BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) berpandangan rekreasi untuk pegawai yang diadakan oleh pemberi kerja seperti outing, gathering, dan sejenisnya tidak termasuk dalam kategori natura dan kenikmatan.
Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan kegiatan outing yang diikuti oleh karyawan bukanlah natura ataupun kenikmatan serta hanya menjadi biaya operasional bagi pemberi kerja.
"Itu silakan dibiayakan. Intensi karyawan kan bukan outing atau apa, itu bukan natura [atau kenikmatan] sebenarnya. Itu biaya saja bagi perusahaan," katanya, dikutip pada Jumat (7/7/2023).
Sebagai informasi, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/2023 mendefinisikan imbalan dalam bentuk natura sebagai imbalan dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima.
Kemudian, imbalan berupa kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas yang bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa pemberi untuk dimanfaatkan oleh penerima.
Sepanjang tidak dikecualikan dari objek PPh, seluruh natura dan kenikmatan yang diterima oleh pegawai terutang PPh. Pemberi natura dan kenikmatan pun berkewajiban untuk memotong PPh atas imbalan berupa natura dan kenikmatan terhitung sejak 1 Juli 2023.
PPh atas natura dan kenikmatan yang diterima pada 1 Januari hingga 30 Juni 2023 yang belum dipotong PPh harus dihitung dan dibayar sendiri oleh penerima dan dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Secara umum, natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh antara lain makanan dan minuman bagi seluruh pegawai; natura dan kenikmatan di daerah tertentu.
Lalu, natura dan kenikmatan yang harus disediakan untuk pelaksanaan kerja; natura dan kenikmatan yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes; dan natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. (rig)
