Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah Koreksi Asumsi RAPBN-P 2016

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews — Berita mengenai koreksi asumsi makro dalam RAPBN-P 2016 yang tidak sedrastis usulan awal tersebar di beberapa media nasional pagi ini, Kamis (16/6). Adapun asumsi yang dinaikkan oleh pemerintah dan DPR adalah seluruh asumsi makro yang berkaitan dengan migas.

Selain itu, ada juga berita mengenai rencana pemerintah yang berniat untuk menaikkan target penerimaan cukai hasil tembakau. Lantas berapa besaran kenaikannya? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Asumsi RAPBN-P 2016: Pesimisme Berkurang

Koreksi asumsi makro dalam RAPBN-P 2016 tidak sedrastis usulan awal. Pemerintah dan DPR sepakat menaikkan lagi seluruh asumsi makro yang berkaitan dengan migas dari usulan pemerintah. Meski demikian, seluruh asumsi masih lebih rendah dari patokan APBN 2016.

Baca Juga: Wah, 92% SPT Tahunan Sudah Dilaporkan Secara Online
  • Industri Rokok Pikul Beban Berat

Pemerintah kembali berencana untuk menaikkan target penerimaan cukai hasil tembakau, seperti tertulis dalam nota keuangan RAPBN-P 2016 sebanyak Rp 1,6 triliun menjadi Rp148.091,2 triliun. Dari perubahan target RAPBN-P 2016 ini, penerimaan cukai rokok dipatok sebesar Rp141,7 triliun, atau Rp1,9 triliun lebih tinggi dari target APBN 2016 sebesar Rp139,8 triliun.

  • Pasokan Naik, Harga SUN Tetap Menarik

Meskipun pemerintah berencana memperbesar suplai Surat Berharga Negara (SBN), analis optimistis harga instrumen tersebut bakal terus meningkat hingga pengujung tahun 2016. Seperti diketahui, pemerintah akan menerbitkan SBN berdenominasi rupiah sebesar Rp21,2 triliun. Tujuannya, menutupi pelebaran defisit anggaran yang semula dipatok 2,15% dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,48% dalam RAPBN-P 2016. Artinya defisit anggaran membengkak jadi Rp313,3 triliun. Padahal di APBN 2016 hanya sekitar Rp 273,2 triliun dari PDB.

  • BI Rate Dipertahankan 6,75%

Bank Indonesia (BI) diprediksi masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 6,75% seiring dengan masih konsistennya angka BI rate itu dalam menjaga kestabilan harga dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Baca Juga: DJP Punya Tim yang Kaji Pajak Digital Negara Lain
  • Pajak Merger Jadi Kendala

Tiga emiten Grup Ciputra yakni PT Ciputra Surya Tbk (CTRS), PT Ciputra Property Tbk (CTRP) dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) rencananya akan dilebur jadi satu, menjadi hanya satu emiten saja guna meningkatkan likuiditas sahamnya sehingga semakin menarik di mata investor. Tulus Santoso Direktur CTRA mengatakan tiga emiten grup Ciputra sudah lama berencana melakukan merger namun terkendala aturan pajak merger. (Amu)

  • Asumsi RAPBN-P 2016: Pesimisme Berkurang

Koreksi asumsi makro dalam RAPBN-P 2016 tidak sedrastis usulan awal. Pemerintah dan DPR sepakat menaikkan lagi seluruh asumsi makro yang berkaitan dengan migas dari usulan pemerintah. Meski demikian, seluruh asumsi masih lebih rendah dari patokan APBN 2016.

Baca Juga: Wah, 92% SPT Tahunan Sudah Dilaporkan Secara Online
  • Industri Rokok Pikul Beban Berat

Pemerintah kembali berencana untuk menaikkan target penerimaan cukai hasil tembakau, seperti tertulis dalam nota keuangan RAPBN-P 2016 sebanyak Rp 1,6 triliun menjadi Rp148.091,2 triliun. Dari perubahan target RAPBN-P 2016 ini, penerimaan cukai rokok dipatok sebesar Rp141,7 triliun, atau Rp1,9 triliun lebih tinggi dari target APBN 2016 sebesar Rp139,8 triliun.

  • Pasokan Naik, Harga SUN Tetap Menarik

Meskipun pemerintah berencana memperbesar suplai Surat Berharga Negara (SBN), analis optimistis harga instrumen tersebut bakal terus meningkat hingga pengujung tahun 2016. Seperti diketahui, pemerintah akan menerbitkan SBN berdenominasi rupiah sebesar Rp21,2 triliun. Tujuannya, menutupi pelebaran defisit anggaran yang semula dipatok 2,15% dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,48% dalam RAPBN-P 2016. Artinya defisit anggaran membengkak jadi Rp313,3 triliun. Padahal di APBN 2016 hanya sekitar Rp 273,2 triliun dari PDB.

  • BI Rate Dipertahankan 6,75%

Bank Indonesia (BI) diprediksi masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 6,75% seiring dengan masih konsistennya angka BI rate itu dalam menjaga kestabilan harga dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Baca Juga: DJP Punya Tim yang Kaji Pajak Digital Negara Lain
  • Pajak Merger Jadi Kendala

Tiga emiten Grup Ciputra yakni PT Ciputra Surya Tbk (CTRS), PT Ciputra Property Tbk (CTRP) dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) rencananya akan dilebur jadi satu, menjadi hanya satu emiten saja guna meningkatkan likuiditas sahamnya sehingga semakin menarik di mata investor. Tulus Santoso Direktur CTRA mengatakan tiga emiten grup Ciputra sudah lama berencana melakukan merger namun terkendala aturan pajak merger. (Amu)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, RAPBN-P 2016
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 17 Januari 2020 | 15:59 WIB
TELKOMSEL
Kamis, 16 Januari 2020 | 17:00 WIB
TARIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
berita pilihan
Jum'at, 17 Januari 2020 | 15:59 WIB
TELKOMSEL
Jum'at, 17 Januari 2020 | 15:15 WIB
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Jum'at, 17 Januari 2020 | 14:32 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 17 Januari 2020 | 11:41 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Jum'at, 17 Januari 2020 | 10:36 WIB
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Jum'at, 17 Januari 2020 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 16 Januari 2020 | 18:46 WIB
OMNIBUS LAW
Kamis, 16 Januari 2020 | 18:20 WIB
TATA KELOLA ORGANISASI
Kamis, 16 Januari 2020 | 17:00 WIB
TARIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN
Kamis, 16 Januari 2020 | 15:38 WIB
PMK 199/2019