AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Tepis Isu Pemangkasan Tarif Pajak Penghasilan Karyawan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 20 Agustus 2019 | 17:25 WIB
Pemerintah Tepis Isu Pemangkasan Tarif Pajak Penghasilan Karyawan

Ilustrasi.

WASHINGTON, DDTCNews – Gedung Putih menegaskan tidak ada rencana pemangkasan tarif pajak atas gaji (payroll tax). Pernyataan dikeluarkan sebagai respons atas maraknya pemberitaan di beberapa media massa.

Gedung Putih membantah bahwa ada rencana pemotongan sementara atas pajak penghasilan karyawan. Pemangkasan tarif pajak yang lebih banyak bisa jadi akan dilakukan, tapi tidak secara spesifik untuk pajak atas gaji karyawan.

“Pemangkasan tarif pajak penghasilan bukanlah sesuatu yang sedang dipertimbangkan saat ini,” demikian pernyataan Gedung Putih, Selasa (20/8/2019).

Baca Juga:
Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Pernyataan itu didukung dari Senat. Juru bicara Ketua Komite Keuangan Senat Chuck Grassley, Michael Zona mengatakan hingga saat ini belum ada diskusi mengenai kemungkinan pemangkasan tarif jenis pajak tersebut dengan otoritas.

“Pada titik ini, tampaknya [informasi rencana tersebut] merupakan keinginan dari Partai Demokrat, bukan kenyataan ekonomi sebenarnya,” kata Zona.

Kabar pengurangan tarif itu mencuat setelah media lokal melaporkan adanya pejabat senior pemerintahan yang tengah membahas gagasan tersebut. Gagasan itu dilaporkan untuk membantu meningkatkan kondisi perekonomian.

Baca Juga:
Zakat yang Dibayar Lewat Pemberi Kerja Bisa Jadi Pengurang PPh 21

Beberapa media tersebut juga menyebut pembicaraan tentang pemotongan tarif pajak atas penghasilan karyawan masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan penerapan. Presiden Donald Trump dan para pendukungnya telah mencoba meyakinkan masyarakat tentang kondisi ekonomi saat ini.

Trump juga menuduh media masa telah menciptakan kondisi seolah-olah krisis. Sehingga, adanya kabar miring tersebut membuat Trump diproyeksi tidak dapat menang pada pemilihan presiden pada 2020 mendatang.

Pasalnya, ekonomi yang suram dapat menjadi masalah bagi Trump secara politis menjelang pemilihan 2020. Sebab, jajak pendapat telah menunjukkan banyak pemilih yang menyetujui kinerja presiden dalam ekonomi daripada kinerjanya di bidang lain.

Baca Juga:
Parsel Lebaran Bebas Pajak Natura Sepanjang Penuhi Aturan Ini

Terlebih, pemotongan tarif pajak penghasilan sementara dapat meningkatkan defisit. Hal tersebut kemungkinan bisa merugikan program jaminan sosial yang didanainya. Padahal, orang membayar pajak penghasilan untuk membiayai jaminan sosial dan perawatan kesehatan.

Namun, meskipun Gedung Putih membantah adanya pembahasan tentang pemotongan pajak atas karyawan, seperti dilansir thehill.com, pejabat pemerintahan mengatakan terdapat lebih banyak pemotongan tarif pajak lain yang tengah dibahas. (MG-nor/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia