Review
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

'Pajak Membantu Membentuk Negara'

A+
A-
1
A+
A-
1
'Pajak Membantu Membentuk Negara'

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950). (Foto: famouseconomists.net)

ADAKAH hubungan antara pajak dan pembentukan sebuah negara? Pertanyaan ini belum selesai dijawab sampai 1883, ketika di Eropa Tengah, di Moravia, Kerajaan Austria Hongaria, persisnya di Triesch, kota kecil di tengah-tengah Praha dan Vienna, ia dilahirkan.

Ia anak tunggal. Ayahnya seorang Katolik Jerman yang memiliki pabrik tekstil, tetapi meninggal saat ia berusia 4 tahun. Saat 10 tahun, ibunya menikah lagi dengan seorang perwira tinggi Austria-Hongaria. Ibunya kemudian mengajaknya pindah ke Vienna berkumpul bersama ayahnya.

Ia lalu disekolahkan di Theresianum, sekolah elit yang didirikan penguasa terakhir Dinasti Habsburg Maria Theresa. Lulus dari Theresianum, ia belajar ekonomi dan hukum di Universitas Vienna, di bawah bimbingan ekonom Eugen von Böhm-Bawerk dan Friedrich von Wieser.

Baca Juga: 'Belanda Tidak Punya Hak Lagi atas Indonesia'

Dasar otaknya encer, pada 23 tahun ia sudah meraih PhD, lalu jadi profesor pada 26 tahun, dan mengajar di Universitas Czernowitz, Ukraina. Dua tahun kemudian ia pindah ke Universitas Graz, Austria. Pada usia 30, ia dianugerahi gelar kehormatan oleh Universitas Columbia Amerika Serikat.

Namun, ia tak lama menikmati masa tenang itu. Pada 28 Juni 1914, sekelompok nasionalis Slavia Selatan membunuh putra mahkota Kerajaan Austria Hongaria Franz Ferdinand dan istri ketika sedang jalan-jalan di Sarajevo, wilayah Austria Hongaria. Maka, pecahlah perang dunia pertama.

Hanya dalam 2 pekan, dunia pun seketika terbagi menjadi dua blok besar yang saling berperang memperebutkkan wilayah. Blok pertama beranggotakan Kekaisaran Jerman, Kerajaan Austria-Hongaria, Kesultanan Utsmaniyah, Bulgaria, dan Jabal Shammar.

Baca Juga: Apa yang Membuat Orang Jawa Begitu Miskin?

Blok tersebut berdiri melawan blok lain di ujung sana, yaitu blok Sekutu yang terdiri atas Prancis, Kekaisaran Britania, Kekaisaran Rusia, Italia, AS, Rumania, Jepang, Serbia, Belgia, Yunani, Kerajaan Hijaz, Emirat Nejd dan Hasa.

Setelah perang yang mengubah wajah dunia itulah, Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) menemukan jawaban dari pertanyaan tadi. Jawaban yang sampai sekarang masih sering dikutip oleh para sejarahwan dunia.

“Pajak tidak hanya membantu menciptakan negara. Pajak membantu membentuk negara. Sistem perpajakan adalah organ yang perkembangannya mensyaratkan organ lain. Saat tagihan pajak di tangan, negara telah merambah swasta dan meningkatkan dominasinya,” katanya pada 1918.

Baca Juga: 'Dana Pajak Ini untuk Meredam Dampak Ekonomi Pasar'

Ia berargumen, setelah perang dunia I berakhir, ketika banyak monarki lama tergusur dan negara baru bermunculan, sistem perpajakan tidak hanya digunakan untuk mengumpulkan pendapatan, tetapi memperkuat kendali negara atas rakyat, guna mempertahankan teritori dan legitimasi.

“Pajak membawa uang dan semangat menghitung ke berbagai sudut, dan menjadi faktor pembentuk organisme itu sendiri. Jenis dan tarif pajak ditentukan struktur sosial, tetapi begitu ada, mereka menjadi pegangan, sebagai kekuatan yang dapat mengubah struktur sosial,” katanya.

Pada 1919, seusai perang dunia I yang melahirkan Republik Jerman-Austria dan menghapuskan Kerajaan Austria-Hongaria dari peta dunia, Kanselir Republik Jerman-Austria Karl Renner menunjuknya sebagai Menteri Keuangan. Saat itu usianya 36 tahun.

Baca Juga: 'Saya Harus Memberi Contoh Demokrasi'

Sayang, ia cuma bertahan 7 bulan, lalu ia menjadi direktur bank yang bangkrut, hingga kembali ke dunia akademik di Universitas Bonn, Jerman. Di kota itulah ibu dan istrinya meninggal. Ditikam kesedihan yang teramat sangat, Schumpeter pun pindah mengajar ke Harvard, Amerika Serikat (AS).

Saat itu, Nazisme mulai menggusur Eropa Tengah. Pada 1939, ia menjadi warga negara AS. Setahun sebelum pensiun dari Harvard, pada 1948, ia diangkat sebagai Presiden Asosiasi Ekonomi Amerika, orang Eropa pertama yang memegang jabatan tersebut.

Schumpeter menentang sosialisme dan kapitalisme. Ia memprotes kendali pemerintah atas ekonomi. Ia juga mengaitkan ekonomi dengan sosiologi. Namun, karyanya cenderung diabaikan karena semua perhatian terpusat ke John Maynard Keynes, raksasa pemikir ekonomi waktu itu.

Baca Juga: 'Pajak dalam Bentuk Barang Hanyalah Transisi'

Teorinya tentang kesehatan ekonomi berbeda dengan Keynes. Ia menentang proses berulang dari daur ulang yang lama menjadi yang baru, dan menyebutnya sebagai penghancuran kreatif. “Perekonomian itu seperti makhluk hidup yang terus tumbuh dan beradaptasi,” katanya. (Bsi)

Topik : kutipan pajak, joseph schumpeter, pembentukan negara

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 23 April 2019 | 17:51 WIB
SITI MANGGOPOH:

'Pajak Ini Menyalahi Adat'

Selasa, 26 Maret 2019 | 15:07 WIB
JEAN-BAPTISTE COLBERT:

'Seperti Mencabut Bulu Angsa'

Selasa, 12 Februari 2019 | 14:32 WIB
HAJI WASID:

'Pajak Lahan, Kepala dan Perdagangan Harus Dihapuskan'

Senin, 21 Januari 2019 | 18:34 WIB
ABU YUSUF:

'Pajak Hanya untuk Harta yang Melebihi Kebutuhan'

berita pilihan

Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:

'Bukan dari Pajaknya, melainkan Kapasitas UMKM-nya'

Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA

Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM

Ketika UMKM Sudah Harus Meninggalkan Rezim PPh Final

Selasa, 28 September 2021 | 10:01 WIB
RUU KUP

Bersifat Omnibus, DPR Usulkan Perubahan Nama RUU KUP

Selasa, 28 September 2021 | 08:57 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran Insentif Pajak Menipis, Tersisa Rp3,75 T Hingga Akhir Tahun

Selasa, 28 September 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ini Imbauan DJP Ketika Wajib Pajak Terima SP2DK dari KPP

Selasa, 28 September 2021 | 07:00 WIB
KABUPATEN SLEMAN

Patuh Bayar PBB Selama Pandemi, Wajib Pajak Diganjar Penghargaan Pemda

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha