Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Tawarkan SBR010 dengan Kupon 5,1%, Begini Cara Pesannya

A+
A-
5
A+
A-
5
Pemerintah Tawarkan SBR010 dengan Kupon 5,1%, Begini Cara Pesannya

Gedung Kementeriian Keuangan. (foto: kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah kembali menawarkan surat utang negara (SUN) kepada investor ritel berupa Saving Bond Ritel Seri 010 (SBR010) dengan tingkat kupon atau bunga mengambang minimum 5,1%.

Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyatakan masa penawaran SBR010 dibuka mulai 21 Juni 2021 pukul 09.00 WIB sampai dengan 15 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

"Obligasi negara ini tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, dan tidak dapat dicairkan hingga jatuh tempo kecuali pada masa pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption)," sebut DJPPR dalam keterangan tertulis, Jumat (18/6/2021).

Baca Juga: DJBC Bebaskan Bea Masuk dan Pajak Impor Vaksin Covid-19 Rp2,46 Triliun

Masyarakat dapat memesan SBR010 mulai dari Rp1 juta sampai dengan maksimum Rp3 miliar. Penetapan hasil penjualan akan dilakukan pada 19 Juli 2021, setelmen pada 22 Juli 2021, dan jatuh tempo pada 10 Juli 2023.

Tingkat kupon periode 3 bulan pertama pada 22 Juli-10 Oktober 2021 sebesar 5,10% berasal dari suku bunga acuan yang berlaku pada saat penetapan kupon yaitu sebesar 3,5% ditambah spread tetap 160 basis poin (bps) atau 1,60%.

Sementara itu, tingkat kupon berikutnya akan disesuaikan setiap 3 bulan pada tanggal penyesuaian kupon sampai dengan jatuh tempo. Penyesuaian tingkat kupon tersebut didasarkan pada suku bunga acuan ditambah spread tetap 160 bps atau 1,60%.

Baca Juga: Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Pemerintah membayarkan kupon setiap tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran kupon pertama kali pada 10 September 2021. Sementara itu, periode pengajuan early redemption dibuka pada 27 Juli hingga 4 Agustus 2022 dengan nilai maksimal 50% dari transaksi pembelian.

Masyarakat dapat memesan SBR010 secara online melalui empat tahap, yakni registrasi/ pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan setelmen/konfirmasi. Pemesanan disampaikan melalui sistem elektronik pada mitra distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN.

"Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di SBR010 saat ini sudah dapat melakukan registrasi dengan cara menghubungi 26 mitra distribusi yang telah ditetapkan melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik," kata DJPPR.

Baca Juga: Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Untuk diketahui, mitra distribusi SBR010 terdiri atas 16 bank umum, 4 perusahaan efek, serta 6 perusahaan financial technology (fintech). (rig)

Topik : sbr010, surat utang negara, kemenkeu, investasi, pasar keuangan,

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 Juli 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN BENGKALIS

Gencarkan Penagihan Piutang Pajak, Bapenda Gandeng Kejaksaan

Senin, 26 Juli 2021 | 13:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Disiapkan dalam Penangkapan dan Penahanan Wajib Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Blueprint OECD Pillar 1 Kompleks, Bagaimana Implementasinya?

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak