Berita
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pengawasan Wajib Pajak Dilakukan DJP, Termasuk Pakai Data SPT Tahunan

A+
A-
27
A+
A-
27
Pengawasan Wajib Pajak Dilakukan DJP, Termasuk Pakai Data SPT Tahunan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan memanfaatkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang sudah masuk. Langkah otoritas tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (12/4/2021).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengonfirmasi mulai dilakukannya pengawasan terhadap wajib pajak setelah deadline pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi berakhir.

“Betul [pengawasan sudah mulai dilakukan]," katanya.

Baca Juga: Tingkatkan Kesadaran Pajak, DJP dan Untirta Teken Kerja Sama

Neilmaldrin mengatakan SPT Tahunan yang disampaikan wajib pajak merupakan implementasi dari rezim self assessment. Dalam rezim ini, wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri.

Meskipun deadline sudah lewat, otoritas tetap mengimbau wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT untuk segera memenuhinya. Pada saat yang bersamaan, otoritas meminta wajib pajak badan untuk segera melaporkan SPT Tahunan paling lambat 30 April 2021.

Selain mengenai pengawasan kepatuhan wajib pajak, ada pula bahasan tentang insentif perpajakan dalam masa pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan terus melakukan evaluasi pemberian insentif perpajakan dalam program pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: DJP Jalankan Pengawasan Pajak Berbasis Segmentasi dan Teritorial

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Data dan Informasi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak bergantung pada laporan SPT. DJP menggunakan berbagai data dan informasi lain dalam melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Basis data tersebut, sambungnya, sudah dimiliki DJP sebagai landasan melakukan uji kepatuhan atas SPT yang disampaikan. "Dalam proses pengawasan banyak variabel yang digunakan DJP, salah satunya dengan memanfaatkan data pihak ketiga. SPT Tahunan sendiri merupakan salah satu wujud laporan self assessment wajib pajak," katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: Ini 7 Strategi DJP Optimalkan Penerimaan Tahun Ini
  • Penegakan Hukum

Dalam Laporan Kinerja (Lakin) DJP 2020, sudah ada menyiapkan 9 rekomendasi rencana aksi penegakan hukum untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara pada tahun ini. Salah satunya adalah konsisten menjalankan pemeriksaan bukti permulaan (Bukper).

"Tetap melaksanakan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pada masa adaptasi kebiasaan baru (new normal) berdasarkan SE-34/PJ/2020," tulis DJP dalam Lakin. Simak selengkapnya pada artikel ‘Penegakan Hukum 2021, DJP Jalankan 9 Rencana Aksi’. (DDTCNews)

  • Evaluasi Insentif

Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Pande Putu Oka mengatakan pemerintah akan mengevaluasi insentif perpajakan untuk melihat efektivitasnya. Hasil evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan penyempurnaan kebijakan.

Baca Juga: Ada Pertukaran Data, Ruang Menggenjot PPN Digital Terbuka Lebar

“Insentif perpajakan PEN terus dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Atas hasil evaluasi diberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemberian insentif,” ujarnya. (Kontan)

  • Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pertumbuhan ekonomi bisa bisa melesat pada kuartal II/2021 karena berbagai insentif usaha akan berakhir pada Juni 2021.

Sri Mulyani mengatakan tren pemulihan ekonomi telah terlihat pada awal 2021 walaupun diperkirakan belum bisa terangkat ke level positif. Namun, dia optimistis ekonomi akan mulai tumbuh positif pada kuartal II/2021.

Baca Juga: Sistem DJP Terhubung OSS dan Wacana Kenaikan Tarif PPN Terpopuler

"Insentif usaha perpajakan kami pertahankan sampai pertengahan tahun ini. Kami berharap di kuartal II nanti akan terjadi rebound," katanya. (DDTCNews)

  • PPN DTP

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) telah menyebabkan kenaikan penjualan rumah dalam bulan pertama pemberlakuannya.

Airlangga mengatakan pemerintah memberikan insentif PPN rumah DTP untuk mendorong konsumsi kelas menengah sekaligus memulihkan sektor usaha properti di tengah pandemi Covid-19. Walaupun efeknya belum sekuat insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor DTP, lanjutnya, dampak positif dari insentif PPN rumah DPT sudah mulai terasa. (DDTCNews)

Baca Juga: Aturan Pemeriksaan Pajak Transisi Jenis KPP Berubah, Download di Sini
  • Royalti Musik

Pemerintah akan meringankan tarif royalti yang dikenakan atas usaha mikro yang menggunakan lagu atau musik secara komersial. Namun, tarif royalti atas usaha mikro ini masih akan ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun usaha mikro adalah usaha yang dikategorikan sebagai usaha mikro pada ketentuan perundang-undangan mengenai UMKM. Sesuai dengan Pasal 35 PP 7/2021, usaha mikro adalah usaha dengan dengan modal paling banyak Rp1 miliar atau memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar.

"Keringanan tarif royalti untuk usaha mikro ... ditetapkan oleh menteri," bunyi Pasal 11 PP 56/2021. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Hingga April 2021, Setoran PPN dari PMSE Tembus Rp1 Triliun

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pengawasan, pelaporan SPT, SPT, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Senin, 12 April 2021 | 21:43 WIB
Pengawasan ini penting untuk dilakukan agar masyarakat yang masih belum patuh untuk melapor SPT tepat waktu dapat memiliki awareness akan kewajibannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1
artikel terkait
Selasa, 04 Mei 2021 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 04 Mei 2021 | 13:31 WIB
TAJUK PAJAK
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN SUBANG
Senin, 10 Mei 2021 | 11:45 WIB
SURVEI BANK INDONESIA
Senin, 10 Mei 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 11:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 11:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA