Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan

A+
A-
11
A+
A-
11
Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya untuk memperluas basis pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (27/9/2021).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan perluas basis pajak salah satunya dilakukan dengan membentuk jabatan fungsional penyuluh pajak serta mengadakan sosialisasi dan penyuluhan.

“Ditjen Pajak senantiasa melakukan pengawasan dan ekstensifikasi perpajakan untuk memperluas basis pajak,” ujarnya.

Baca Juga: Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Salah satu sektor yang diawasi oleh DJP adalah pertanian. Pasalnya, meskipun berkontribusi besar pada produk domestik bruto (PDB), sektor pertanian hanya menyumbang minim terhadap penerimaan pajak.

Selain mengenai perluasan basis pajak, ada pula bahasan terkait dengan kinerja penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2021. Kemudian, beberapa media nasional juga masih mengulas mengenai insentif pajak.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Pengawasan Berbasis Kewilayahan

Upaya perluasan basis pajak juga dilakukan dengan pengawasan berbasis kewilayahan. Nantinya, account representative (AR) akan mendapatkan pembagian wajib pajak berdasarkan zona pengawasan. AR akan lebih fokus mengawasi wajib pajak di zona pengawasannya.

Baca Juga: Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan AR akan dibekali dengan data yang mendukung pengawasan berbasis kewilayahan. Data yang dimaksud antara lain data sasaran ekstensifikasi (DSE) dan data pemicu terkait dengan potensi wajib pajak kewilayahan. (DDTCNews)

Kontribusi Sektor Pertanian Rendah

DJP menyebut pertanian sering kali menjadi hard to tax sector karena mayoritas pelaku usaha pada sektor ini merupakan kelas mikro dan kecil. Hal ini berdampak pada performa kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan pajak.

“Hubungan ini diartikan bahwa makin besar kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, kontribusi ke penerimaan pajaknya akan rendah,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor.

Baca Juga: Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Pada kuartal II/2021, sektor pertanian menjadi kontributor terbesar kedua terhadap PBD, yakni mencapai 14,27%. Namun, sumbangsih sektor pertanian terhadap penerimaan negara masih minim, yakni sekitar 1%. (Bisnis Indonesia)

Sektor Usaha Tumpuan Penerimaan Pajak

Managing Partner DDTC Darussalam menilai masih ada beberapa sektor usaha yang akan berkontribusi terhadap penerimaan pajak pada tahun ini. Beberapa di antaranya adalah sektor manufaktur, perdagangan, dan pertambangan.

Ketiga sektor tersebut sudah menunjukkan adanya perbaikan kinerja karena beberapa faktor seperti peningkatan harga komoditas, peningkatan permintaan, pemberian insentif pajak, serta perbaikan konsumsi domestik.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Untuk meningkatkan kinerja penerimaan sekaligus mengurangi risiko shortfall, Darussalam meminta pemerintah fokus kepada sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi bagus tetapi kontribusinya pada penerimaan masih rendah.

“Seperti contohnya sektor pertanian dan konstruksi. Ini karena peningkatan ekonomi di sektor-sektor tersebut masih memiliki daya ungkit yang relatif kecil pada penerimaan,” katanya. (Kontan)

Serapan Anggaran Insentif Pajak

Saat ini, realisasi pemanfaatan insentif pajak pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai 92% dari pagu insentif pajak yang mencapai Rp62,83 triliun. Hal ini dinilai menunjukkan proyeksi pemanfaatan insentif pajak 2021 sudah cukup akurat.

Baca Juga: Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

"Kami sekarang sudah tahu posisi mereka turun, kami juga lihat ke dalam ke KLU-nya. Jumlah juga diperkecil karena yang sudah recover tidak kami teruskan insentifnya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Guna meningkatkan pemanfaatan insentif pajak, Sri Mulyani mengatakan kantor pelayanan pajak (KPP) akan terus memperkenalkan insentif kepada wajib pajak yang masih belum memperoleh informasi. (DDTCNews)

Survei DJP

DJP tidak menargetkan wajib pajak tertentu dalam pelaksanaan survei kepuasan pelayanan. Pemilihan wajib pajak sebagai responden survei dilakukan secara acak. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan ikut berpartisipasi dalam survei tahun ini.

Baca Juga: Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

"Dalam melakukan survei kepuasan layanan ini, tidak ditentukan komposisi jumlah antara wajib pajak orang pribadi maupun badan pada pelaksanaan survei ini," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor. (DDTCNews)

Konsensus Global

International Tax Analyst BKF Kemenkeu Melani Dwi Astuti mengatakan OECD menetapkan target implementasi hasil konsensus pada 2023. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan teknis pada kebijakan domestik.

"OECD menetapkan target efektif berlaku pada 2023 karena perjanjian multilateral baru berlaku efektif setelah diratifikasi," katanya.

Baca Juga: 1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?

Melani menuturkan proses umum yang dibutuhkan negara untuk melakukan ratifikasi atas perjanjian multilateral memakan waktu hingga 2 tahun. Untuk itu, proyeksi Kemenkeu untuk implementasi penuh konsensus global baru berlaku pada 2024. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, pengawasan pajak, kepatuhan pajak, penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Pemprov Klaim Setoran Pajak Kendaraan dari e-Samsat Terus Melonjak

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:00 WIB
PMK 141/2021

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan Jenis Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Bikin Kode Billing PPh Pasal 21 Lewat M-Pajak

Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK

Wujud Keadilan Beban Pajak dalam UU HPP

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?

Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Pinjaman Tanpa Bunga yang Dipungut PPh Pasal 23