Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Mulai 1 Januari 2022, Tarif PPN Resmi Naik 2 Kali Lipat

A+
A-
14
A+
A-
14
Mulai 1 Januari 2022, Tarif PPN Resmi Naik 2 Kali Lipat

Ilustrasi.

MANAMA, DDTCNews – Pemerintah Bahrain resmi meningkatkan tarif PPN dari 5% menjadi 10% terhitung sejak 1 Januari 2022 sebagai salah satu upaya menurunkan angka defisit anggaran yang tengah melonjak akibat pandemi Covid-19.

"Kenaikan tarif PPN diperkirakan akan menghasilkan penerimaan pajak sebesar 3% dari PDB untuk beberapa tahun yang akan datang," sebut S&P Global Ratings seperti dikutip dari gulfnews.com, dikutip pada Minggu (9/1/2022).

Kendati tarif PPN mengalami kenaikan, pemerintah Bahrain memastikan tarif PPN sebesar 10% ini hanya akan dikenakan atas barang-barang nonesensial.

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Sementara itu, barang dan jasa tertentu seperti bahan pokok, jasa konstruksi pembangunan bangunan baru, migas, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan jasa keuangan tertentu masih terbebas dari beban PPN.

Beberapa produk makanan dan minuman juga masih terbebas dari PPN seperti susu, daging dan ikan, minyak, telur, gula, garam, makanan balita, roti, sayuran, buah-buahan, kopi, teh, hingga nasi. Tak hanya itu, sebanyak 1.820 jasa yang disediakan pemerintah juga dibebaskan dari PPN.

Pada saat bersamaan, otoritas mulai menindak pengusaha yang belum memungut PPN sesuai dengan ketentuan. Kementerian Industri, Perdagangan, dan Pariwisata bahkan sudah menutup 12 toko karena tidak memenuhi ketentuan PPN.

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Otoritas pajak juga telah mendeteksi 73 pelanggaran PPN dan mengenakan denda atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Selain mendapatkan tambahan penerimaan pajak dari kenaikan tarif PPN, Fitch menilai Bahrain juga berpotensi mendapatkan suntikan dana dari negara tetangga para anggota Gulf Cooperation Council (GCC).

Selama ini, Bahrain mendapatkan dukungan dana dari negara-negara tetangga seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab sejak 2019. Dalam perjanjiannya, pinjaman akan diberikan bila Bahrain melakukan reformasi fiskal guna memperbaiki postur anggaran dan defisitnya. (rig)

Baca Juga: Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Topik : bahrain, pajak, pajak internasional, PPN, tarif pajak, defisit anggaran, penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:42 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Kamis, 27 Januari 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Trade Confirmation Bebas Bea Meterai, Ini Kata DJP dan BEI

Kamis, 27 Januari 2022 | 06:30 WIB
PP 3/2022

Keterangan Resmi Ditjen Pajak, 4 Dokumen Ini Bebas Bea Meterai

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap