Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pembahasan Proposal CbCR Publik Masih Berjalan Alot

A+
A-
0
A+
A-
0
Pembahasan Proposal CbCR Publik Masih Berjalan Alot

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews – Parlemen Eropa menyatakan proposal untuk membuka laporan per negara atau country by country report (CbCR) dapat diakses publik masih berjalan alot di antara para pemangku kepentingan.

Ketua Komite Urusan Ekonomi dan Moneter Parlemen Eropa Irene Tinagli mengatakan Dewan Eropa dan Parlemen belum bersepakati tentang implementasi CbCR publik. Menurutnya, masih banyak perbedaan pendapat tentang ruang lingkup penerapan CbCR yang bisa diakses publik.

"Dewan dan Parlemen telah menyetujui mandat untuk mulai bekerja pada tingkat teknis pembahasan proposal yang menyangkut pada beberapa item yang kontroversial selama negosiasi," katanya, Jumat (23/4/2021).

Baca Juga: Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Tinagli menjelaskan proses pembahasan proposal CbCR publik sudah dimulai pada 3 Maret 2021. Selama ini, pembahasan proposal CbCR publik kerap kali mengalami kebuntuan dan tidak pernah dibahas selama hampir 5 tahun.

Perdebatan antara dewan dan parlemen terkait dengan jenis data yang bisa diakses publik. Kedua belah pihak belum sepakat perihal data yang dilaporkan perusahaan multinasional berupa data agregat seluruh kegiatan usaha di Uni Eropa atau dijabarkan secara detail per negara anggota.

Dewan Eropa cenderung memilih opsi untuk membuka data agregat kegiatan usaha perusahaan multinasional di pasar tunggal Eropa. Sebaliknya, parlemen justru menuntut penyajian data yang lebih lengkap.

Baca Juga: Presiden Putin Bakal Jadikan Daerah Konflik sebagai Tax Haven

Parlemen menghendaki setiap perusahaan multinasional membuka data seluruh kegiatan usaha di masing-masing negara anggota mulai dari jumlah karyawan, omzet usaha, laba rugi hingga besaran pajak yang dibayar di tempat perusahaan beroperasi.

Dengan kata lain, parlemen ingin melihat perbedaan antara omzet usaha dengan penghasilan bersih yang dibukukan oleh perusahaan.

"Dewan Eropa tidak ingin membedakan data omzet dengan perputaran bersih usaha, sementara parlemen ingin melihat perbedaan dua indikator tersebut dan bagaimana interaksi perusahaan dengan pihak ketiga," jelas Tinagli.

Baca Juga: Tidak Bayar Pajak, Platform Media Sosial Ini Mulai Diselidiki

Dia juga menegaskan pentingnya publik tahun omzet dan pendapatan bersih perusahaan karena tidak tersedianya kedua data tersebut menjadi celah korporasi melakukan penyalahgunaan dalam transfer pricing.

Menurutnya, pembahasan proposal CbCR publik selanjutnya akan melibatkan tiga pihak yaitu Dewan Eropa, Parlemen Eropa, dan Komisi Eropa.

"Dialog tiga pihak berikutnya untuk negosiasi proposal CbCR publik dijadwalkan pada 23 April [hari ini]," ujar Tinagli seperti dilansir Tax Notes International.

Baca Juga: Perbedaan Peraturan Transfer Pricing di Zimbabwe dan Indonesia

CbCR adalah salah satu dokumen transfer pricing yang berisi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang disajikan dalam tabulasi khusus sesuai dengan standar internasional dan akan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara lain sesuai perjanjian internasional. (rig)

Topik : belgia, uni eropa, CbCR , transfer pricing, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP