Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Kaji Ulang Skema PPh Final Sektor Ini

A+
A-
5
A+
A-
5
Pemerintah Kaji Ulang Skema PPh Final Sektor Ini

Ilustrasi gedung Kemenkeu. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan mengevaluasi kembali penerapan skema tarif final pada sektor konstruksi dan real estat. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (25/2/2019).

Wacana evaluasi ini digulirkan setelah melihat adanya ketimpangan proporsi penerimaan pajak dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). Sektor konstruksi dan real estat menyumbang 13,26% terhadap PDB 2018. Porsi tersebut lebih besar jika dibandingkan sektor perdagangan sebesar 13,02%.

Namun, penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan real estat pada 2018 hanya senilai Rp83,5 triliun atau 6,6% dari penerimaan pajak nonmigas senilai Rp1.251,2 triliun. Sementara, kontribusi sektor perdagangan pada penerimaan pajak nonmigas mencapai 18,7%.

Baca Juga: Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengungkapkan fakta itu memang tidak terlepas dari adanya skema pajak penghasilan (PPh) final bagi real estat. Otoritas, sambungnya, tengah mengkaji beberapa skema pemajakan agar lebih efektif.

“Nanti kami dalami lagi. Itu salah satu isu yang pernah kami bicarakan. Dulu ada pemikiran dikenakan final, tetapi sebagai suatureview ya kami lalukan saja,” tutur Suahasil.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti masalah penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan ketentuan dan sengketa pajak internasional. Penyempurnaan dilakukan otoritas untuk menyesuaikan dengan perkembangan perpajakan secara global.

Baca Juga: Mulai Tahun Depan, DJP Bakal Wajibkan WP UMKM untuk Laporkan Omzet

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pertimbangan Kondisi Terkini

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengungkapkan kajian terhadap efektivitas pengenaan pajak final pada sektor konstruksi dan real estat memang tengah dikaji ulang. Menurutnya, skema pajak final ditempuh karena mempertimbangkan kondisi saat itu.

“Dulu pernah final, kemudian tidak final, kemudian menjadi final lagi. Tentu ini memperhitungkan dari kepentingan pelaku usaha juga,” kata Yon.

Baca Juga: BI Ingin Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang Hingga 2022
  • Seharusnya Pakai Skema PPh Umum

Managing Partner DDTC Darussalam menjabarkan rezim PPh final atas konstruksi tidak konsisten karena sempat mengalami perubahan sebelumnya. Pengenaan PPh final, sambung dia, seharusnya untuk sektor-sektor yang hard to tax saja. PPh final merupakan bagian dari withholding tax yang seharusnya bersifat sementara.

“Pengenaan PPh dengan skema tarif umum untuk sektor properti ini untuk keadilan," katanya.

Darussalam berpendapat memang sudah saatnya pemerintah mengevaluasi pengenaan PPh final untuk sektor properti. Sektor ini seharusnya mendapatkan pengenaan PPh dengan skema umum agar mencerminkan keadilan secara vertikal dan horizontal.

Baca Juga: Aktif Hubungi Wajib Pajak Jelang Akhir Tahun, Ini Alasan DJP
  • Tiga Aspek Soal Pajak Internasional Disempurnakan

DJP menyempurnakan tiga aspek kebijakan yang berkaitan dengan pajak internasional. Pertama, penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional melalui mutual agreement procedure (MAP). Kedua, penyederhanaan advance pricing agreement (APA). Ketiga, revisi CFC rules.

  • Realisasi PNBP Loyo

Penurunan harga minyak yang dibarengi dengan penguatan nilai tukar rupiah membuat kinerja pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pada Januari 2019 mengalami penurunan. Realisasi PNBP mencapai Rp18,3 triliun, turun 4,08% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

  • Peringkat EoDB Diharapkan Naik

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan setelah online single submission (OSS) diimplementasikan, legalisasi yang dikeluarkan terkait perizinan tidak lagi berbentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), melainkan hanya Nomor Induk Berusaha (NIB). Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia. (kaw)

Baca Juga: Tentukan Biaya Pinjaman yang Dibebankan Pakai EBITDA, Ini Kata DJP

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, properti, konstruksi, real estat, pph final

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 17 November 2021 | 14:31 WIB
UU HPP

WP OP UMKM Sejak 2018 Masih Bisa Nikmati Omzet Tidak Kena Pajak

Rabu, 17 November 2021 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

CV atau Firma yang Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final PP 23/2018, Simak Ini

Selasa, 16 November 2021 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

CV Tak Lagi Pakai PPh Final UMKM Per 2022, Angsuran PPh Pasal 25 Nihil

Selasa, 16 November 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

CV Sudah Tak Bisa Pakai PPh Final UMKM, DJP Terus Beri Bimbingan

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:24 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar