Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

OECD Rilis Kerangka Pelaporan Pajak untuk Sharing dan Gig Economy

A+
A-
0
A+
A-
0
OECD Rilis Kerangka Pelaporan Pajak untuk Sharing dan Gig Economy

Kantor pusat OECD di Paris, Prancis. (Foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews - Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merilis kerangka pelaporan pajak untuk sharing dan gig economy bertajuk Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy (MRDP).

Dalam kerangka MRPD tersebut, platform digital diwajibkan mengumpulkan informasi atas penghasilan dari pihak yang menawarkan jasa akomodasi, transportasi, hingga jasa lain yang ditawarkan melalui platform untuk dilaporkan kepada otoritas pajak.

Dalam konteks Indonesia, platform digital yang tercakup dalam kerangka MRDP ini misalnya perusahaan jasa transportasi seperti Gojek dan Grab atau Airbnb yang menawarkan jasa akomodasi.

Baca Juga: Penerapan Pajak Minimum Sesuai Pilar 2, Malaysia Minta Masukan Publik

"Dengan digitalisasi ekonomi pada platform tersebut, masih banyak transaksi yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak baik oleh platform maupun oleh wajib pajak yang menyediakan jasa melalui platform itu sendiri," kata OECD dalam keterangan resmi, dikutip Senin (6/7/2020).

OECD menuliskan keberadaan platform digital ini dapat meningkatkan akses otoritas pajak terhadap informasi transaksi perekonomian. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tunai dan cenderung informal sekarang beralih menjadi secara non-tunai dan digital.

Kerangka MRDP oleh OECD disusun dalam rangka membantu wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya sembari menjamin level-playing field antara pelaku usaha pada platform digital dengan pelaku usaha konvensional.

Baca Juga: Berisiko Tingkatkan Penegakan Hukum, Belanja Perpajakan Harus Tepat

Apabila diterapkan, kerangka MRDP ini mampu menghindarkan munculnya rezim mekanisme pelaporan pajak yang berbeda dengan yang berlaku umum, dan memungkinkan munculnya solusi yang memanfaatkan teknologi serta menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

"Disetujuinya kerangka MRDP ini membuktikan konsensus untuk mengatasi masalah perpajakan ekonomi digital sangat mungkin dicapai. Hal ini membuktikan solusi bersama bakal membawa manfaat bersama," ujar Direktur Centre for Tax Policy and Administration OECD Pascal Saint-Amans.

Untuk mendukung implementasi MRDP secara cepat dan koheren, OECD akan melanjutkan kerja pada kerangka hukum internasional dan teknis dalam rangka memfasilitasi pertukaran informasi secara otomatis atas informasi yang terkumpul melalui kerangka MRDP. (Bsi)

Baca Juga: Potensi PPN di Negara Berkembang Masih Besar, OECD: Perlu Dioptimalkan

Topik : OECD, sharing economy, panduan kerangka pelaporan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 06 Juli 2022 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Anggota Partai Ini Dukung Penolakan Hungaria atas Pajak Minimum Global

Senin, 04 Juli 2022 | 15:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Nasib Kelanjutan Kesepakatan Pajak Global, Begini Kata Kemenkeu

Senin, 04 Juli 2022 | 10:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

OECD Pilih Tunda Penandatanganan Multilateral Convention Pilar 1

Senin, 04 Juli 2022 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Keadilan dan Kesetaraan Pajak Melalui Joint Audits

berita pilihan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Audit Kepabeanan?

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Dilakukan Serentak! Kantor Pajak Sita Mobil, Tanah Hingga Rekening WP

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat