Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Senin, 03 Oktober 2022 | 12:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Penerapan Pajak Minimum Sesuai Pilar 2, Malaysia Minta Masukan Publik

A+
A-
1
A+
A-
1
Penerapan Pajak Minimum Sesuai Pilar 2, Malaysia Minta Masukan Publik

Public Consultation Paper for Budget 2023: The Implementation of Global Rules in Malaysia.

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Pemerintah Malaysia meminta masukan dari publik terkait dengan implementasi Global Anti-Base Erosion (GloBE) model rules yang menjadi bagian dari Pilar 2 solusi atas tantangan pemajakan digitalisasi ekonomi.

Pemerintah telah menerbitkan Public Consultation Paper for Budget 2023: The Implementation of Global Rules in Malaysia. Referensi utama dari konsultasi publik ini adalah the OECD GloBE model rules. Pemerintah menunggu umpan balik (feedback) dari publik.

“Umpan balik yang diterima akan digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan oleh Kementerian Keuangan dalam mengimplementasikan GloBE rules di Malaysia,” tulis otoritas pajak dalam public consultation paper tersebut, dikutip pada Sabtu (6/8/2022).

Baca Juga: Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

Saat ini, pemerintah sedang meninjau detail teknis untuk menerapkan GloBE model rules, termasuk kemungkinan memperkenalkan pajak minimum domestik atau qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) di bawah Pilar 2.

Mereka juga tengah meninjau cara terbaik memperkenalkan GloBE model rules peraturan perundang-undangan di tingkat domestik. Pilar 2 juga mencakup Subject to Tax Rule (STTR), tetapi tidak masuk dalam public consultation tersebut.

Seperti diketahui, STTR memberi kewenangan kepada negara sumber memberlakukan tarif withholding tax secara penuh tanpa reduced rate dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Kondisi ini berlaku jika penerima penghasilan di negara lain ternyata tidak membayar pajak di negara domisili.

Baca Juga: Skotlandia Ogah Ikuti Langkah Inggris Pangkas Tarif PPh OP

Kementerian Keuangan Malaysia mengharapkan feeback dan pandangan terhadap beberapa pertanyaan atau isu.

Salah satu isu yang dimaksud adalah cakupan (scope) GloBE model rules, seperti harus atau tidaknya Malaysia menerapkan GloBE model rules pada perusahaan multinasional lokal beromzet tahunan secara global di bawah EUR750 juta.

Kemudian, ada pula permintaan masukan tentang penghitungan tarif pajak efektif (effective tax rates/ETR) dan kalkulasi top-up tax.

Baca Juga: Malaysia Berencana Terapkan Kembali GST, Pengusaha Beri Masukan Ini

Ada pula permintaan masukan mengenai charging mechanism yang mencakup cara agar ketentuan income inclusion rules (IIR) and undertaxed profit rules (UTPR) tercermin dalam aturan domestik sambil mematuhi hasil kesepakatan GloBE model rules.

Pemerintah Malaysia juga meminta pandangan publik mengenai ketentuan transisi dalam aturan domestik serta simplifikasi kewajiban pelaporan. Terkait dengan waktu, pemerintah juga meminta tanggapan mengenai dapat diterima atau tidaknya jika GloBE model rules mulai diterapkan pada 2023.

Dalam public consultation paper itu, pemerintah juga meminta masukan terkait dengan masa depan insentif pajak. Pemerintah ingin memastikan insentif pajak tetap relevan untuk menarik investasi asing (foreign direct investment/FDI). (kaw)

Baca Juga: Rupiah Kembali Bergerak Dinamis, Melemah Terhadap Dolar AS

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Malaysia, pajak minimum global, Pilar 2, GloBE, solusi 2 pilar, OECD, G20, STTR, QDMTT

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 08 September 2022 | 11:15 WIB
PERPRES 107/2022

Piagam Pembentukan CPOPC Diubah, Jokowi Dorong Penambahan Anggota

Kamis, 08 September 2022 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pajak Minimum Perusahaan, Bisa Dikenakan Dulu di Level Domestik

Rabu, 07 September 2022 | 15:00 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL

Pilar 2 Beri Ruang Bagi Negara Kenakan Pajak Minimum Domestik

Rabu, 07 September 2022 | 12:51 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Pajak Minimum Global, Insentif Pajak Perlu Ditinjau Ulang

berita pilihan

Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Memanfaatkan Sumber Informasi Terbuka untuk Awasi Kepatuhan Pajak HNWI

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:30 WIB
PER-14/PJ/2022

Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wah! Ada Email Blast Lagi dari DJP, WP Diminta Perbarui Data Pribadi

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! e-SPT Sudah Ditutup, Pembetulan SPT Tahunan Badan Pakai e-Form

Senin, 03 Oktober 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin