Berita
Selasa, 20 April 2021 | 18:11 WIB
KPP PRATAMA KISARAN
Selasa, 20 April 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 20 April 2021 | 17:40 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Selasa, 20 April 2021 | 17:33 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Review
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Fokus
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

Menunggak Pajak, Penertiban Papan Reklame Mulai Digencarkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Menunggak Pajak, Penertiban Papan Reklame Mulai Digencarkan

Ilustrasi. (DDTCNews)

MATARAM, DDTCNews – Pemkot Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menggencarkan penertiban papan reklame yang menunggak pembayaran pajak. Nanti, penertiban papan reklame ilegal tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) M. Syakirin mengatakan langkah penutupan papan reklame yang menunggak pembayaran pajak merupakan salah satu cara optimalisasi setoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

"Kalau jumlahnya saya tidak hafal, tetapi mereka [pengusaha] sebagian sudah setor pajak," katanya dikutip Senin (1/3/2021).

Baca Juga: Kenaikan NJOP Sempat Diprotes, Ini Langkah Pemkab

Penertiban akan dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, pemkot melakukan pendataan titik papan reklame di Kota Mataram. Kedua, melakukan inventarisasi kelompok papan iklan yang telah lewat jatuh tempo pembayaran pajak reklame.

Ketiga, menutup iklan yang menunggak pajak reklame. Penutupan papan iklan merupakan upaya terakhir yang dilakukan pemkot. Sebelum menertibkan, pemkot akan menyampaikan informasi jatuh tempo pembayaran pajak reklame kepada pengusaha.

Syakirin menjelaskan penertiban papan iklan yang menunggak pajak reklame tahun ini lebih lunak jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pada 2020, penunggak pajak reklame tak menutup media iklan, tapi juga dipotong atribut iklannya sehingga tidak bisa digunakan kembali.

Baca Juga: Pemprov Bidik 2,9 Juta Kendaraan Manfaatkan Diskon dan Pemutihan Pajak

"Pihak ketiga [Satpol PP, DPM PTSP dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman] kita suruh tutup bahwa reklame ini belum bayar pajak atas perintah dari BKD," ujarnya.

Syakirin menyebutkan proses bisnis penegakan kepatuhan pajak reklame pada tahun ini hanya berupa penutupan iklan pelaku usaha. Melalui upaya penertiban tersebut, target pajak reklame senilai Rp4,5 miliar tahun ini diharapkan dapat terpenuhi.

"Papan reklame baru bisa dibuka apabila pengusaha telah mengurus izin kembali dan membayar tunggakan pajak," tuturnya seperti dilansir suarantb.com. (rig)

Baca Juga: Pacu Penerimaan Daerah, Bank Indonesia Asistensi Pembentukan TP2DD

Topik : pemkot mataram, pajak reklame, penerimaan daerah, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 14 April 2021 | 10:45 WIB
KOTA SEMARANG
Rabu, 14 April 2021 | 10:05 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
Selasa, 13 April 2021 | 20:27 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
berita pilihan
Selasa, 20 April 2021 | 18:11 WIB
KPP PRATAMA KISARAN
Selasa, 20 April 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 20 April 2021 | 17:40 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Selasa, 20 April 2021 | 17:33 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Selasa, 20 April 2021 | 17:26 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 20 April 2021 | 16:52 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 20 April 2021 | 16:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 16:01 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 20 April 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR