BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Seusai sidang uji materi Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak digelar pekan lalu, kini giliran salah satu organisasi masa terbesar di tanah air yakni Muhammadiyah yang berencana menggugat UU Pengampunan Pajak. Berita ini mewarnai sejumlah surat kabar pagi ini, Senin (29/8).
Rencana gugatan ini merupakan hasil rapat kerja nasional Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Selanjutnya, kajian akan diserahkan ke Pimpinan Pusat untuk diputuskan bulan September 2016. Sedikitnya ada 2 alasan yang melatarbelakangi gugatan tersebut.
Pertama, UU Pengampunan Pajak dinilai tak adil bagi masyarakat. Tujuan awalnya adalah memberi pengampunan pada para konglomerat dan menarik kembali dana mereka yang diparkir di luar negeri. Namun, kenyataannya aturan ini meluas hingga rakyat biasa juga diwajibkan mengikuti program tersebut. Padahal rakyat tidak memiliki kesalahan seperti yang dilakukan para konglomerat itu.
Kedua, pembahasan UU Pengampunan Pajak dinilai tidak transparan, karena dilakukan dengan cepat dan tanpa naskah akademik.
Kabar lainnya, target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) disetel paling tinggi dalam RAPBN 2017. Apa alasannya? Berikut ringkasaan beritanya:
Dalam dokumen nota keuangan (NK) dan RAPBN 2017, target penerimaan PPN naik dari Rp416,3 triliun menjadi Rp493,9 triliun atau sekitar 18,64%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan target penerimaan PPN tersebut diprediksi karena sudah ada pemulihan aktivitas ekonomi yang hingga tahun lalu masih lemah. Menurutnya sektor perdagangan, konstruksi, dan keuangan sudah mulai stabil.
Di sisa 4 bulan terakhir tahun 2016, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) senilai Rp100 triliun guna menutup defisit anggaran negara tahun ini. Penerbitan SBN tersebut sekaligus untuk menampung dana tax amnesty. Penarikan utang itu telah memperhitungkan nilai defisit anggaran sebesar 2,5% dari PDB, naik dari target APBN-P 2016 yang sebesar 2,35%. Kenaikan defisit ini terjadi lantaran adanya pemangkasan target penerimaan negara.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan menurut survei harga mingguan BI, hingga minggu ke-4 Agustus 2016 menunjukkan deflasi 0,04%. Berbeda dari bulan Juli yang terjadi inflasi 0,69%. Sementara, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi BI Juda Agung menilai rendahnya indeks harga konsumen (IHK) lantaran pengaruh pasca lebaran. Bahkan, dia memproyeksikan inflasi bulan depan juga masih akan rendah.
Kalangan broker properti meyakini bahwa penjualan properti akan meningkat di sisa tahun ini meski realisasi dana repatriasi dan deklarasi tax amnesty sejauh ini belum signifikan. Pasalnya, penjualan properti sudah menggeliat sejak tax amnesty diluncurkan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) mengatakan pasar properti Indonesia sangat ditentukan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian nasional dan perbaikan sistem pemerintahan.
Pekan ini rupiah diprediksi masih bergerak stabil pada kisaran Rp13.200 meski pasar menanggapi sinyal bahwa The Fed akan menaikkan suku Bungan acuan lebih cepat dari prakiraan. Pada perdagangan akhir pekan lalu, rupiah menuju Rp13.212 per dolar AS. Angka itu menunjukkan dalam sebulan terakhir nilai tukar rupiah bergerak stabil di kisaran Rp13.200.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan penciptaan ekonomi menjadi fokus BI mengingat melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, ekonomi domestik masih memiliki potensi menanjak terutama di industri ekonomi kreatif dan pariwisata. Data BI menyebutkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) telah mencapai 57,6% pada 2013 dan diprediksi akan meningkat hingga mencapai 60%.
Meski anggaran dana desa dalam RAPBN 2017 naik, namun alokasi di tiap desa rata-rata hanya Rp800 juta. Angka ini meleset dari rencana awal yang mengestimasi alokasi rata-rata per desa sebesar Rp1 miliar. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu mengatakan kondisi ini lantaran ada penambahan jumlah basis sekitar 200 desa yakni dari 74.754 menjadi 74.954 desa pada 2017.
Pemotongan anggaran transfer daerah dinilai akan sangat berpengaruh terhadap berbagai rencana pemerintah daerah, seperti proyek yang sudah dilelang. Terkait dengan persoalan hukum, pemerintah pusat diminta memberikan perlindungan kepada kepala daerah. Pasalnya, bukan tidak mungkin akan ada pihak yang menggugat kepala daerah atas penundaan proyek yang sudah dilelang atau sudah dalam pengeerjaan fisik.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong berjanji akan akan membenahi proses perizinan dan kemudahan investasi melalui kerja sama dengan Menteri Dalam Negeru guna memperbaiki pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan BKPM daerah. Thomas optimistis pembenahan perizinan dan pelayanan investasi ini akan mampu meningkatkan investasi dalam negeri. (Amu)
