Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Perlakuan PPN atas 7 Bentuk Penyediaan Jasa Pembayaran, Simak di Sini

A+
A-
14
A+
A-
14
Perlakuan PPN atas 7 Bentuk Penyediaan Jasa Pembayaran, Simak di Sini

Perpajakan ID.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) telah mengatur ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyelenggaraan teknologi finansial, termasuk di dalamnya mengenai penyediaan jasa pembayaran.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 69/PMK.03/2022. Dalam PMK 69/2022, disebutkan bahwa salah satu kategori dari jasa penyelenggaraan teknologi finansial ialah penyediaan jasa pembayaran.

Merujuk pada PMK 69/2022, terdapat 7 bentuk penyediaan jasa pembayaran yang merupakan jasa kena pajak (JKP) sehingga atas penyerahannya terutang PPN.

Baca Juga: Inflasi Masih Tinggi, Bandung Pertimbangkan Relaksasi PBB

Pertama, uang elektronik (electronic money/e-money) seperti registrasi pemegang uang elektronik, pengisian ulang (top up), pembayaran transaksi, transfer dana, dan tarik tunai.

Kedua, dompet elektronik (electronic wallet/e-wallet) berupa pengisian ulang (top up), tarik tunai melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara dompet elektronik, pembayaran transaksi, pembayaran tagihan, transfer dana, dan layanan paylater (layanan pencicilan pembayaran).

Ketiga, gerbang pembayaran (payment gateway) seperti penerusan data transaksi pembayaran (facilitator) dari pedagang ke acquirer atau penerbit alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan penerusan data transaksi pembayaran (facilitator) dari pedagang ke acquirer atau penerbit alat pembayaran dengan menggunakan kartu, dan penyelesaian pembayaran dari acquirer.

Baca Juga: Simak Penjelasan Aturan Pengenaan Pajak atas Konsumsi Tenaga Listrik

Keempat, layanan switching yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana. Kelima, kliring yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana.

Keenam, penyelesaian akhir yang merupakan kegiatan layanan penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan oleh masing-­masing penerbit dan/atau acquirer berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

Ketujuh, transfer dana seperti layanan teknologi blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana.

Baca Juga: Wah! Bos CV Ini Ditangkap karena Nekat Jualan Faktur Pajak Fiktif

Dalam hal ini, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pasal 7 ayat (1) UU PPN dengan dasar pengenaan pajak (DPP).

DPP untuk PPN atas penyediaan jasa pembayaran ialah penggantian, yaitu sebesar fee, komisi, merchant discount rate, atau imbalan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh penyelenggara.

Anda melakukan salah satu kegiatan jasa pembayaran di atas, tetapi belum tahu bagaimana ketentuan perhitungan PPN penyedia jasa pembayaran secara lebih lengkap? Simak selengkapnya hanya di artikel Penyediaan Jasa Pembayaran di Panduan Pajak Perpajakan ID.

Baca Juga: Wah! Khusus Wajib Pajak Ini, Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

Anda juga dapat mengetahui penyerahan JKP apa saja yang harus dibuatkan faktur pajak, ketentuan pemungutan dan penyetoran PPN, pelaporan SPT Masa PPN, hingga contoh kasusnya.

Yuk, baca Panduan Pajak Penyediaan Jasa Pembayaran di platform Perpajakan ID dan kunjungi lebih dari 13.000 dokumen dan referensi perpajakan lainnya sekarang. (rig)

Baca Juga: Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perpajakan ID, perpajakan ID premium, pajak, panduan, pmk 69/2022, jasa pembayaran

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:25 WIB
AGENDA PAJAK

Launching the Indonesian Tax Manual e-Book, DDTC Holds a Talk Show

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing PPh Final Dividen Orang Pribadi di DJP Online

Jum'at, 03 Februari 2023 | 14:30 WIB
PP 49/2022

Tiket Pesawat Tersambung dengan Rute Luar Negeri, Tidak Kena PPN?

Jum'at, 03 Februari 2023 | 14:19 WIB
KEPATUHAN PAJAK

1,9 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan 2022, Kebanyakan Online

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 15:00 WIB
KOTA BANDUNG

Inflasi Masih Tinggi, Bandung Pertimbangkan Relaksasi PBB

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:45 WIB
PP 4/2023

Simak Penjelasan Aturan Pengenaan Pajak atas Konsumsi Tenaga Listrik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:00 WIB
KOTA MEDAN

Wah! Bos CV Ini Ditangkap karena Nekat Jualan Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:30 WIB
PP 4/2023

Wah! Khusus Wajib Pajak Ini, Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-30/PJ/2009

Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP