BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Partai Gerindra berkomitmen untuk menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas kenaikan tarif PPN pada tahun depan.
Wakil Ketua Badan Anggaran dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun depan sudah termuat dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Perlu ada pembicaraan lebih lanjut dengan Kemenkeu dalam hal kenaikan tarif tersebut akan ditunda atau dibatalkan.
"Ini amanah UU kan kalau tahun depan 12%. Nanti akan kita coba bicarakan dengan Kemenkeu," ujar Wihadi, Selasa (22/10/2024).
Menurut Wihadi, kenaikan tarif PPN menjadi 12% harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan negara.
"Nanti kita lihat di situ, nanti baru bisa pemerintah memutuskan apa yang akan dilakukan. Kalau itu sesuai UU, ya itu dijalankan sesuai UU. Kalau misal ada perubahan, tentunya akan dibuat kebijakan-kebijakan yang lain," ujar Wihadi.
Untuk saat ini, komunikasi dan pembahasan masih belum dilaksanakan mengingat menteri-menteri masih baru dilantik dan akan diberikan pembekalan di Akademi Militer, Magelang.
Seperti diketahui, tarif PPN telah naik secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022, lalu menjadi 12% selambat-lambatnya pada 1 Januari 2025. Penahapan kenaikan tarif PPN ini diatur dalam UU HPP.
Meski tarif PPN dijadwalkan naik, pemerintah sesungguhnya memiliki ruang untuk menurunkan PPN menjadi maksimal 5%. Tarif dapat diturunkan lewat penerbitan peraturan pemerintah (PP) setelah dilakukan pembahasan dengan DPR saat penyusunan RAPBN.
"Perubahan tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan PP setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN," bunyi Pasal 7 ayat (4) UU PPN s.t.d.t.d UU HPP.
Sayangnya, pemerintah dan DPR telah mencapai kesepakatan atas APBN 2025 dan menetapkan anggaran pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi UU. Adapun UU yang dimaksud adalah UU 62/2024 tentang APBN 2025.
Sepanjang pembahasan RAPBN 2025, pemerintah dan DPR sama sekali tidak melakukan pembahasan untuk menurunkan tarif PPN tahun 2025. (sap)
