Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Misbakhun: Pembahasan RUU KUP Belum Masuk Inti Pasal

A+
A-
1
A+
A-
1
Misbakhun: Pembahasan RUU KUP Belum Masuk Inti Pasal

JAKARTA, DDTCNews – Dalam beberapa waktu terakhir ramai gonjang-ganjing perihal Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP). Mulai dari pencabutan pembahasan oleh pemerintah hingga isu penghapusan pasal yang menyangkut pelaksanaan keterbukaan informasi.

Menyangkut kabar yang berkembang di mana adanya penghapusan Pasal 39 ayat 4 RUU KUP terkait kerahasiaan dalam konteks keterbukaan informasi oleh DPR, Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun menilai hal tersebut melampaui proses yang sedang berlangsung saat ini.

Menurut politisi Partai Golkar itu masih terlalu dini mengatakan bahwa legislatif melakukan penghapusan pasal dalam RUU KUP. Pasalnya, pembahasan belum pada subtansi materi dalam RUU KUP.

Baca Juga: UU Insentif Pajak Diklaim Jadi Penggerak Investasi

"Posisi RUU KUP masih dalam pembahasan di Panja dan belum masuk materi pasal demi pasal," katanya, Rabu (15/5).

Lebih lanjut dia menerangkan fraksi-fraksi di Komisi XI belum sepenuhnya mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUP. Oleh karena itu, ada lompatan logika jika sudah menghapus materi dalam RUU tersebut.

"Karena ini undang-undang usulan dari pemerintah maka fraksi melaksanakan mekanisme mengirimkan DIM yang berkaitan dengan itu semua. Kita belum masukkan semua materinya," terang Misbkahun.

Baca Juga: Komisi XI Sebut RUU KUP Bakal Dibahas pada Sidang Kelima

Karena itu, dia menjamin belum ada pembahasan terkait materi inti dalam RUU KUP. Terlebih saat ini DPR sedang dalam masa reses.

"Kalo ada pemberitaan soal keterbukaan informasi dihapus dan sebagainya ini kan masih belum kita bicarakan. Drafnya pemerintah memang sudah masuk, tapi kita masih terlalu awal membicarakan pasal demi pasal," jelas Misbakhun.

Seperti yang diketahui, RUU KUP mengubah hampir seluruh aspek mulai dari substansi, sistematika dan tata urutan. Komposisi perubahan substansinya bahkan lebih dari 50%. Dari jumlah bagian misalnya, UU KUP tahun 1983 hanya terdiri 11 bagian, tahun 2007 11 bagian, sedangkan RUU KUP yang dibahas saat ini berlipat menjadi 23 bagian. Jumlah pasal juga ikut bertambah dari 50 pada 1983, tahun 2007 menjadi 70 pasal, RUU KUP naik menjadi 129 pasal. (Amu)

Baca Juga: Jamin Kesetaraan Gender, Otoritas Pajak Ini Lakukan Reformasi Internal

Topik : reformasi pajak, ruu kup, misbakhun
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 12 Oktober 2020 | 15:28 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Senin, 12 Oktober 2020 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:45 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 05 Oktober 2020 | 09:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
berita pilihan
Rabu, 21 April 2021 | 19:30 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 21 April 2021 | 18:37 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:56 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 21 April 2021 | 17:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 16:48 WIB
PENANAMAN MODAL
Rabu, 21 April 2021 | 16:45 WIB
SINGLE IDENTITY NUMBER
Rabu, 21 April 2021 | 16:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 16:06 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN