Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Selasa, 11 Desember 2018 | 20:38 WIB
ZAMBIA
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:52 WIB
KEPATUHAN PEGAWAI PAJAK
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:22 WIB
PENGEMBANGAN UMKM
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
Rabu, 21 November 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 21-27 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Penghasilan Pejabat Diplomatik

0

DI ANTARA pasal yang terdapat dalam model P3B, terdapat ketentuan internasional yang berlaku khusus, yaitu ketentuan mengenai pajak atas penghasilan pejabat diplomatik dan konsulat. Adapun dalam OECD Model ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 28, sedangkan dalam UN Model terdapat dalam Pasal 27.

Pasal 28 OECD Model dan Pasal 27 UN Model diatur hal yang sama, yaitu dalam hal suatu negara masih mempertahankan hak untuk mengenakan pajak, hak tersebut menjadi tidak berlaku apabila Konvensi Wina atau aturan lain dari hukum internasional menegaskan bahwa penghasilan atau keuntungan yang diterima pejabat diplomatik dan konsulat tidak dikenakan pajak di negara yang menerima pejabat diplomatik atau konsulat tersebut.

Dalam hal ini, negara yang menerima pejabat diplomatik atau konsulat tersebut (negara penerima) memberikan pembebasan atas semua jenis pungutan dan pajak, baik personal, nasional, lokal atau kota, kecuali atas:

  1. Pajak tidak langsung, di mana secara normal dimasukkan dalam harga barang atau jasa;
  2. Pungutan atau pajak atas harta tidak bergerak yang dimiliki secara pribadi yang terletak di wilayah negara penerima, kecuali kepemilikan harta tersebut untuk tujuan dari suatu misi diplomatik;
  3. Pajak atas perumahan, penggantian atau warisan dikenakan di negara penerima;
  4. Pungutan atau pajak atas penghasilan pribadi yang diperoleh dari negara penerima dan pajak atas modal yang diinvestasikan dalam usaha komersil di negara penerima;
  5. Tagihan yang dikenakan untuk penyerahan jasa tertentu; (vi) Biaya pendaftaran, pengadilan atau catatan, hutang hipotik dan materai, yang berkaitan dengan harta tidak bergerak.

Pembebasan pajak atas penghasilan atau keuntungan yang diterima pejabat diplomatik dan konsulat di negara penerima ini, terkait dengan adanya ‘fiscal privileges’ atau keistimewaan fiskal yang dimiliki pejabat diplomatik atau konsulat tersebut. Menurut Vogel (1997), pengertian dari istilah ‘fiscal privileges’ dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Keistimewaan fiskal disebut juga sebagai kekebalan fiskal (fiscal immunity), yaitu keistimewaan yang dinikmati oleh anggota misi diplomatik (member of diplomatic missions) atau konsulat (consular post), yang bersifat insidental dan digunakan untuk membebaskan pengenaan pajak bagi perwakilan asing di negara di mana perwakilan asing tersebut diterima.
  2. Bentuk dan lingkup dari keistimewaan tersebut berdasarkan dua instrumen internasional, yaitu Vienna Convention on Diplomatic Relation (VCDR) atau Konvensi Wina untuk Hubungan Diplomatik dan Vienna Convention on Consular Relation (VCCR) atau Konvensi Wina untuk Hubungan Konsulat.

Pada dasarnya, ketentuan mengenai pajak atas penghasilan pejabat diplomatik dan konsulat yang terdapat dalam OECD Model dan UN Model ini hanya untuk memastikan bahwa tidak ada ketentuan yang terdapat dalam P3B yang akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang pajak dari pejabat diplomatik dan konsulat sebagaimana diatur dalam ketentuan umum dari hukum internasional atau ketentuan dari perjanjian internasional yang bersifat khusus. Atau dengan kata lain, secara prinsip Pasal 28 OECD Model dan Pasal 27 UN Model merupakan ketentuan tentang kekebalan fiskal pemerintah (fiscal immunity of government) yang berkaitan dengan urusan luar negeri mereka.

Topik : Pajak internasional, P3B, tax treaty, Darussalam
artikel terkait
Selasa, 21 Maret 2017 | 20:40 WIB
TAX TREATY
Rabu, 19 Juli 2017 | 16:40 WIB
SEJARAH PAJAK
Senin, 23 April 2018 | 11:11 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 27 Januari 2017 | 17:01 WIB
PERSPEKTIF
berita pilihan
Jum'at, 27 Januari 2017 | 17:01 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 13 November 2017 | 11:31 WIB
PERSPEKTIF
Minggu, 01 April 2018 | 22:45 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 15 November 2017 | 07:10 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 23 April 2018 | 11:11 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 25 Juni 2018 | 12:12 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 02 Mei 2018 | 12:50 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 12 Mei 2018 | 14:59 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 07 Mei 2018 | 07:03 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 24 September 2016 | 05:59 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (15)
0