Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Rabu, 12 Januari 2022 | 15:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Meninjau Implementasi Kepatuhan Kooperatif di Negara Berkembang

A+
A-
2
A+
A-
2
Meninjau Implementasi Kepatuhan Kooperatif di Negara Berkembang

SERING berubahnya aturan serta kompleksnya administrasi perpajakan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak. Hal tersebut akan berdampak pada tingkat kepatuhan pajak.

Menanggapi permasalahan tersebut, reformasi administrasi perpajakan menjadi salah satu jalan keluar untuk memberikan kepastian. Reformasi administrasi perpajakan salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan sistem kepatuhan kooperatif (cooperative compliance).

Perkembangan terkini dalam agenda perpajakan internasional menunjukkan kebutuhan untuk membangun kembali program kepatuhan kooperatif menjadi lebih besar dari sebelumnya.

Baca Juga: Banyak WP Belum Tergapai, Setoran Pajak Orang Pribadi Masih Minim

Pengembangan program kepatuhan kooperatif tersebut penting untuk segera dilaksanakan, terutama pascaterjadinya krisis perekonomian akibat pandemi Covid-19. Baik negara maju maupun berkembang tentu mengupayakan berbagai cara untuk pulih dan keluar dari pusaran krisis perekonomian yang terjadi.

Pembahasan mengenai kepatuhan kooperatif tersebut diuraikan secara komprehensif dalam buku yang berjudul An Analysis of Cooperative Compliance Programmes. Tesis yang disusun Alicja Majdanska pada 2018 di University of Economics and Business di Vienna diterbitkan menjadi buku ini pada 2021.

Dalam buku tersebut, penulis menyatakan untuk menghindari dan menghentikan penggelapan pajak, konsep kepatuhan kooperatif sangat disarankan sebagai solusi. Konsep itu akan meningkatkan kepatuhan pajak dan efektivitas serta efisiensi administrasi pajak.

Baca Juga: Mulai Februari 2022, Tarif PPN Dipangkas 2 Persen

Secara garis besar, buku yang diterbitkan IBFD ini terdiri atas empat bagian utama. Pada bagian awal, penulis memaparkan analisis singkat tentang sejarah administrasi perpajakan, perkembangan ekonomi dan sosial, peraturan perpajakan pada abad 20 dan awal abad 21.

Kemudian, pada bagian kedua mulai diberikan penjelasan konsep dasar kepatuhan kooperatif. Penjelasan bagian ini turut didukung studi komparatif atas implementasi kepatuhan kooperatif di tiga negara, yakni Belanda, Italia, dan Inggris.

Pada bagian ketiga, penulis memaparkan pengembangan program kepatuhan kooperatif dalam kerangka hukum dan kelembagaan. Pada bagian ini, penulis menyatakan konsep kepatuhan kooperatif harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum fundamental, yakni asas legalitas, kesetaraan, dan kepastian.

Baca Juga: Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Adapun pada bagian terakhir, menariknya, Majdanska menguraikan manfaat implementasi program kepatuhan kooperatif bagi negara berkembang.

Kepatuhan kooperatif ini dapat membantu mengatasi kebutuhan akan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien, mengatasi penghindaran pajak yang agresif, dan memberikan insentif pada investasi. Selain itu, negara-negara berkembang juga dapat meningkatkan penerimaan pajak serta legalitas dan kepercayaan pada sistem perpajakan.

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah negara berkembang yang bermaksud menerapkan kebijakan kepatuhan kooperatif. Pertama, agar pelaksanaan program kepatuhan kooperatif sukses, pemerintah di suatu negara perlu memiliki dukungan dan komitmen politik penuh. Dukungan dan komitmen politik dapat diwujudkan melalui komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan.

Baca Juga: Pacu Ekonomi, Industri Fintech Minta Kebijakan Pajak Lebih Liberal

Kedua, implementasi program kepatuhan kooperatif di negara-negara berkembang harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum.

Ketiga, rancangan program kepatuhan kooperatif harus didahului dengan tinjauan terhadap kerangka hukum dan kelembagaan untuk memastikan bahwa program ini akan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di suatu negara.

Keempat, staf atau pegawai pajak yang terlibat aktif dalam penerapan kepatuhan kooperatif perlu diberikan pelatihan dan pemahaman atas kewajibannya.

Baca Juga: PPS Jadi Sarana bagi WP Masuki Era Transparansi Pajak

Kelima, penerapan program kepatuhan kooperatif dapat dilakukan pengujian terlebih dahulu dengan melaksanaan pilot program sebagai sarana percobaan. Program tersebut dapat membantu verifikasi berbagai elemen desain kepatuhan kooperatif guna meningkatkan efektivitasnya.

Program tersebut juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak untuk terlibat. Penulis menyarankan sebaiknya wajib pajak yang dilibatkan dalam pilot program kepatuhan kooperatif ialah para wajib pajak besar terlebih dahulu.

Buku setebal 510 halaman ini juga menawarkan proposal kebijakan kepatuhan kooperatif yang dapat menjadi acuan bagi negara-negara maju dan berkembang. Adapun buku ini menawarkan panduan yang berguna bagi pembuat undang-undang dan administrasi perpajakan yang berencana untuk mengimplementasikan program kepatuhan kooperatif.

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Tertarik membaca buku ini? Silakan baca langsung di DDTC Library. (kaw)

Topik : buku, buku pajak, kepatuhan pajak, kepatuhan kooperatif, kebijakan pajak, DDTC Library

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 06 Januari 2022 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Capai 84% Per Akhir 2021

Rabu, 05 Januari 2022 | 18:12 WIB
PELAPORAN SPT

Mau Isi SPT Tanpa Terhubung ke Internet? Pakai Ini di DJP Online

Rabu, 05 Januari 2022 | 17:45 WIB
PELAPORAN SPT

Jangan Telat Lapor SPT! Ingat Lagi, Ini Sanksi Dendanya

Selasa, 04 Januari 2022 | 17:57 WIB
KP2KP MALINAU

Datangi Pelaku UMKM, Petugas Pajak Ingatkan Lapor SPT Tahunan

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:11 WIB
SELEBRITAS

Ngobrol Bareng Ghozali, Deddy Corbuzier: Lu Ditagih Pajak Katanya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya