Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Permohonan Insentif Supertax Deduction Kegiatan Litbang Melalui OSS

A+
A-
1
A+
A-
1
Permohonan Insentif Supertax Deduction Kegiatan Litbang Melalui OSS

UNTUK memperoleh supertax deduction atas kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia, wajib pajak harus mengajukan permohonan melalui online single submssion (OSS). Pada artikel ini dibahas mengenai pengajuan permohonan tersebut.

Adapun permohonan insentif supertax deduction kegiatan litbang melalui OSS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (PMK 153/2020).

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PP 153/2020, wajib pajak harus melampirkan 2 dokumen ketika mengajukan permohonan insentif supertax deduction atas kegiatan litbang melalui OSS. Dokumen yang dimaksud adalah proposal kegiatan litbang dan surat keterangan fiskal (SKF).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Adapun proposal kegiatan litbang setidaknya memuat 8 komponen secara kumulatif. Pertama, nomor dan tanggal proposal kegiatan litbang. Kedua, nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketiga, fokus, tema, dan topik litbang. Keempat, target capaian dari kegiatan litbang. Kelima, nama dan NPWP dari rekanan kerja sama, jika kegiatan litbang dilakukan melalui kerja sama.

Keenam, perkiraan waktu yang dibutuhkan sampai mencapai hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan litbang. Ketujuh, perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan litbang. Kedelapan, perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya.

Jika kegiatan litbang dilakukan melalui kerja sama antara 1 atau lebih wajib pajak dan masing-masing wajib pajak menanggung sebagian atau seluruh biaya litbang maka terdapat kewajiban lainnya yang harus dipenuhi.

Baca Juga: Serapan Insentif Rendah, Sinyal Pemulihan Ekonomi & Konsolidasi Fiskal

Kewajiban yang dimaksud adalah membuat proposal kegiatan litbang bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 153/2020. Proposal kegiatan litbang bersama harus memuat 8 komponen yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PMK 153/2020 ditambah dengan rencana kegiatan dan biaya yang ditanggung masing-masing wajib pajak.

Namun demikian, apabila OSS tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, permohonan dapat dilakukan secara luar jaringan oleh wajib pajak. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK 153/2020.

Penyampaian permohonan insentif secara luar jaringan ditujukan kepada Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan menyampaikan surat pemberitahuan rencana kegiatan penelitian dan pengembangan yang contoh formatnya dapat dilihat melalui Lampiran PMK 153/2020.

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Otoritas Ini Anggarkan Rp152 T untuk Insentif Pajak

Selanjutnya, atas permohonan yang diajukan, Kemenristek melakukan penelitian kesesuaian antara proposal kegiatan litbang dengan ketentuan proposal dan kriteria kegiatan litbang. Penelitian kesesuaian dilakukan secara terkoordinasi antara Kemenristek dan/atau lembaga pemerintah yang menangani bidang terkait tema litbang yang dimohonkan.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) PMK 153/2020, pemberitahuan mengenai hasil penelitian kesesuaian akan disampaikan kepada wajib pajak melalui OSS atau surat pemberitahuan dalam hal wajib pajak melakukan pengajuan permohonan di luar jaringan OSS.

Pemberitahuan hasil penelitian ditembuskan kepada dirjen pajak melalui direktur Peraturan Perpajakan II serta kementerian dan/atau lembaga pemerintah yang menangani bidang terkait dengan tema litbang.

Baca Juga: Dirjen Pajak Evaluasi Pemanfaatan Insentif PPnBM DTP dan PPN Rumah DTP

Selanjutnya, mengacu pada Pasal 9 ayat (1) PMK 153/2020, wajib pajak yang telah memperoleh pemberitahuan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan biaya litbang setiap tahun pajak. Laporan tersebut disampaikan kepada dirjen pajak dan Kemenristek melalui OSS.

Namun, apabila OSS tidak berjalan sebagaimana mestinya, laporan biaya litbang dapat dilakukan di luar jaringan oleh wajib pajak kepada dirjen pajak melalui kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Kemudian, laporan tersebut juga ditembuskan kepada direktur Peraturan Perpajakan II dan Kemenristek.

Berdasarkan pada Pasal 9 ayat (4) PMK 153/2020, laporan wajib disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh badan pada tahun pajak bersangkutan.

Baca Juga: Sedang Dikaji, Perluasan Cakupan Penerima Insentif Pajak Ini

Format laporan biaya litbang disampaikan sesuai dengan format penyampaian laporan biaya penelitian dan pengembangan setiap tahun pajak sebagaimana terdapat dalam Lampiran PMK 153/2020.

Apabila wajib pajak tidak melaporkan laporan biaya litbang atau menyampaikan laporan tapi tidak memenuhi ketentuan, KPP tempat wajib pajak terdaftar akan menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak. Kemudian, wajib pajak akan diminta untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak surat teguran disampaikan. (vallen/kaw)

Baca Juga: BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan
Topik : kelas pajak, supertax deduction, kelas pajak supertax deduction, insentif pajak, litbang, OSS

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 27 Juli 2022 | 17:00 WIB
KINERJA INVESTASI

Mitsubishi Tanam Investasi Rp10 Triliun, Tagih Insentif ke Pemerintah

Selasa, 26 Juli 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Manufaktur Tak Dapat Insentif PPh Pasal 22 Impor, Begini Alasannya

Selasa, 26 Juli 2022 | 11:21 WIB
PMK 114/2022

Pemberitahuan Insentif PPh 25 Masih Tahap Deploy, WP Diminta Menunggu

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor