BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas semua barang yang diimpor ke negara tersebut.
Wakil Menteri Keuangan Julapun Amornvivat mengatakan pengenaan PPN atas barang impor ini bertujuan untuk melindungi UMKM. Untuk itu, Perdana Menteri Srettha Thavisin memerintahkan agar barang impor bernilai kecil juga dikenakan PPN 7%.
"Perdana menteri sekali lagi menekankan PPN harus dipungut atas barang-barang yang nilainya kurang dari THB1.500 per kiriman," katanya, dikutip pada Rabu (3/4/2024).
Julapun menuturkan barang impor senilai kurang dari THB1.500 atau sekitar Rp652.000 saat ini masih dibebaskan dari PPN. Namun, fasilitas tersebut bakal dihapus melalui RUU yang ditargetkan rampung pada Mei 2024.
Dia menjelaskan pembebasan PPN diperlukan untuk menciptakan perlakuan yang sama antara barang lokal dan impor. Kebijakan tersebut juga menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM, sekaligus meningkatkan pendapatan negara dari pajak.
Sementara itu, Presiden Kehormatan dan Penasihat Asosiasi e-Commerce Thailand Thanawat Malabuppha menilai masuknya barang-barang asal China telah menekan produsen lokal Thailand. Barang impor biasanya ditawarkan dengan harga murah, serta dikirimkan dalam waktu cepat.
Menurutnya, produk-produk asal China juga banyak dijual di platform e-commerce seperti Lazada dan Shopee, serta saluran social commerce TikTok Shop. Barang seharga di bawah THB1.500 yang populer diimpor antara lain aksesoris ponsel, power bank, dan pakaian.
"Pemungutan PPN atas barang-barang tersebut diharapkan dapat mengurangi defisit perdagangan dengan China yang saat ini sudah mencapai THB1 triliun per tahun," ujar Thanawat seperti dilansir bangkokpost.com.
Presiden Federasi UMKM Thailand Sangchai Theerakulwanich berharap pengenaan PPN atas barang impor dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil. Menurutnya, produk lokal selama ini sulit bersaing dengan barang impor karena memiliki selisih harga yang besar.
Apabila semua barang impor dikenakan PPN, dia meminta UMKM memanfaatkan momentum dengan ikut mengadopsi barang impor yang dibutuhkan masyarakat. (rig)
