penerimaan hingga Rp500 triliun.

“Tentunya akan pemeriksaan yang lebih tegas kepada wajib pajak, khususnya PMA yang dalam tempo minimum sepuluh tahun itu tidak pernah membayar pajak atau selalu mengaku rugi,” kata Menkeu di satu pertemuan resmi, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Secara khusus, Menkeu meminta kepada jajaran Kepala Kantor Wilayah DJP yang menangani wajib pajak PMA untuk melakukan pemeriksaan secara lebih teliti. Selain berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Menkeu juga meminta agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengedepankan logika.

“Kanwil, terutama yang banyak PMA di wilayahnya, tolong ini benar-benar menjadi perhatian. Kita ingin penerimaan pajak kita optimal, tapi di sisi lain tidak mengganggu iklim usaha. Jadi caranya adalah kita benar-benar fokus pada hal yang jelas-jelas secara aturan atau logika tidak sesuai dengan apa yang kita pahami,” tegas Bambang, dikutip dari Setkab.go.id.

Menurut catatatan DDTCNews, dalam tahun 2014 Indonesia mengalami kenaikan PMA sebesar 20% ke angka US$22,6 miliar dari US$18,8 miliar dibanding tahun sebelumnya. Di kawasan Asia Tenggara, pertumbuhan PMA Indonesia sebesar 20% ini merupakan yang tertinggi di antara negara lainnya (World Investment Report, 2015).

Seiring dengan peningkatan investasi yang masuk ke Indonesia, seharusnya pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak akan meningkat pula. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Menkeu bahwa selama 10 tahun ini tercatat hampir dari 2.000 perusahaan yang berstatus PMA tidak pernah membayar pajak. Mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan alasan masih menderita rugi.

Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan DJP dengan melihat dari perhitungan komponen pajak, seharusnya perusahaan tersebut masih bisa mendapat untung. Rata-rata nilai pajak yang seharusnya dibayarkan oleh setiap perusahaan tersebut mencapai Rp25 miliar setiap tahun. Artinya dalam 10 tahun negara kehilangan penerimaan hingga Rp500 triliun.

Topik : pajak PMA, wajib pajak PMA, pma rugi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM