Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pegawai Pajak Mogok Kerja, Lowongan Dibuka Besar-besaran

A+
A-
0
A+
A-
0
Pegawai Pajak Mogok Kerja, Lowongan Dibuka Besar-besaran

Sekelompok perempuan membawa obor saat mereka melakukan protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (14/7/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/pras/cfo

NAYPYIDAW, DDTCNews - Dewan militer Myanmar membuka lowongan pekerjaan untuk mengisi 200 posisi petugas pajak di Departemen Pendapatan Dalam Negeri.

Surat kabar yang dikelola negara menyebut pemerintah akan menerima pelamar yang bersedia bekerja untuk menggantikan pegawai pajak yang mogok kerja. Kekosongan tersebut terjadi karena pemogokan umum yang dilakukan masyarakat, termasuk pegawai negeri sipil, dalam Gerakan Pembangkangan Sipil antikudeta.

"Kami menerima pendaftaran untuk posisi asisten supervisor di departemen yang berada di bawah Kementerian Keuangan," bunyi surat kabar tersebut, dikutip Senin (23/8/2021).

Baca Juga: Kudeta di Myanmar, World Bank Khawatirkan Hal Ini

Surat kabar tersebut menjelaskan pegawai pajak yang baru akan ditempatkan di kantor pusat Departemen Pendapatan Dalam Negeri di Naypyidaw dan kantor pelayanan pajak di Yangon.

Selain melalui surat kabar, dewan militer juga menerbitkan surat internal kepada pegawai pajak yang masih bertahan di kantor departemen. Dewan militer meminta pegawai tersebut menyebarkan berita tentang lowongan pekerjaan kepada keluarga pegawai yang tidak mogok, petugas polisi, dan anggota militer agar segera melamar.

Penerbitan surat edaran tersebut menunjukkan sulitnya rezim militer dalam mengisi posisi yang ditinggalkan pegawai pajak yang mogok.

Baca Juga: Suu Kyi: Ini Upaya Mengembalikan Myanmar di Bawah Kediktatoran

"Mereka mengganti pegawai yang mengikuti Gerakan Pembangkangan Sipil dengan keluarga personel polisi dan militer. Mereka tidak akan membiarkan orang luar masuk," kata seorang pegawai pajak yang mogok kerja.

Seorang asisten supervisor pajak menyebut banyak posisi yang lebih tinggi dalam Departemen Pendapatan Dalam Negeri telah digantikan para perwira militer. Perwira tersebut biasanya dipindahtugaskan ke dalam kantor dengan alasan kesehatan.

Pembukaan lowongan pegawai pajak untuk keluarga pendukung junta dicurigai sebagai langkah untuk memperkuat dukungan kepada dewan militer. Di sisi lain, masyarakat juga khawatir pelayanan di bidang pajak akan memburuk karena diisi dengan personel yang korup.

"[Jabatan] ini adalah posisi yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli. Saya khawatir keluarga militer dan polisi tidak bisa melakukannya," ujar sorang pegawai yang mogok kerja, dilansir myanmar-now.org.

Hingga saat ini, diperkirakan 1.000 pegawai Departemen Pendapatan Dalam Negeri mengikuti Gerakan Pembangkangan Sipil setelah kudeta pada 1 Februari 2021. Kebanyakan pegawai yang mogok tersebut berada pada level asisten supervisor dan staf pajak.

Selain persoalan pegawai yang mogok kerja, dewan militer juga menghadapi seruan agar wajib pajak berhenti membayar pajak. Seruan tersebut dilayangkan Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw/CRPH) di Parlemen dan organisasi Publish What You Pay (PWYP), dengan menyasar perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Myanmar.

Meski demikian, beberapa perusahaan memilih tetap membayar pajak karena mengkhawatirkan keselamatan pekerjanya. Sikap itu misalnya dilakukan perusahaan minyak asal Prancis, Total SE. (sap)

Topik : lowongan pegawai pajak, lowongan pajak, loker pegawai pajak, kudeta militer, kudeta Myanmar, gaji pegawai pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak