Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah membeberkan pentingnya pelaksanaan konsolidasi fiskal pada tahun depan melalui penurunan defisit ke level di bawah 3% dari PDB.

Mengutip dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023, pemerintah memandang konsolidasi fiskal perlu dilakukan untuk mengurangi pembiayaan dengan cost of fund yang tinggi.

"Peningkatan cost of fund terjadi akibat terbatasnya likuiditas global seiring percepatan pengetatan moneter global, serta tidak adanya lagi skema burden sharing dengan Bank Indonesia (BI)," tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, dikutip pada Minggu (22/5/2022).

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Selain itu, dalam perspektif fiskal, konsolidasi fiskal diperlukan untuk mengendalikan kerentanan fiskal yang diukur berdasarkan debt ratio atau rasio utang, interest ratio, dan debt service ratio.

Merujuk pada KEM-PPKF 2023, rasio utang 2021 sudah 40,7%, lebih tinggi dari rata-rata 2016-2019 sebesar 29,5%. Lalu, interest ratio pada 2021 sudah mencapai 17,1% atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 2016 hingga 2019 sebesar 13%.

Sementara itu, debt service ratio 2021 sudah mencapai 44,9% atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 2016 hingga 2019 sebesar 37,1%. Pelebaran defisit secara terus menerus tanpa diimbangi dengan perbaikan kualitas belanja bakal menimbulkan inefisiensi APBN.

Baca Juga: Pajak Judi Online Belum Diatur, Malaysia Rugi Rp6,74 Triliun per Tahun

"Konsolidasi fiskal juga diperlukan untuk menghindari penyempitan ruang fiskal dalam pembiayaan prioritas pembangunan," tulis pemerintah.

Terakhir, konsolidasi fiskal pada 2023 diperlukan untuk melaksanakan mandat UU 2/2020 yang membatasi pelebaran defisit anggaran hingga 2022 saja.

Untuk diketahui, pemerintah mengusulkan defisit anggaran senilai Rp529,2 triliun hingga Rp594,6 triliun atau 2,61% hingga 2,9% dari PDB. Usulan target defisit tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini sejumlah Rp840,2 triliun atau 4,5% dari PDB. (rig)

Baca Juga: Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD

Topik : konsolidasi fiskal, makroekonomi, APBN, defisit anggaran, kebijakan fiskal, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp132,2 Triliun, Sri Mulyani: Pembalikan yang Luar Biasa

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Presiden Biden Ingin Pajak BBM Diliburkan Hingga Akhir September 2022

Kamis, 23 Juni 2022 | 15:37 WIB
KEBIJAKAN MONETER

BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di Level 3,5 Persen

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:00 WIB
SE-17/PJ/2022

WP Bisa Ajukan Pembetulan Suket Meski PPS Sudah Berakhir, Asalkan...

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD