AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Tepis Isu Pemangkasan Tarif Pajak Penghasilan Karyawan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 20 Agustus 2019 | 17:25 WIB
Pemerintah Tepis Isu Pemangkasan Tarif Pajak Penghasilan Karyawan

Ilustrasi.

WASHINGTON, DDTCNews – Gedung Putih menegaskan tidak ada rencana pemangkasan tarif pajak atas gaji (payroll tax). Pernyataan dikeluarkan sebagai respons atas maraknya pemberitaan di beberapa media massa.

Gedung Putih membantah bahwa ada rencana pemotongan sementara atas pajak penghasilan karyawan. Pemangkasan tarif pajak yang lebih banyak bisa jadi akan dilakukan, tapi tidak secara spesifik untuk pajak atas gaji karyawan.

“Pemangkasan tarif pajak penghasilan bukanlah sesuatu yang sedang dipertimbangkan saat ini,” demikian pernyataan Gedung Putih, Selasa (20/8/2019).

Baca Juga:
Dividen 2023 Bebas Pajak, WP Harus Investasikan Paling Lambat Maret

Pernyataan itu didukung dari Senat. Juru bicara Ketua Komite Keuangan Senat Chuck Grassley, Michael Zona mengatakan hingga saat ini belum ada diskusi mengenai kemungkinan pemangkasan tarif jenis pajak tersebut dengan otoritas.

“Pada titik ini, tampaknya [informasi rencana tersebut] merupakan keinginan dari Partai Demokrat, bukan kenyataan ekonomi sebenarnya,” kata Zona.

Kabar pengurangan tarif itu mencuat setelah media lokal melaporkan adanya pejabat senior pemerintahan yang tengah membahas gagasan tersebut. Gagasan itu dilaporkan untuk membantu meningkatkan kondisi perekonomian.

Baca Juga:
Otoritas Ini Naikkan Tarif Pajak atas Penghasilan dari Reksa Dana

Beberapa media tersebut juga menyebut pembicaraan tentang pemotongan tarif pajak atas penghasilan karyawan masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan penerapan. Presiden Donald Trump dan para pendukungnya telah mencoba meyakinkan masyarakat tentang kondisi ekonomi saat ini.

Trump juga menuduh media masa telah menciptakan kondisi seolah-olah krisis. Sehingga, adanya kabar miring tersebut membuat Trump diproyeksi tidak dapat menang pada pemilihan presiden pada 2020 mendatang.

Pasalnya, ekonomi yang suram dapat menjadi masalah bagi Trump secara politis menjelang pemilihan 2020. Sebab, jajak pendapat telah menunjukkan banyak pemilih yang menyetujui kinerja presiden dalam ekonomi daripada kinerjanya di bidang lain.

Baca Juga:
Bingkisan Nyepi untuk Pegawai Bebas Pajak Natura, Begini Ketentuannya

Terlebih, pemotongan tarif pajak penghasilan sementara dapat meningkatkan defisit. Hal tersebut kemungkinan bisa merugikan program jaminan sosial yang didanainya. Padahal, orang membayar pajak penghasilan untuk membiayai jaminan sosial dan perawatan kesehatan.

Namun, meskipun Gedung Putih membantah adanya pembahasan tentang pemotongan pajak atas karyawan, seperti dilansir thehill.com, pejabat pemerintahan mengatakan terdapat lebih banyak pemotongan tarif pajak lain yang tengah dibahas. (MG-nor/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 18 Maret 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dividen 2023 Bebas Pajak, WP Harus Investasikan Paling Lambat Maret

Minggu, 17 Maret 2024 | 12:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Agar Lapor SPT Cepat dan Mudah, IRS Uji Coba Aplikasi Pajak Terbaru

Jumat, 15 Maret 2024 | 18:00 WIB SELANDIA BARU

Otoritas Ini Naikkan Tarif Pajak atas Penghasilan dari Reksa Dana

Jumat, 15 Maret 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Punya Fiscal Privileges, Diplomat Tak Kena PPh di Indonesia?

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 09:51 WIB LEBARAN 2024

Menaker Minta Gubernur Ikut Memantau Pencairan THR oleh Perusahaan

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:30 WIB LITERATUR PAJAK

Tidak Semua Rumah Bebas PPN! Cek Syarat & Ketentuannya di Sini

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Fitch Pertahankan Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

Selasa, 19 Maret 2024 | 08:58 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR

Senin, 18 Maret 2024 | 18:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Aktivasi EFIN Tak Harus di KPP Terdaftar, Bisa Cari yang Terdekat

Senin, 18 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PKBE dalam Konsolidasi Barang Ekspor?

Senin, 18 Maret 2024 | 17:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Percepat Penyelesaian Sengketa Pajak, Data Analytics Dikembangkan

Senin, 18 Maret 2024 | 17:20 WIB LAPORAN KINERJA SETJEN 2023

Transformasi Sekretariat Pengadilan Pajak, Fokus 5 Hal Ini Tahun Lalu

Senin, 18 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Dapat Hadiah, Bagaimana Cara Melaporkannya di SPT Tahunan?

Senin, 18 Maret 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Simpanan Emas Bertambah, Isi SPT Perlu Tambah Baris Harta yang Baru