EKUADOR

Perluas Jaringan Telekomunikasi, Negara Ini Tawarkan Insentif Pajak

Vallencia | Selasa, 10 Mei 2022 | 17:30 WIB
Perluas Jaringan Telekomunikasi, Negara Ini Tawarkan Insentif Pajak

Ilustrasi.

QUITO, DDTCNews – Pemerintah Ekuador berencana menyederhanakan birokrasi dan menawarkan insentif pajak guna menarik investor asing menanamkan modalnya di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Menteri Telekomunikasi Vianna Maino mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus hambatan dalam investasi TIK. Upaya-upaya tersebut mencakup pemangkasan birokrasi yang berbelit dan pemberian insentif pajak.

“Kami telah menghilangkan banyak hambatan peraturan dan pajak. Perusahaan juga akan membayar lebih banyak pajak secara bertahap untuk setiap pelanggan baru setelah mencapai sejumlah klien tertentu,” tuturnya, Selasa (10/5/2022).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Maino menjelaskan pajak telekomunikasi yang berlaku saat ini relatif tinggi sehingga menghambat pertumbuhan investasi di bidang TIK. Alhasil, kondisi tersebut dapat menimbulkan disinsentif bagi perusahaan untuk memperluas jaringan telekomunikasi hingga ke wilayah terpencil.

Oleh sebab itu, lanjutnya, penghapusan pajak menjadi salah satu target yang dikejar oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan investasi. Dengan meningkatnya investasi, ia berharap jaringan telekomunikasi mampu terpasang hingga ke wilayah terpencil.

"Ekuador adalah negara yang sangat mahal dalam hal pajak telekomunikasi, dan ini menciptakan disinsentif untuk mencapai tempat-tempat ini," tuturnya dikutip dari bnamericas.com.

Baca Juga:
Besok Siang, Telepon dan Live Chat Kring Pajak Dihentikan Sementara

Selain itu, lanjut Maino, pemerintah juga menyiapkan insentif lainnya dalam bentuk pengurangan pajak atas paket seluler. Insentif ini akan mengizinkan operator untuk memberikan potongan pajak penggunaan spektrum hingga 50%.

Tak hanya itu, Ekuador juga memajukan program dalam kemitraan untuk mempercepat penetrasi internet di berbagai wilayah. Pemerintah juga melakukan berbagai program perencana lainnya untuk meningkatkan bidang TIK. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024