Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

OECD Rilis Laporan Soal Pentingnya Reputasi Otoritas Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
OECD Rilis Laporan Soal Pentingnya Reputasi Otoritas Pajak

Ilustrasi. (foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews—Organisation for Economic Co-operation and Development Forum on Tax Administration (OECD-FTA) merilis laporan mengenai manajemen risiko reputasi dari otoritas pajak.

Dalam laporan terbaru tersebut, FTA menekankan betapa pentingnya mengelola reputasi otoritas pajak dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk di tengah pandemi Covid-19 ini.

Laporan berjudul 'Enhancing Reputational Risk Management' yang diinisiasi oleh Canada Revenue Agency (CRA) dan Enterprise Risk Management Community of Interest FTA ini mengulas upaya mengembangkan praktik manajemen risiko otoritas pajak oleh fiskus.

Baca Juga: Setoran Pajak dari Pariwisata Rebound, Ekonomi Dianggap Mulai Pulih

"Otoritas harus memastikan dirinya mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari wajib pajak serta stakeholder dalam rangka menjamin tercapainya tujuan yang hendak dicapai," ujar Komisioner CRA Bob Hamilton, dikutip Selasa (7/7/2020).

Hamilton menilai tindak lanjut otoritas pajak atas risiko reputasi bakal membantu otoritas pajak membangun kepercayaan di tengah pandemi Covid-19, baik pada masa krisis maupun pada masa pemulihan ke depan.

Selain itu, otoritas pajak juga bergantung pada kesediaan wajib pajak untuk berpartisipasi dan patuh secara sukarela dalam memenuhi kewajiban pajak. Untuk itu, reputasi otoritas pajak perlu dikelola secara aktif dan konkret.

Baca Juga: Tarif PPN Naik Tiga Kali Lipat, Tiga Sektor Ini Diprediksi Terpuruk

“Manajemen risiko reputasi bisa menciptakan dampak positif atas hubungan antara otoritas pajak dengan wajib pajak,” jelas Bob dalam laman resmi OECD.

Lebih lanjut, CRA mendefinisikan risiko reputasi sebagai peristiwa-peristiwa dalam bentuk apapun yang berpotensi mencederai kepercayaan dan rasa hormat wajib pajak atas otoritas pajak.

Dalam manajemen risiko reputasi ini, otoritas pajak perlu secara proaktif melindungi reputasi otoritas dari potensi rusaknya reputasi serta harus secara efektif menindaklanjuti peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Baca Juga: Airbnb Dukung Proposal Pajak Digital OECD

Dalam laporan tersebut, disediakan suatu model yang bisa dimanfaatkan untuk mengukur tingkat reputasi otoritas pajak berdasarkan komponen-komponen pembentuk reputasi yang ada.

"Model ini bakal menunjukkan celah reputasi yang ada. Di dalamnya juga ada mekanisme yang dapat dilakukan otoritas pajak untuk membangun budaya positif melalui adopsi praktik kerja yang baik," tulis laporan tersebut.

Selain itu, laporan tersebut menyediakan mekanisme yang bisa digunakan oleh otoritas pajak untuk mengidentifikasi kerentanan otoritas atas risiko-risiko yang berpotensi merusak reputasi pada level operasional yaitu Error Prevention Self-Assessment Tool (EPSAT) dan Internal Fraud Risk Self-Assessment Tool (IFR-SAT).

Baca Juga: Ganjal Rencana Bisnis Unilever, Partai Usulkan Pajak Sayonara

EPSAT dapat dimanfaatkan kepala unit untuk mengidentifikasi risiko reputasi atas kegiatan yang dilakukan pada unit tersebut. Sementara itu, IFR-SAT dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi praktik kecurangan oleh pegawai pajak.

Pandemi Covid-19
Dalam laporan OECD tersebut, krisis pandemi Covid-19 dinilai menjadi momentum yang tepat bagi otoritas pajak untuk membangun hubungan positif antara otoritas pajak dengan wajib pajak lebih jauh.

Pandemi bisa dipakai otoritas pajak untuk menekankan wajib pajak bila kemampuan otoritas pajak untuk memberikan fasilitas sangat bergantung pada kepatuhan sukarela wajib pajak dalam menyampaikan data dan informasi kepada otoritas pajak di situasi normal.

Baca Juga: Belum Kelar Bahas Pajak Digital OECD, PBB Malah Ajukan Proposal Baru

"Pendekatan semacam ini bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan mengurangi jumlah wajib pajak yang masih tidak patuh dengan ketentuan perpajakan," tulis OECD.

Alhasil, wajib pajak yang sebelumnya pernah melanggar ketentuan pajak akan makin tidak memiliki dorongan untuk melanggar ketentuan pajak bila kebijakan dari otoritas pajak dapat mengubah persepsi wajib pajak tersebut atas otoritas pajak.

Dengan demikian, wajib pajak diharapkan dapat merasa dengan patuh pajak mereka bisa memanfaatkan fasilitas atau insentif Covid-19. Sebaliknya, bagi yang melanggar ketentuan pajak tidak mendapatkan fasilitas pajak.

Baca Juga: Kabar Gembira! OECD Beri Sinyal Ekonomi Indonesia Mulai Menguat

Sentimen positif wajib pajak terhadap otoritas pajak juga pada akhirnya meringankan beban otoritas pajak sehingga otoritas pajak bisa lebih berfokus pada wajib pajak tidak patuh yang menjadi sasaran otoritas.

Selain itu, otoritas pajak juga perlu mempertimbangkan risiko yang akan muncul terhadap akibat perkembangan Covid-19 yang tidak pasti dan kebijakan yang akan dimunculkan ke depan.

Contoh, dalam hal penyaluran insentif kepada wajib pajak secara cepat. Di sini, otoritas tetap perlu untuk menjamin perlindungan informasi wajib pajak, kerahasiaan wajib pajak, dan mengurangi risiko fraud pada sistem perpajakan.

Baca Juga: Imbas Ledakan di Beirut, Pengusaha Restoran Tidak Bayar PPN

Untuk itu, praktik komunikasi yang tepat diperlukan otoritas pajak untuk menjelaskan wajib pajak bila otoritas tetap perlu menjaga keseimbangan antara waktu pemberian insentif dengan perlindungan identitas, informasi, dan hak wajib pajak. (rig)

Topik : prancis, oecd, reputasi otoritas pajak, kepatuhan wajib pajak, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 15:13 WIB
BELGIA
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:33 WIB
RUSIA
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:01 WIB
LAPORAN OECD
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH