Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menperin Harap Pengusaha Manfaatkan Supertax Deduction, Ini Alasannya

A+
A-
0
A+
A-
0
Menperin Harap Pengusaha Manfaatkan Supertax Deduction, Ini Alasannya

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (foto: Biro Humas Kemenperin)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong perusahaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memanfaatkan insentif supertax deduction guna memacu produksi barang-barang TIK.

Agus mengatakan pemerintah menyediakan insentif pajak untuk mendorong perusahaan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Menurutnya, insentif tersebut akan mendorong pelaku industri di dalam negeri memperbesar produksi barang-barang TIK.

"Kami mendorong perusahaan TIK melakukan research and development dan mendapatkan supertax deduction sebesar 300%," katanya, Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Agus menuturkan pemerintah akan terus mendukung pengembangan produk-produk TIK di dalam negeri. Menurutnya, langkah tersebut sesuai dengan upaya pemerintah untuk menjalankan kebijakan substitusi impor dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

Produk TIK yang penting diproduksi di dalam negeri antara lain komputer tablet, laptop, desktop, router, printer, dan speaker. Menurutnya, supertax deduction bisa diarahkan untuk memproduksi chipset yang sangat dibutuhkan untuk memproduksi komputer dan ponsel.

Apalagi, saat ini sedang terjadi kelangkaan ketersediaan pasokan chipset secara global. Kelangkaan tersebut juga berdampak kepada produsen laptop di dalam negeri lantaran masih mengandalkan komponen impor.

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

"Berdasarkan perhitungan kami dengan para produsen, apabila perakitan mencapai 1-2 juta unit laptop di dalam negeri maka akan mendorong original design manufacturer laptop dan memperkuat ekosistem laptop di Indonesia," ujarnya.

Peraturan Menteri Keuangan No. 153/2020 telah mengatur pemberian pengurangan penghasilan bruto hingga 300%, yakni 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan tambahan 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan.

Terdapat 11 fokus yang terdiri atas 105 tema litbang yang dapat mengajukan insentif pajak tersebut. Fokus bidang tersebut juga termasuk elektronika dan telematika yang sesuai dengan industri TIK.

Baca Juga: Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Pengusaha yang ingin mengajukan insentif wajib menyampaikan proposal kegiatan litbang yang setidaknya memuat nomor dan tanggal proposal kegiatan litbang; nama dan nomor pokok wajib pajak (NPWP); fokus, tema, dan topik litbang; target capaian dari kegiatan litbang; serta nama dan NPWP dari rekanan kerja sama jika litbang dilakukan melalui kerja sama.

Di sisi lain, Agus juga mendorong industri TIK meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mendapatkan supertax deduction hingga 200% seperti diatur dalam PMK 128/2019. Menurutnya, pengusaha dapat berperan aktif melaksanakan program pendidikan vokasi agar menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan industri TIK. (rig)

Baca Juga: DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan
Topik : menperin, supertax deduction, insentif pajak, industri teknologi informasi, nasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Jum'at, 23 Juli 2021 | 22:52 WIB
Perkembangan TIK memang sangat perlu didukung di Indonesia, terlebih di era digital seperti sekarang dan di masa pandemi yang membuat penggunaan teknologi semakin meningkat. Insentif super tax deduction ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh perusahaan-perusahaan TIK di Indonesia.
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 12:00 WIB
YUNANI

Sempat Dinyatakan Bangkrut, Negara Ini Kini Tebar Insentif Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 11:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Tren Penerimaan Pajak Mulai Dekati Level Prapandemi

Jum'at, 24 September 2021 | 09:30 WIB
RUSIA

Antisipasi Kebijakan Uni Eropa, Pokja Pajak Karbon Dibentuk

Jum'at, 24 September 2021 | 08:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

UMKM Makin Melek Digital, 10,4 Juta Merchant Pakai QRIS

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah