Berita
Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mudahkan Wajib Pajak, Bayar PBB-P2 dan BPHTB Kini Bisa Secara Online

A+
A-
1
A+
A-
1
Mudahkan Wajib Pajak, Bayar PBB-P2 dan BPHTB Kini Bisa Secara Online

Ilustrasi. 

SANGGAU, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat meluncurkan sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik melalui layanan Bank Kalbar.

Bupati Sanggau Paolus Hadi mengatakan sistem pembayaran online tersebut untuk memudahkan masyarakat. Layanan pembayaran online tersebut berlaku untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

“Pemerintah Kabupaten Sanggau membuat aplikasi layanan pembayaran pajak daerah untuk mempermudah masyarakat turut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dengan membayar pajak daerah," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (24/6/2021).

Baca Juga: Buka Kamar Untuk Isoman, Pengusaha Hotel Bisa Dapat Pembebasan Pajak

Paolus mengatakan masyarakat saat ini sudah dapat membayar PBB-P2 dan BPHTB secara elektronik melalui ATM, aplikasi mobile banking, serta payment point Bank Kalbar.

Saat ini, kontribusi pajak daerah terhadap APBD baru 7,2%. Dengan kemudahan pembayaran pajak, Paolus berharap kepatuhan masyarakat dapat meningkat sehingga angka tunggakan makin kecil.

"Saya tahu masih ada tunggakan pajak dan retribusi. Maka itulah [kepatuhan membayar pajak] yang harus kami dorong," ujarnya.

Baca Juga: Longgarkan Arus Kas Pelaku Usaha, Tambahan Insentif Pajak Diberikan

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Wellem Suherman menambahkan penyediaan layanan online juga menjadi bentuk transparansi pengelolaan perpajakan daerah karena sistemnya telah terkoneksi dengan kas daerah melalui Bank Kalbar.

Menurutnya, implementasi pembayaran pajak secara online itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Bank Indonesia. Di sisi lain, langkah tersebut menjadi tindak lanjut pengawasan dan evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah.

"Seiring dengan perkembangan informasi teknologi, daerah dituntut untuk melaksanakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah," katanya. (kaw)

Baca Juga: Tren Struktur Penerimaan Pajak di Tingkat Provinsi

Topik : Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pajak daerah, PBB, BPHTB

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Rabu, 30 Juni 2021 | 15:00 WIB
ini langkah yang baik dan perlu diapresiasi. digitalisasi jelas akan mempermudah dalam berbagai aspek. jika melihat Dari hasil studi yang dilakukan oleh World Bank dan PricewaterhouseCoopers dalam buku "Paying Taxes 2016", disebutkan bahwa kunci kepatuhan WP salah satunya adalah kemudahan dalam memb ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 16:04 WIB
PROVINSI JAMBI

Puluhan Ribu WP Sudah Ikut, Pemutihan Pajak Kendaraan Jilid II Dikaji

Kamis, 22 Juli 2021 | 09:47 WIB
KABUPATEN SRAGEN

Pemutihan Denda PBB Digelar, Saluran Pembayaran Pajak Ditambah

Rabu, 21 Juli 2021 | 18:00 WIB
NUSA TENGGARA BARAT

Ada Program Autodebet Pajak Kendaraan, Pendapatan Daerah Meningkat

Rabu, 21 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOTA BATU

Bisnis Vila Jadi Sasaran Ekstensifikasi Pajak

berita pilihan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL

World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:31 WIB
EKONOMI DIGITAL

DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:02 WIB
PMK 96/2021

Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun

Jum'at, 30 Juli 2021 | 16:39 WIB
PMK 96/2021

PMK Baru, Ini Syarat Penyerahan Yacht Usaha Pariwisata Bebas PPnBM