Berita
Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:51 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:11 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Godok Fasilitas PPh Final Nol Persen Bagi UMKM

A+
A-
4
A+
A-
4
Pemerintah Godok Fasilitas PPh Final Nol Persen Bagi UMKM

Ilustrasi. Pekerja menyelesaikan proses produksi roti di Cisaranten Endah, Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/10/2020). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah menggodok serangkaian fasilitas perpajakan untuk pelaku usaha mikro mulai dari kemudahan administrasi perpajakan hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) final.

Klausul ini tertuang dalam Pasal 77 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diunggah oleh pemerintah dalam uu-ciptakerja.go.id pada 23 November 2020.

"Usaha mikro tertentu diberikan tarif PPh final 0% selama jangka waktu paling lama 2 tahun," bunyi Pasal 77 ayat (3) RPP tersebut, dikutip Rabu (25/11/2020).

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Meski terdapat janji pemberian insentif PPh final 0% kepada usaha mikro, RPP tersebut tidak menjelaskan kriteria apa yang harus dipenuhi oleh wajib pajak agar bisa ditetapkan sebagai usaha mikro tertentu yang bisa mendapatkan tarif PPh final 0%.

Selain fasilitas tarif PPh Final 0%, pemerintah dalam RPP tersebut juga menjanjikan pemberian fasilitas penyederhanaan administrasi perpajakan khusus untuk usaha mikro dengan kriteria tertentu pada Pasal 77 ayat (1).

Untuk memperoleh kemudahan tersebut, kriteria yang harus dipenuhi antara lain usaha mikro yang baru beroperasi; memiliki peredaran usaha paling banyak Rp300 juta/tahun; dan/atau melakukan kegiatan usaha pertanian, perkebunan, peternakan, transportasi, losmen, atau rumah makan.

Baca Juga: Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Selain itu, pemerintah juga menyatakan usaha mikro juga bisa mendapatkan insentif pengurangan, keringanan, hingga pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi daerah.

Kemudian, RPP itu juga menjanjikan pembebasan ataupun keringanan biaya perizinan berusaha bagi usaha mikro dan usaha kecil tertentu. Meski demikian, RPP tersebut belum memerinci perihal usaha mikro dan usaha kecil tertentu yang dimaksud.

Selanjutnya, usaha mikro dan usaha kecil berorientasi ekspor dan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) dijanjikan pemberian fasilitas berupa pembebasan bea masuk dan PPN Impor tidak dipungut atas bahan baku impor yang diolah untuk diekspor.

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Berdasarkan RPP tersebut, jangka waktu pemberian fasilitas kemudahan administrasi paling lama dua tahun setelah beroperasi. Pemerintah menyatakan pengaturan jangka waktu fasilitas itu dimaksudkan agar usaha mikro dapat naik kelas setelah tahun ketiga. (rig)

Topik : uu cipta kerja, rancangan peraturan pemerintah, fasilitas perpajakan, UMKM, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Rabu, 25 November 2020 | 22:36 WIB
Kebijakan yang bagus dan dapat sangat membantu pengusaha UMKM, tetapi yang harus diperhatikan pula adalah kemudahan bagi UMKM untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Jangan sampai malah memunculkan administrative cost yang tinggi bagi UMKM dalam prosesnya mendapatkan fasilitas tersebut.
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun

Jum'at, 30 Juli 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wow, Potensi Setoran Pajak dari Cryptocurrency Capai Rp404 Triliun

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:51 WIB
PENGADILAN PAJAK

PPKM Level 4 Diperpanjang, Pengadilan Pajak Tunda Sidang Tatap Muka

Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:11 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kurangi Celah Pajak, DJP Bakal Manfaatkan Kemajuan Teknologi Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini