WEBINAR SERIES DDTC

Penerima Insentif Pajak Rendah, Kakanwil DJP: Masih Ada Gap Informasi

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 27 Juli 2020 | 13:53 WIB
Penerima Insentif Pajak Rendah, Kakanwil DJP: Masih Ada Gap Informasi

Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Lindawaty saat memaparkan realisasi penerima insentif pajak Covid-19 dalam acara Webinar Series DDTC, Senin (27/7/2020).

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah menggelontorkan stimulus Covid-19 hingga Rp695,2 triliun yang di antaranya berupa insentif pajak. Namun demikian, jumlah penerima manfaat insentif pajak tersebut hingga saat ini masih terbilang rendah.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Barat (Sumbar) dan Jambi Lindawaty dalam acara webinar series DDTC bertajuk ‘Insentif Terhadap Wajib Pajak Terdampak Covid-19’.

Lindawaty mencontohkan insentif berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Saat ini, lanjutnya, belum banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif tersebut.

Baca Juga:
Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Dia mengaku Kanwil DJP Sumbar dan Jambi cukup intens memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha. Pemerintah menyediakan insentif tersebut agar perusahaan tidak melakukan PHK dan tetap dapat bertahan melakukan usahanya.

“Di sini masih ada gap informasi. Informasi antara niat baik pemerintah untuk memberikan insentif terkait dengan Covid-19 dengan respons masyarakat,” ujar Lindawaty.

Hal yang sama juga terjadi pada wajib pajak UMKM. Menurut Lindawaty, masih banyak UMKM takut memiliki NPWP dan membayar pajak, padahal UMKM adalah pelaku ekonomi terbesar di Indonesia dan kontribusi mereka sangat dibutuhkan.

Baca Juga:
Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Dalam kesempatan ini, Lindawaty memerinci jumlah wajib pajak di Kanwil Sumbar dan Jambi yang sudah memanfaatkan insentif, termasuk menjelaskan tentang jenis-jenis insentif yang tercantum dalam PMK 86/2020.

Dalam paparannya, jumlah wajib pajak di Sumbar dan Jambi yang memanfaatkan insentif masih rendah. Secara lebih terperinci, insentif PPh Pasal 21 DTP baru dimanfaatkan oleh 1.284 wajib pajak dari total 48.072 wajib pajak.

Insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor baru dimanfaatkan oleh 33 wajib pajak dari total 19.973 wajib pajak. Lalu, insentif pengurangan PPh Pasal 25 baru dimanfaatkan 782 wajib pajak dari total 47.976 wajib pajak. Sementara itu, insentif PPh Final DTP baru dinikmati oleh 3.416 wajib pajak dari 76.720 wajib pajak.

“Saya harap pelaku usaha di wilayah Sumbar dan Jambi yang hadir dalam webinar ini terus berkomunikasi dengan kami. Kami siap melayani dan memberikan jawaban serta solusi atas kesulitan yang dialami,” tutur Lindawaty. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?