Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Senin, 03 Oktober 2022 | 12:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Negara Rugi Rp20 M, Tanah dan Bangunan Milik Tersangka TPPU Disita DJP

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara Rugi Rp20 M, Tanah dan Bangunan Milik Tersangka TPPU Disita DJP

Tim penyidik DJP dan petugas kelurahan serta Babinsa di depan aset yang disita. (foto: DJP)

BOGOR, DDTCNews - Sedikitnya 6 aset berupa tanah dan bangunan milik tersangka berinisial RK disita tim penyidik Direktoran Penegakan Hukum Ditjen Pajak (DJP). RK merupakan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal di bidang perpajakan.

Dikutip dari siaran pers otoritas, keenam aset berupa tanah dan bangunan yang disita tersebar di 5 lokasi berbeda. Selama proses penyitaan berlangsung, penyidik DJP juga didampingi tim penilai untuk menaksir nilai keenam aset yang disita.

"Agar dapat dijadikan barang bukti dalam proses persidangan sekaligus sebagai jaminan untuk pemulihan kerugian pendapatan negara," tulis DJP dalam keterangannya dilansir pajak.go.id, Senin (8/8/2022).

Baca Juga: Waduh! KPP Minta 300 Rekening Diblokir Gara-Gara Tunggakan Menumpuk

Penyitaan terhadap tanah dan bangunan dilakukan karena tersangka RK diduga membeli asetnya menggunakan uang yang terkait dengan kasus pidana pajak oleh perusahaan miliknya, yakni PT LMJ.

PT LMJ merupakan perusahaan penyedia tenaga keamanan untuk perusahaan-perusahaan. DJP mencatat sepanjang 2016 hingga 2019 PT LMJ tidak melaporkan dan menyetorkan sebagian PPN yang telah dipungut atas jasa yang diberikan.

Akibat kasus TPPU ini, tersangka RK merugikan negara senilai Rp20,8 miliar. Atas perbuatannya, tersangka bisa dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar sesuai dengan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Baca Juga: Kantor Pajak Telepon WP Satu Per Satu, Ingatkan Lapor SPT Tahunan

"DJP akan terus konsisten menegakkan hukum pidana pajak demi terciptanya efek jera dan efek gentar, serta demi terpulihkannya kerugian pada pendapatan negara," tulis otoritas kembali.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penegakan hukum, pengawasan pajak, pemeriksaan pajak, utang pajak, penyitaan, TPPU

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 14 September 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA SORONG

Penunggak Pajak 'Menghilang', KPP Telusuri dan Sita Aset yang Tersisa

Rabu, 14 September 2022 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ditjen Pajak Perpanjang Uji Coba Peleburan Pemeriksaan dan Pengawasan

Rabu, 14 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

DJBC Gandeng TNI & Kejaksaan Agung Optimalkan Pengawasan, Seperti Apa?

Selasa, 13 September 2022 | 17:30 WIB
SE-05/PJ/2022

Catat! SP2DK Bisa Berujung Pemeriksaan Bukper, Begini Urutannya

berita pilihan

Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Memanfaatkan Sumber Informasi Terbuka untuk Awasi Kepatuhan Pajak HNWI

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:30 WIB
PER-14/PJ/2022

Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wah! Ada Email Blast Lagi dari DJP, WP Diminta Perbarui Data Pribadi

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! e-SPT Sudah Ditutup, Pembetulan SPT Tahunan Badan Pakai e-Form

Senin, 03 Oktober 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin