KINERJA FISKAL

Operasi Gempur Dimulai, Peredaran Rokok Ilegal Ditekan ke Bawah 3%

Dian Kurniati | Kamis, 26 Agustus 2021 | 13:15 WIB
Operasi Gempur Dimulai, Peredaran Rokok Ilegal Ditekan ke Bawah 3%

Dirjen Bea dan Cukai Askolani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Bea dan Cukai Askolani menargetkan peredaran rokok ilegal dapat kembali ditekan hingga di bawah 3%, setelah sempat melonjak hingga 4,9% pada 2020.

Askolani mengatakan pegawai DJBC terus berupaya memberantas peredaran rokok ilegal, bahkan di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, saat ini DJBC juga telah memulai operasi Gempur Rokok Ilegal untuk mengoptimalkan penindakan pada 16 Agustus lalu.

"Operasi gempur ini tentunya utamanya untuk memberantas barang kena cukai ilegal yang masih tendensinya cukup luas dan masif terjadi di Indonesia," katanya melalui konferensi video, Kamis (26/8/2021).

Baca Juga:
Rasio Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen? Ini Kata Kepala BKF

Askolani mengatakan operasi Gempur Rokok Ilegal telah rutin diadakan setiap tahun sejak 2017. Melalui operasi tersebut, DJBC akan semakin menggencarkan penindakan peredaran rokok ilegal secara serentak.

Dia menjelaskan peredaran rokok ilegal menjadi salah kendala menurunkan prevalensi merokok pada masyarakat. Di sisi lain, rokok ilegal juga mengganggu pasar rokok legal yang membayar cukai dan tidak berkontribusi pada penerimaan negara.

Melalui operasi Gempur Rokok Ilegal, Askolani berharap angka peredaran rokok ilegal bisa kembali turun ke level 3% seperti pada 2019. Meski menilai angka peredaran rokok ilegal 4,8% terlalu tinggi, dia menyebut capaian itu sudah lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam yang mencapai 23% dan Singapura 13,8%.

Baca Juga:
Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan

"Kami terus melakukan [penindakan] untuk mengurangi seminimal mungkin, dan harapannya bahwa ini bisa menekan level di bawah 3%," ujarnya.

Hingga Juli 2021, Askolani memaparkan DJBC telah melakukan 14.038 penindakan dengan 41,2% di antaranya berkaitan dengan rokok ilegal. Angka penindakan tersebut setara 63,9% dari capaian keseluruhan 2020 sebanyak 21.964 penindakan.

Dari sisi nominal, nilai barang hasil penindakan hingga Juli 2021 telah mencapai Rp12,51 triliun atau naik 96,1% dari capaian sepanjang 2020 yang hanya Rp6,36 triliun.

Baca Juga:
Bea Cukai Kudus Sita Satu Juta Rokok Ilegal Selama Ramadan 2024

"Naik dua kali lipat dibandingkan dengan 2020, even sekarang baru bulan Juli," imbuhnya.

Selain melalui penindakan, upaya lain yang dilakukan DJBC mengurangi peredaran rokok ilegal yakni meningkatkan pengetahuan masyarakat masyarakat mengenai ketentuan cukai. Kemudian, DJBC juga mendorong produsen rokok ilegal beralih menjadi rokok legal, seperti melalui pembentukan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) terpadu. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 14 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan

Selasa, 09 April 2024 | 15:00 WIB PENGAWASAN CUKAI

Bea Cukai Kudus Sita Satu Juta Rokok Ilegal Selama Ramadan 2024

Selasa, 09 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Ciri-Ciri Rokok Ilegal

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT