Berita
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:18 WIB
PMK 189/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:10 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 04 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak

A+
A-
8
A+
A-
8
Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak

BEGITU besarnya dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja perusahaan. Pada 2020, semua negara dan perusahaan mendapatkan pukulan keras, yaitu kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tentu hal ini harus disikapi bijaksana.

Dalam kondisi ini, perusahaan berpikir keras untuk bertahan dan tumbuh. Di lain pihak, negara sangat bergantung pada kinerja perusahaan. Sebanyak 83,54% penerimaan APBN 2020 berasal dari pajak. Karena itu, stimulus pemerintah menjadi alternatif untuk menjaga penerimaan pajak.

Pemerintah harus menyiapkan strategi untuk meningkatkan dan mengefektifkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan dan perseorangan. Salah satu rencana untuk meningkatkan pendapatan pajak adalah memperluas basis, meningkatkan kepatuhan, dan melaksanakan program reformasi.

Menjaga penerimaan pajak dalam kondisi pandemi ini tentu bukan hal mudah. Saat pandemi, semua wajib pajak mengalami penurunan laba. Banyak perusahaan melakukan pengurangan produksi, omzet menurun, sampai merumahkan karyawan dan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Apabila wajib pajak perseorangan mengalami penurunan pendapatan dan penurunan daya beli, maka akan menurun pula aktivitas transaksi jual dan beli. Dengan demikian, akan terjadi penurunan potensi pendapatan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN)

Dalam situasi ini, optimalisasi yang dapat dilakukan pemerintah untuk meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan kesadarannya adalah dengan membebaskan sanksi administrasi berupa sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan.

Tahun Sulit
TAHUN 2020 merupakan tahun tersulit baik bagi negara maupun wajib pajak, sehingga apabila negara melakukan penghapusan sanksi administrasi, potensi penerimaan pajak menjadi lebih besar. Di sisi lain, wajib pajak juga dapat lebih fokus memulihkan kondisi perusahaannya.

Saat ini Ditjen Pajak (DJP) sedang mengejar target penerimaan pajak melalui extra effort, yaitu penerimaan dari ekstensifikasi, penagihan pajak hingga pemeriksaan, dan membangun sistem informasi yang mendokumentasikan jumlah piutang pajak.

Pada 2019, jumlah piutang pajak DJP mencapai Rp72,36 triliun. Upaya DJP menyelesaikan piutang itu salah satunya dengan melakukan penagihan aktif. Diawali surat teguran dan surat paksa, DJP melakukan pemblokiran, penyanderaan, penyitaan aset hingga melelang aset yang disita tersebut.

Dari jumlah piutang pajak itu, piutang pajak dengan usia < 1 tahun mencapai Rp21 triliun, piutang 1-2 tahun Rp12 triliun; piutang 2-3 tahun Rp12 triliun; piutang 3-4 tahun Rp8 triliun; usia 5 tahun Rp6 triliun, dan usia >5 tahun Rp10 triliun.

Dengan besarnya piutang pajak tersebut, sebaiknya DJP melakukan pembebasan sanksi administrasi agar wajib pajak melunasi piutang pajak. Pembebasan sanksi itu dapat dilakukan melalui mekanisme seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu tax amnesty atau sunset policy.

Keberhasilan kedua program itu dapat ditinjau kembali untuk dapat dilaksanakan terutama pada periode setelah tax amnesty yaitu untuk masa pajak 2016 sampai dengan 2020. Saat tax amnesty, ada pelaporan harta Rp4.881 triliun yang meningkatkan kas negara sekaligus memperluas basis pajak.

Karena itu, bercermin dari kesuksesan program tax amnesty 2016 tersebut, pemerintah dapat melakukan kembali program serupa yaitu berupa penghapusan sanksi administrasi dan percepatan penagihan piutang pajak.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2020, lomba menulis pajak, tax amnesty, piutang pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 14 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 13 November 2020 | 14:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 13 November 2020 | 09:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 12 November 2020 | 14:32 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
berita pilihan
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:18 WIB
PMK 189/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:10 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 04 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK