Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Komunitas
Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Reportase
Perpajakan.id

Pengenaan PPh Minimum Bakal Tambah Penerimaan Pajak, Ini Estimasinya

A+
A-
3
A+
A-
3
Pengenaan PPh Minimum Bakal Tambah Penerimaan Pajak, Ini Estimasinya

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengestimasi penerapan alternative minimum tax (AMT) dapat menambah penerimaan pajak senilai Rp8,3 triliun. Estimasi tersebut disampaikan pemerintah dalam Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP).

Seperti diketahui, pemerintah mengusulkan pengenaan pajak sebesar 1% dari penghasilan bruto terhadap wajib pajak badan yang melaporkan rugi atau yang memiliki PPh badan terutang kurang dari 1% dari penghasilannya. Simak ‘WP Badan Lapor Rugi Bakal Kena PPh Minimum 1% dari Omzet’.

“Untuk menghitung nilai potensi penerimaan pajak dari penerapan AMT, digunakan data jumlah penghasilan bruto dari wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal selama 5 tahun berturut-turut dikalikan dengan tarif efektif AMT sebesar 1%,” tulis pemerintah dalam NA RUU KUP, dikutip pada Senin (12/7/2021).

Baca Juga: Interpretasikan P3B, Pegawai DJP Harus Konsisten Gunakan Definisi

Berdasarkan pada data internal Kementerian Keuangan, setidaknya terdapat 9.496 wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal 5 tahun berturut-turut dengan jumlah penghasilan bruto pada 2019 sekitar Rp830 triliun.

“Estimasi penerimaan pajak dengan diterapkannya AMT berdasarkan penghitungan data tersebut yaitu sebesar Rp8,3 triliun,” imbuh pemerintah.

Penerimaan pajak tersebut dinilai akan berdampak positif terhadap keuangan negara. Dari sudut pandang makro, AMT merupakan pajak langsung (direct tax) yang bebannya ditanggung sendiri oleh subjek pajak.

Baca Juga: Data 25 Januari 2022: 7.417 WP Ikut PPS, Nilai Investasi Naik Tajam

Oleh karena itu, pemerintah menyadari perlunya kehati-hatian dalam mendesain kebijakan tersebut nantinya. Pemerintah menyatakan reformasi perpajakan atas pajak langsung dapat mendistorsi kegiatan perekonomian jika tidak dirancang dengan saksama dan hati-hati.

Dengan kondisi tersebut, skema AMT tidak akan berlaku untuk semua wajib pajak yang menyatakan rugi. Apalagi, terdapat titik dalam siklus bisnis (business life cycle) suatu perusahaan sehingga memang wajar jika perusahaan mengalami kerugian. Simak pula ‘Tidak Semua Perusahaan yang Rugi Bakal Kena PPh Minimum 1% Omzet’.

Kerugian tersebut lazimnya berasal dari peningkatan beban usaha yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima. Secara tidak langsung, pengeluaran (spending) besar terkait dengan beban usaha yang dilakukan perusahaan dapat menggerakkan roda kegiatan perekonomian.

Baca Juga: Pemberian Insentif Pajak Diperpanjang Tahun Ini, Ini Kata Wamenkeu

Untuk itu, pengaturan desain AMT menjadi sangat penting agar tepat sasaran dan tidak mendistorsi perekonomian. Ketentuan material yang perlu diatur antara lain mencakup subjek pajak yang dikenai AMT, penentuan dasar pengenaan pajak, tarif, serta saat terutangnya AMT.

“Dengan menerapkan AMT, selain dapat menggerakkan roda kegiatan perekonomian, juga dapat memberikan kontribusi pajak kepada negara,” imbuh pemerintah. (kaw)

Baca Juga: Pembetulan Bukti Pot/Put Unifikasi, Wajib Pajak Perlu Syarat Ini
Topik : revisi UU KUP, AMT, PPh minimum, rugi fiskal, Ditjen Pajak, DJP, penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Michael Victor Jaya Andreas

Selasa, 13 Juli 2021 | 20:46 WIB
Terima kasih DDTC untuk pengetahuan terkait perpajakan yang bermanfaat, dengan penerapan PPh minimum akan meningkatkan pendapatan negara, dengan lebih menyasar pada perusahaan yang selalu melaporkan kerugian setiap tahun namun tetap beroperasi karena terdapat indikasi adanya profit shifting yang mer ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 11:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 22 Januari 2022: Jumlah Pajak Penghasilan Tembus Rp570 Miliar

Minggu, 23 Januari 2022 | 08:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sri Mulyani Waspadai Dinamika Harga Komoditas terhadap Setoran Pajak

berita pilihan

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:30 WIB
SE-52/PJ/2021

Interpretasikan P3B, Pegawai DJP Harus Konsisten Gunakan Definisi

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:06 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Ini 4 Isu Pajak yang Perlu Dicermati dan Diantisipasi pada 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Buka Kantor di Surabaya, DDTC Gelar Free Webinar Kepatuhan Pajak 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:30 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Reformasi Pajak Ditopang Teknologi, Anda Sudah Siap?

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:00 WIB
Perdirjen Per-20/BC/2021

Simak Cara Pemberitahuan Pabean Impor dengan Voluntary Declaration

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:30 WIB
INVESTASI ASING

Bertemu PM Singapura, Jokowi Kantongi Komitmen Investasi Rp132 Triliun

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:15 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 25 Januari 2022: 7.417 WP Ikut PPS, Nilai Investasi Naik Tajam

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:00 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sedang Dipertimbangkan, Program Pemutihan Pajak Bakal Diadakan Lagi

Rabu, 26 Januari 2022 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pemberian Insentif Pajak Diperpanjang Tahun Ini, Ini Kata Wamenkeu

Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022

Rupiah Kembali Melemah Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra