Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

OECD Akan Publikasikan Perlakuan Pajak Khusus Atas Bantuan Luar Negeri

A+
A-
0
A+
A-
0
OECD Akan Publikasikan Perlakuan Pajak Khusus Atas Bantuan Luar Negeri

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memublikasikan data dan informasi mengenai perlakuan pajak atas bantuan luar negeri (official development assistance/ODA) oleh 11 negara OECD dan Uni Eropa.

Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan transparansi bagi negara donor dan penerima bantuan atas bagaimana suatu bantuan luar negeri dipajaki.

"Pembebasan pajak baik untuk investasi atau untuk bantuan haruslah transparan dan akuntabel. Digital hub akan menjadi instrumen penting bagi negara donor dan penerima bantuan ketika mengevaluasi kebijakan sekaligus untuk mendorong transparansi," ujar Director of the OECD Centre for Tax Policy and Administration Pascal Saint-Amans, dikutip Senin (24/1/2022).

Baca Juga: Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Dalam praktiknya, negara donor sering meminta perlakuan khusus seperti pengecualian PPN, pengecualian bea masuk, hingga pengecualian PPN atas barang dan jasa yang disediakan dengan dana bantuan.

Masalahnya, hingga saat ini masih belum ada data yang jelas mengenai apa saja barang dan jasa yang dikecualikan dari pajak dan apa landasan hukum yang digunakan untuk mengecualikan barang dan jasa yang dimaksud dari pengenaan pajak.

Di beberapa negara penerima bantuan, pembebasan pajak atas bantuan asing bisa mencapai 2% hingga 3% dari PDB negara penerima.

Baca Juga: Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

"Transparansi yang lebih besar merupakan prioritas bagi semua aktor yang terlibat," tulis OECD dalam keterangan resminya.

Untuk diketahui, yurisdiksi-yurisdiksi anggota OECD yang aktif memberikan bantuan kepada negara berkembang tergabung dalam OECD Development Assistance Committee (DAC).

Yurisdiksi anggota OECD DAC antara lain Australia, Uni Eropa, Prancis, Yunani, Hungaria, Jepang, Belanda, Norwegia, Polandia, Spanyol, Swedia, dan AS. Bantuan yang diberikan oleh 12 yurisdiksi ini tercatat mencapai US$161 miliar atau 50% dari total ODA pada 2020. (sap)

Baca Juga: Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Topik : pajak internasional, OECD, insentif pajak, diskon pajak, PPN, Prancis

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 18 Mei 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Pengganti Masa April Dibuat Mei? Ini Tenggat Upload-nya

Rabu, 18 Mei 2022 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Bujuk Polandia Adopsi Pajak Minimum Global

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS