Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Perlakuan Pajak atas Akrual Biaya Bunga Pinjaman

A+
A-
23
A+
A-
23
Perlakuan Pajak atas Akrual Biaya Bunga Pinjaman

Pertanyaan:
PERKENALKAN, nama saya Yuzar, staf akuntansi di suatu perusahaan pembuat alat fotografi. Pada bulan ini, kami mendapatkan fasilitas kredit investasi dari sindikasi bank swasta dengan tenor 20 tahun yang harus kami bayar cicilannya ditambah bunga pinjaman pada bulan September setiap tahunnya.

Sekalipun pada tahun ini belum ada pembayaran cicilan beserta bunga pinjamannya, perusahaan kami akan mencatat akrual biaya bunga pinjaman per akhir tahun dalam pembukuan.

Pertanyaan saya, atas akrual biaya bunga pinjaman yang muncul dalam pembukuan kami, apakah hal tersebut merupakan objek PPh Pasal 23? Kemudian, bagaimana perlakuan atas akrual biaya bunga pinjaman tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) badan?

Yuzar, Jakarta.

Jawaban:
Terima kasih Bapak Yuzar atas pertanyaannya. Penghasilan bunga merupakan salah satu penghasilan objek PPh Pasal 23 yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh. Berikut bunyi pasal tersebut:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

  1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
  2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
  3. royalti; dan
  4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;”

Adapun saat pemotongan PPh Pasal 23 diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2019 (PP 45/2019) sebagai berikut:

Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang­Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:

  1. dibayarkannya penghasilan;
  2. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
  3. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,

tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.”

Selanjutnya, penjelasan Pasal 15 ayat (3) PP 45/2019 mengatur:

Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya)…”

Dalam kasus perusahaan Bapak, biaya bunga dalam pembukuan muncul karena adanya akrual sesuai dengan standar akuntansi dan bukan terjadi karena adanya pembayaran ataupun karena telah jatuh tempo. Dengan demikian, bunga tersebut bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Hal yang sama juga berlaku terkait dengan perlakuan akrual biaya bunga pinjaman dalam SPT PPh badan. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh mengatur:

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha....”

Selanjutnya, penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh mengatur:

Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran.

Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya....”

Berdasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh beserta penjelasannya, suatu biaya boleh menjadi pengurang penghasilan bruto pada tahun pengeluarannya. Dalam kasus ini, akrual biaya bunga pinjaman tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena biaya tersebut tidak benar-benar dikeluarkan, tetapi hanya pencatatan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, akrual biaya bunga pinjaman yang dicatat dalam pembukuan perusahaan Bapak harus dikoreksi fiskal.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, konsultasi, PPh Pasal 23, bunga pinjaman

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Budi

Rabu, 14 Oktober 2020 | 17:22 WIB
Mohon penjelasan lebih lanjut. Bagaimana aspek perpajakan untuk perusahaan yg memberikan pinjaman yg mencatat accrue pendapatan bunga. Apakah juga dikoreksi fiskal positif ? Terima kasih
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 10 Juni 2021 | 10:32 WIB
KONSULTASI PAJAK

Menyewa Jasa Desain Interior, Bagaimanakah Aspek Pajaknya?

Rabu, 02 Juni 2021 | 15:43 WIB
KONSULTASI PAJAK

Biaya Vaksinasi Mandiri, Apakah Boleh Jadi Pengurang Pajak?

Rabu, 19 Mei 2021 | 14:49 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penghitungan Biaya Pinjaman yang Diperbolehkan Secara Fiskal

Rabu, 12 Mei 2021 | 10:00 WIB
KONSULTASI PAJAK

Apakah Pembelian Parsel Lebaran Dapat Dibebankan Secara Fiskal?

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji