Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 13 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 10:01 WIB
ELON MUSK
Reportase
Perpajakan.id

Misbakhun: Pembahasan RUU KUP Belum Masuk Inti Pasal

A+
A-
1
A+
A-
1
Misbakhun: Pembahasan RUU KUP Belum Masuk Inti Pasal

JAKARTA, DDTCNews – Dalam beberapa waktu terakhir ramai gonjang-ganjing perihal Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP). Mulai dari pencabutan pembahasan oleh pemerintah hingga isu penghapusan pasal yang menyangkut pelaksanaan keterbukaan informasi.

Menyangkut kabar yang berkembang di mana adanya penghapusan Pasal 39 ayat 4 RUU KUP terkait kerahasiaan dalam konteks keterbukaan informasi oleh DPR, Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun menilai hal tersebut melampaui proses yang sedang berlangsung saat ini.

Menurut politisi Partai Golkar itu masih terlalu dini mengatakan bahwa legislatif melakukan penghapusan pasal dalam RUU KUP. Pasalnya, pembahasan belum pada subtansi materi dalam RUU KUP.

Baca Juga: 51 Asosiasi Pengusaha Desak Pengesahan RUU Insentif Pajak

"Posisi RUU KUP masih dalam pembahasan di Panja dan belum masuk materi pasal demi pasal," katanya, Rabu (15/5).

Lebih lanjut dia menerangkan fraksi-fraksi di Komisi XI belum sepenuhnya mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUP. Oleh karena itu, ada lompatan logika jika sudah menghapus materi dalam RUU tersebut.

"Karena ini undang-undang usulan dari pemerintah maka fraksi melaksanakan mekanisme mengirimkan DIM yang berkaitan dengan itu semua. Kita belum masukkan semua materinya," terang Misbkahun.

Baca Juga: Soal Perubahan Ikatan Dinas Lulusan STAN, Begini Tanggapan Alumni

Karena itu, dia menjamin belum ada pembahasan terkait materi inti dalam RUU KUP. Terlebih saat ini DPR sedang dalam masa reses.

"Kalo ada pemberitaan soal keterbukaan informasi dihapus dan sebagainya ini kan masih belum kita bicarakan. Drafnya pemerintah memang sudah masuk, tapi kita masih terlalu awal membicarakan pasal demi pasal," jelas Misbakhun.

Seperti yang diketahui, RUU KUP mengubah hampir seluruh aspek mulai dari substansi, sistematika dan tata urutan. Komposisi perubahan substansinya bahkan lebih dari 50%. Dari jumlah bagian misalnya, UU KUP tahun 1983 hanya terdiri 11 bagian, tahun 2007 11 bagian, sedangkan RUU KUP yang dibahas saat ini berlipat menjadi 23 bagian. Jumlah pasal juga ikut bertambah dari 50 pada 1983, tahun 2007 menjadi 70 pasal, RUU KUP naik menjadi 129 pasal. (Amu)

Baca Juga: Rangkuman Peristiwa Penting Sektor Pajak Indonesia Selama 2020

Topik : reformasi pajak, ruu kup, misbakhun
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 14 September 2020 | 15:49 WIB
BELGIA
Jum'at, 11 September 2020 | 08:32 WIB
ITALIA
Selasa, 08 September 2020 | 11:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Senin, 07 September 2020 | 09:56 WIB
REFORMASI PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 15 Januari 2021 | 18:08 WIB
INGGRIS
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:53 WIB
PERDAGANGAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:44 WIB
KENYA
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:40 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:56 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:33 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA