BERITA TERKINI
DEPOK, DDTCNews – Dalam puncak acara tax competition 2017, Departemen Pendidikan dan Keilmuan Indonesian Young Tax Community Universitas Indonesia (YTCUI) menggelar seminar pajak dengan tema Latar Belakang Tax Amnesty dan Hubungannya dengan Automatic Exchange of Information pada Jumat, (27/10).
Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol yang hadir sebagai pembicara menjelaskan salah satu tujuan dilaksanakan program pengampunan pajak yang berlangsung selama Juli 2016 hingga Maret 2017 (periode 9 bulan) lalu adalah untuk membenahi kepatuhan wajib pajak yang rendah, terutama sebelum era keterbukaan informasi keuangan dimulai pada September 2018.
“Era keterbukaan informasi keuangan sudah dimulai bulan September 2017 ini dan diikuti oleh 50 jurisdiksi, dan selanjutnya 52 jurisdiksi lainnya termasuk Indonesia,” katanya.
John menjelaskan pada era keterbukaan informasi keuangan secara global, Indonesia diminta ataupun tidak, secara otomatis akan menghimpun data dan informasi keuangan nasabah asing dari lembaga keuangan yang ada di Indonesia untuk selanjutkan dipertukarkan kepada negara mitra kita seperti Singapore dan Malaysia. Dan ini berlaku secara resiprokal atau timbal balik.
Selain itu, dalam rangka menyongsong era keterbukaan informasi keuangan, Indonesia telah menyiapkan diri sebaik mungkin baik dari sisi regulasi, teknologi dan keamanan serta kerahasiaan data.
Dari sisi regulasi, Pemerintah telah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 70/2017 ssebagaimana telah diubah dengan PMK No. 73/2017 sebagai aturan pelaksanaannya. Perppu No. 1/2017 sendiri ditetapkan oleh DPR menjadi UU No. 9 Tahun 2017.
Dengan adanya regulasi tersebut di atas, Indonesia siap untuk melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis bersama dengan 101 jurisdiksi lainnya.
John menambahkan Indonesia juga sedang mempersiapkan diri untuk menjalani 2nd round assessment terkait pertukaran informasi keuangan berdasarkan permintaan di minggu ke-4 bulan November 2017. Salah satu item yang dinilai adalah ketersediaan informasi mengenai kepemilikan (beneficial ownership). (Amu)
