Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Meninjau Struktur Penerimaan Pajak di Negara-Negara Afrika

A+
A-
4
A+
A-
4
Meninjau Struktur Penerimaan Pajak di Negara-Negara Afrika

SUMBER penerimaan negara, khususnya menyangkut pajak dan pembayaran jaminan sosial, selalu menarik untuk dilihat. Sumber penerimaan negara juga mencerminkan prioritas dan strategi pemerintah, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Negara-negara di kawasan Afrika secara umum didominasi oleh negara yang dari sisi ekonomi ataupun sistem pajak belum semapan negara-negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Lantas, bagaimanakah struktur penerimaan negara di kawasan tersebut?

Baca Juga: Pemda Klaim Layanan Online Bikin Setoran Pajak Restoran Optimal

Tabel berikut menunjukkan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dari sumber-sumber penerimaan negara terkait dengan pajak dan pembayaran jaminan sosial di kawasan Afrika pada 2018.

Adapun penerimaan yang dimaksud berkaitan dengan pajak atas penghasilan dan laba, pembayaran jaminan sosial, pajak atas gaji karyawan, pajak properti, pajak atas barang dan jasa, serta pajak lainnya.


Baca Juga: Wah, Sumbangan PPN Batu Bara terhadap Penerimaan Tembus Rp439 Miliar

Terkait dengan penerimaan pajak atas penghasilan atau laba pada 2018, negara dengan proporsi penerimaan di atas kisaran 10% terhadap PDB antara lain Afrika Selatan (15,1%), Namibia (12,3%), Lesotho (11,9%), serta Seychelles (10,6%).

Baik Afrika Selatan, Namibia, maupun Lesotho, proporsi penerimaannya masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata negara OECD, yakni 11,6%.

Di sisi lain, negara dengan proporsi penerimaan terhadap PDB atas pembayaran jaminan sosial tertinggi di kawasan Afrika antara lain Tunisia (9,3%), Maroko (5,5%), dan Eswatini (2,4%). Di antara negara-negara tersebut, hanya Tunisia yang berada di atas rata-rata OECD, yakni sebesar 9,1%.

Baca Juga: Lagi, Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Lebih Awal Disoal BPK

Sementara itu, Pantai Gading merupakan negara dengan proporsi penerimaan pajak atas gaji karyawan yang tertinggi, yakni mencapai 1,6%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara OECD yang sebesar 0,4%.

Adapun Afrika Selatan dan Maroko merupakan negara dengan proporsi penerimaan pajak properti tertinggi, yakni masing-masing sebesar 1,7% dan 1,6%. Namun, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata OECD, yaitu sebesar 1,9%.

Proporsi penerimaan atas barang dan jasa di negara-negara Afrika pada 2018 tergolong yang paling baik. Pasalnya, jumlah negara-negara yang proporsi penerimaannya lebih tinggi dari rata-rata OECD – yaitu sebesar 10,9% – pun terbilang cukup banyak.

Baca Juga: Tidak Terdampak Pandemi, Dua Jenis Pajak Ini Bakal Dipacu Tahun Depan

Negara-negara yang dimaksud antara lain Seychelles (20,3%), Togo (14,8%), Tanjung Verde (14,1%), Mauritius (13,3%), Tunisia (12,8%), Maroko (11,8%), dan Afrika Selatan (11,5%). *

Topik : narasi data, kontribusi pajak, penerimaan pajak, Afrika
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 12 Juni 2021 | 15:01 WIB
FILIPINA
Kamis, 10 Juni 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN SLEMAN
Rabu, 09 Juni 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 09 Juni 2021 | 14:40 WIB
KEM-PPKF 2022
berita pilihan
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:05 WIB
KABUPATEN SANGGAU
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:43 WIB
LKPP 2020
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:04 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA