Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Pemerintah Koreksi Asumsi RAPBN-P 2016

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Koreksi Asumsi RAPBN-P 2016

JAKARTA, DDTCNews — Berita mengenai koreksi asumsi makro dalam RAPBN-P 2016 yang tidak sedrastis usulan awal tersebar di beberapa media nasional pagi ini, Kamis (16/6). Adapun asumsi yang dinaikkan oleh pemerintah dan DPR adalah seluruh asumsi makro yang berkaitan dengan migas.

Selain itu, ada juga berita mengenai rencana pemerintah yang berniat untuk menaikkan target penerimaan cukai hasil tembakau. Lantas berapa besaran kenaikannya? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Asumsi RAPBN-P 2016: Pesimisme Berkurang

Koreksi asumsi makro dalam RAPBN-P 2016 tidak sedrastis usulan awal. Pemerintah dan DPR sepakat menaikkan lagi seluruh asumsi makro yang berkaitan dengan migas dari usulan pemerintah. Meski demikian, seluruh asumsi masih lebih rendah dari patokan APBN 2016.

Baca Juga: 7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai
  • Industri Rokok Pikul Beban Berat

Pemerintah kembali berencana untuk menaikkan target penerimaan cukai hasil tembakau, seperti tertulis dalam nota keuangan RAPBN-P 2016 sebanyak Rp 1,6 triliun menjadi Rp148.091,2 triliun. Dari perubahan target RAPBN-P 2016 ini, penerimaan cukai rokok dipatok sebesar Rp141,7 triliun, atau Rp1,9 triliun lebih tinggi dari target APBN 2016 sebesar Rp139,8 triliun.

  • Pasokan Naik, Harga SUN Tetap Menarik

Meskipun pemerintah berencana memperbesar suplai Surat Berharga Negara (SBN), analis optimistis harga instrumen tersebut bakal terus meningkat hingga pengujung tahun 2016. Seperti diketahui, pemerintah akan menerbitkan SBN berdenominasi rupiah sebesar Rp21,2 triliun. Tujuannya, menutupi pelebaran defisit anggaran yang semula dipatok 2,15% dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,48% dalam RAPBN-P 2016. Artinya defisit anggaran membengkak jadi Rp313,3 triliun. Padahal di APBN 2016 hanya sekitar Rp 273,2 triliun dari PDB.

  • BI Rate Dipertahankan 6,75%

Bank Indonesia (BI) diprediksi masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 6,75% seiring dengan masih konsistennya angka BI rate itu dalam menjaga kestabilan harga dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Baca Juga: Minus 12%, Penerimaan Pajak Seluruh Sektor Usaha Utama Tertekan
  • Pajak Merger Jadi Kendala

Tiga emiten Grup Ciputra yakni PT Ciputra Surya Tbk (CTRS), PT Ciputra Property Tbk (CTRP) dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) rencananya akan dilebur jadi satu, menjadi hanya satu emiten saja guna meningkatkan likuiditas sahamnya sehingga semakin menarik di mata investor. Tulus Santoso Direktur CTRA mengatakan tiga emiten grup Ciputra sudah lama berencana melakukan merger namun terkendala aturan pajak merger. (Amu)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, RAPBN-P 2016
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 18 Juni 2020 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 17 Juni 2020 | 08:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 16 Juni 2020 | 08:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 15 Juni 2020 | 07:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN