Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Perlakuan Biaya Entertainment di Beberapa Negara, Bagaimana Indonesia?

A+
A-
7
A+
A-
7
Perlakuan Biaya Entertainment di Beberapa Negara, Bagaimana Indonesia?

ENTERTAINMENT atau hiburan yang disediakan dalam konteks kegiatan usaha sangat rentan terhadap penyalahgunaan sehingga tidak mengherankan jika pengurangan biaya ini tunduk pada batasan khusus di semua negara. Batasan ini biasanya berupa penetapan persyaratan tambahan, terutama pembuktian untuk pengurangan dan batasan persentase atas pengeluaran yang memenuhi syarat.

Di Amerika Serikat, biaya entertainment harus “terkait langsung dengan” atau “terkait dengan” perdagangan atau kegiatan usaha wajib pajak (Ault dan Arnold, 2010). Namun, iuran klub tidak diperbolehkan untuk menjadi pengurang (Internal Revenue Services, 2020).

Di Jerman, biaya entertainment yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto umumnya dibatasi sesuai dengan “kewajaran” dari biaya yang dikeluarkan (Avi-Yonah, Satori, dan Maria, 2014). Beberapa jenis biaya tidak dapat menjadi pengurang, misal biaya yang dikeluarkan untuk berburu, memancing, atau berpesiar (Ault dan Arnold, 2010).

Baca Juga: Sengketa Biaya Entertainment Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

Dalam kasus makanan yang diberikan kepada mitra bisnis, 70% dari jumlah “wajar” yang dibayarkan untuk makanan dan minuman dapat menjadi pengurang. Untuk menilai “kewajaran” biaya, harus dilakukan analisis berdasarkan UU PPh Jerman. Yaitu, ada tidaknya hubungan pengeluaran terhadap transaksi bisnis tertentu, ukuran dan profitabilitas bisnis, dan jumlah yang dihabiskan oleh perusahaan yang sebanding dalam bidang ini. Wajib pajak juga harus memberikan bukti tempat, tanggal, peserta, dan alasan untuk setiap pengeluaran yang dilakukan (Ault dan Arnold, 2010).

Pola di Swedia juga serupa. Selain memenuhi tes yang melibatkan hubungan biaya dengan aktivitas usaha, biaya entertainment yang dikeluarkan pun harus semata-mata bertujuan utuk membangun atau mempertahankan hubungan bisnis. Pembatasan ini akan mencegah, misalnya pemotongan biaya kapal pesiar yang digunakan untuk menghibur pelanggan, tetapi juga digunakan secara pribadi (Ault dan Arnold, 2010).

Lebih lanjut, di Kanada, 50% dari biaya entertainment yang terhubung langsung dengan aktivitas usaha dapat menjadi pengurang. Namun, pengurangan ini tidak berlaku atas biaya hiburan yang dikeluarkan oleh karyawan, kecuali staf penjualan sepanjang memenuhi syarat. Penggantian biaya hiburan oleh pemberi kerja tidak dimasukkan dalam penghasilan bagi karyawan. Namun, biaya entertainment yang dikeluarkan untuk iuran klub dan biaya untuk penggunaan kapal pesiar, kamp, pondok, dan lapangan golf tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto (Avi-Yonah, Satori, dan Maria, 2014).

Baca Juga: Memahami Konsep Rekonsiliasi Fiskal

Bagaimana dengan Indonesia? Terkait dengan biaya entertainment diatur oleh peraturan yang sebenarnya sudah sangat lama, yaitu Surat Edaran Nomor SE-27/PJ.22/1986. Dalam SE tersebut, dinyatakan bahwa biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan (PPh).

Syaratnya, wajib pajak harus dapat memenuhi persyaratan formal, yaitu membuktikan bahwa biaya entertainment telah benar-benar dikeluarkan. Serta memenuhi syarat material, yaitu terdapat hubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Oleh karena itu, wajib pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya sejak tahun pajak 1986 diharuskan melampirkannya melalui daftar nominatif. Mengingat daftar nominatif sudah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 maka daftar nominatif yang dimaksud dalam SE-27/PJ.22/1986 seharusnya mengacu kepada PMK-02/PMK.03/2010.

Baca Juga: Persiapan Pengisian SPT PPh Badan 2016

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Biaya Entertainment, Biaya Jamuan, SPT PPh Badan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Kapasitas Pegawai Pajak, DJP Gandeng OECD

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:27 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Sebut Ada Kepastian Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Realisasi Restitusi PPN Dipercepat Tembus Rp8 Triliun

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:33 WIB
LAYANAN PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Bakal Bisa Online, DJP Siapkan Layanan e-Pbk

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:30 WIB
PMK 197/2013

Omzet Melebihi Rp4,8 M Tak Ajukan Pengukuhan PKP, Ini Konsekuensinya

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Tunggak Pajak, Saldo Rp348 Juta Milik WP Dipindahbukukan ke Kas Negara

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:41 WIB
KP2KP SIAK SRI INDRAPURA

Beri Efek Kejut, Kantor Pajak Gelar Penyisiran Lapangan Selama 2 Pekan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KP2KP PELABUHAN RATU

Usaha WP Tidak Aktif, DJP: Tetap Lapor SPT Masa PPN Selama Masih PKP

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:03 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Jokowi Titip Pesan untuk Pimpinan Parlemen Anggota G-20, Ini Isinya