Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Para pembicara dan moderator dalam talk show bertajuk Consultant POV: How to Succeed at Tax Court, Jumat (17/9/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Profesional pajak harus memahami pajak merupakan multidisplin ilmu. Hal ini akan memengaruhi praktik para profesional pajak saat bekerja.

Senior Manager of Tax Compliance & Litigation Services DDTC Ganda Christian Tobing mengatakan pengetahuan mengenai bidang atau sektor usaha menjadi aspek penting yang harus dimiliki. Bagaimanapun, profesional pajak akan menjadi wakil dari wajib pajak, terutama saat bersengketa.

“Anda harus tahu siapa klien Anda. Pertama sekali, Anda harus tahu bagaimana kegiatan usaha mereka. Misalnya, proses bisnisnya. Ini adalah hal yang basic,” ujarnya dalam talk show bertajuk Consultant POV: How to Succeed at Tax Court, Jumat (17/9/2021).

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Dalam salah satu acara rangkaian Moot Court Days 2021 yang digelar Kelompok Studi Ilmu Administrasi Fiskal (Kostaf) Universitas Indonesia tersebut, Ganda menjelaskan pemahaman mengenai sektor usaha kemungkinan baru didapatkan setelah terjun di dunia kerja.

Dia mengatakan bahwa selain memiliki kemampuan dan pengetahuan peraturan perundang-undangan, profesional pajak juga disarankan untuk melatih dan menguasai keahlian cross-examination dalam praktik litigasi pajak.

Dengan pengetahuan berbagai sektor usaha itu, seorang profesional dapat dengan mudah menganalisis atau mengaitkan antara hukum pajak dan peraturan-peraturan teknis sektor usaha. Beberapa peraturan lex specialis, seperti kontrak karya misalnya, juga perlu dipahami.

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

“Anda harus punya multidisplin perspektif. Anda harus tahu misalnya rules of trading, peraturan menteri perdagangan, menteri ESDM, dan sebagainya. Bagaimana Anda mengolaborasikan hukum pajak dengan peraturan-peraturan di lingkungan bisnis dari klien Anda,” jelas Ganda.

Dengan moderator Ahmad Farhan, hadir pula sebagai pembicara dalam acara tersebut Tax Specialist HHP Law Firm Achmad Rhesa Saputra. Dia mengatakan pengetahuan mengenai pajak harus mumpuni, mulai dari aspek administrasi dalam tataran compliance. Hal ini mengingat litigasi merupakan proses akhir. (sandri/kaw)

Baca Juga: Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi
Topik : kampus, Universitas Indonesia, pajak, sengketa pajak, litigasi, profesional pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Jum'at, 17 September 2021 | 22:12 WIB
Sangat setuju. Multidisiplin ilmu perlu dipahami oleh para penggiat di bidang perpajakan. Karena mau tidak mau, pajak akan bersentuhan atau bersinggungan dengan disiplin ilmu lainnya. Karena pada akhirnya, perlu singkronisasi dari segala perspektif yang terkait untuk mencari solusi terbaik.
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:23 WIB
DDTC ACADEMY - ENGLISH FOR TRANSFER PRICING

Tips Menerjemahkan Dokumen Lokal Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022

Rupiah Lanjutkan Penguatan Terhadap Dolar AS & Mata Uang Negara Mitra

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:00 WIB
MALAYSIA

Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

Rabu, 10 Agustus 2022 | 08:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak? DJP Bisa Lakukan Penagihan Aktif Ini

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan