Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Penggunaan Teknologi Bisa Tingkatkan Kepatuhan Sukarela, Asalkan…

A+
A-
1
A+
A-
1
Partner Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji (kiri) memberikan pemaparan materi dalam seminar.

JAKARTA, DDTCNews – Pemanfaatan teknologi akan memberi peluang penciptaan hubungan yang interaktif antara otoritas pajak dan wajib pajak. Kondisi ini mampu mendorong kepatuhan sukarela dan pemenuhan kebutuhan wajib pajak.

Hal tersebut disampaikan Partner Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dalam seminar bertajuk ‘Tantangan Sistem Perpajakan dalam Era Ekonomi Digital 4.0’ yang diselenggarakan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (IBI KKG) melalui KKG Accounting Forum (KAF).

Dalam seminar hasil kerja sama KAF dengan Ditjen Pajak (DJP) dan DDTC ini, Bawono menjelaskan interaksi yang dimaksud mencakup pemberian informasi kepada wajib pajak mengenai gambaran sistem pajak, terutama hak dan kewajiban wajib pajak

Baca Juga: Aksi Unilateral Makin Marak Jelang Tenggat Pencapaian Konsensus Global

“Dengan begitu, pemenuhan hak wajib pajak dalam hal memperoleh kepastian dan informasi menjadi lebih cepat dan terjamin,” katanya, Rabu (13/11/2019).

Selain itu, teknologi juga dapat menekan biaya administrasi dari sisi otoritas pajak. Pengolahan data pajak yang efisien akan mencegah biaya yang lebih tinggi sejak dini. Dalam konteks ini, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam memanfaatkan teknologi memegang peran penting.

Infrastruktur yang memadai dan memungkinkan penyetoran data dalam jumlah besar dan mudah disalurkan juga perlu menjadi prioritas otoritas. Hal-hal tersebut untuk memastikan sistem dan prosedur berjalan dengan baik.

Baca Juga: Dirjen Pajak Bakal Ubah Skema Ekstensifikasi, Ini Gambarannya

Dalam kesempatan itu, dia memaparkan setidaknya ada empat cakupan utama solusi teknologi modern yang harus dipenuhi untuk mewujudkan keterhubungan yang interaktif, kepatuhan sukarela, serta pengurangan biaya administrasi.

Pertama, penyediaan dukungan, otomatisasi, tata kelola alur kerja, dan otorisasi manajemen bagi fungsi administrasi pajak. Kedua, kecepatan respons penyediaan informasi, pendidikan, dan dukungan bagi wajib pajak dan memfasilitasi upaya kepatuhan dan administrasi.

Ketiga, sistem kinerja kepatuhan yang dapat menjabarkan prosedur berbasis risiko untuk mendeteksi dan mencegah ketidakpatuhan. Keempat, sistem manajemen informasi yang dapat memfasilitasi penyediaan dan penggunaan informasi untuk digunakan antar unit administrasi pajak.

Baca Juga: Sudah Kantongi Data, DJP Siap Uji Kepatuhan Wajib Pajak

Perluasan penggunaan e-Filing dalam pelaporan pajak, keterlibatan jasa aplikasi pajak atau application service providers (ASP), pengisian sebagian formulir SPT secara otomatis (pre-populated tax return), dan penyediaan pelayanan pajak secara online merupakan beberapa contoh kontribusi teknologi yang telah dikembangkan.

Bawono mengatakan inovasi dalam teknologi sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pajak. Tidak terbatas pada optimalisasi penerimaan pajak, pemanfaatan teknologi juga dapat menciptakan proses administrasi yang sederhana dan pelayanan yang lebih baik.

“Hingga saat ini, keterlibatan teknologi terus meningkat sehingga memungkinkan sistem pajak untuk beradaptasi mengikuti perkembangan lanskap bisnis dan ekonomi,” imbuh Bawono.

Baca Juga: Ini 3 Area Pajak yang Terkena Dampak Digitalisasi

Dalam seminar yang menjadi bagian dari COMPETAX bertajuk ‘Change Your Limit’ ini hadir pula Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jakarta Utara Diana A. Ardiwinata. (kaw)

Dalam seminar hasil kerja sama KAF dengan Ditjen Pajak (DJP) dan DDTC ini, Bawono menjelaskan interaksi yang dimaksud mencakup pemberian informasi kepada wajib pajak mengenai gambaran sistem pajak, terutama hak dan kewajiban wajib pajak

Baca Juga: Aksi Unilateral Makin Marak Jelang Tenggat Pencapaian Konsensus Global

“Dengan begitu, pemenuhan hak wajib pajak dalam hal memperoleh kepastian dan informasi menjadi lebih cepat dan terjamin,” katanya, Rabu (13/11/2019).

Selain itu, teknologi juga dapat menekan biaya administrasi dari sisi otoritas pajak. Pengolahan data pajak yang efisien akan mencegah biaya yang lebih tinggi sejak dini. Dalam konteks ini, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam memanfaatkan teknologi memegang peran penting.

Infrastruktur yang memadai dan memungkinkan penyetoran data dalam jumlah besar dan mudah disalurkan juga perlu menjadi prioritas otoritas. Hal-hal tersebut untuk memastikan sistem dan prosedur berjalan dengan baik.

Baca Juga: Dirjen Pajak Bakal Ubah Skema Ekstensifikasi, Ini Gambarannya

Dalam kesempatan itu, dia memaparkan setidaknya ada empat cakupan utama solusi teknologi modern yang harus dipenuhi untuk mewujudkan keterhubungan yang interaktif, kepatuhan sukarela, serta pengurangan biaya administrasi.

Pertama, penyediaan dukungan, otomatisasi, tata kelola alur kerja, dan otorisasi manajemen bagi fungsi administrasi pajak. Kedua, kecepatan respons penyediaan informasi, pendidikan, dan dukungan bagi wajib pajak dan memfasilitasi upaya kepatuhan dan administrasi.

Ketiga, sistem kinerja kepatuhan yang dapat menjabarkan prosedur berbasis risiko untuk mendeteksi dan mencegah ketidakpatuhan. Keempat, sistem manajemen informasi yang dapat memfasilitasi penyediaan dan penggunaan informasi untuk digunakan antar unit administrasi pajak.

Baca Juga: Sudah Kantongi Data, DJP Siap Uji Kepatuhan Wajib Pajak

Perluasan penggunaan e-Filing dalam pelaporan pajak, keterlibatan jasa aplikasi pajak atau application service providers (ASP), pengisian sebagian formulir SPT secara otomatis (pre-populated tax return), dan penyediaan pelayanan pajak secara online merupakan beberapa contoh kontribusi teknologi yang telah dikembangkan.

Bawono mengatakan inovasi dalam teknologi sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pajak. Tidak terbatas pada optimalisasi penerimaan pajak, pemanfaatan teknologi juga dapat menciptakan proses administrasi yang sederhana dan pelayanan yang lebih baik.

“Hingga saat ini, keterlibatan teknologi terus meningkat sehingga memungkinkan sistem pajak untuk beradaptasi mengikuti perkembangan lanskap bisnis dan ekonomi,” imbuh Bawono.

Baca Juga: Ini 3 Area Pajak yang Terkena Dampak Digitalisasi

Dalam seminar yang menjadi bagian dari COMPETAX bertajuk ‘Change Your Limit’ ini hadir pula Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jakarta Utara Diana A. Ardiwinata. (kaw)

Topik : teknologi digital, digitalisasi, pelayanan pajak, kepatuhan sukarela, kepatuhan formal
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 27 September 2016 | 12:08 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kamis, 14 November 2019 | 17:15 WIB
EKONOMI DIGITAL
Rabu, 19 April 2017 | 18:40 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Rabu, 19 Oktober 2016 | 14:35 WIB
WISUDA PKN STAN
berita pilihan
Kamis, 07 Desember 2017 | 13:47 WIB
PENDIDIKAN PAJAK
Kamis, 30 Maret 2017 | 13:36 WIB
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
Senin, 17 Juli 2017 | 10:07 WIB
SEMINAR NASIONAL
Minggu, 02 April 2017 | 11:53 WIB
PRPN STAN 2017
Senin, 03 April 2017 | 11:39 WIB
SEMINAR PAJAK-PKN STAN
Rabu, 08 Maret 2017 | 12:01 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Jum'at, 12 Mei 2017 | 16:45 WIB
FEB UNIVERSITAS INDONESIA
Selasa, 29 Agustus 2017 | 12:01 WIB
KONFERENSI AKUNTANSI
Rabu, 17 Mei 2017 | 17:55 WIB
FEB UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 09 Oktober 2017 | 12:01 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA