Berita
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Meninjau Implementasi Kepatuhan Kooperatif di Negara Berkembang

A+
A-
2
A+
A-
2
Meninjau Implementasi Kepatuhan Kooperatif di Negara Berkembang

SERING berubahnya aturan serta kompleksnya administrasi perpajakan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak. Hal tersebut akan berdampak pada tingkat kepatuhan pajak.

Menanggapi permasalahan tersebut, reformasi administrasi perpajakan menjadi salah satu jalan keluar untuk memberikan kepastian. Reformasi administrasi perpajakan salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan sistem kepatuhan kooperatif (cooperative compliance).

Perkembangan terkini dalam agenda perpajakan internasional menunjukkan kebutuhan untuk membangun kembali program kepatuhan kooperatif menjadi lebih besar dari sebelumnya.

Baca Juga: Ketentuan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan

Pengembangan program kepatuhan kooperatif tersebut penting untuk segera dilaksanakan, terutama pascaterjadinya krisis perekonomian akibat pandemi Covid-19. Baik negara maju maupun berkembang tentu mengupayakan berbagai cara untuk pulih dan keluar dari pusaran krisis perekonomian yang terjadi.

Pembahasan mengenai kepatuhan kooperatif tersebut diuraikan secara komprehensif dalam buku yang berjudul An Analysis of Cooperative Compliance Programmes. Tesis yang disusun Alicja Majdanska pada 2018 di University of Economics and Business di Vienna diterbitkan menjadi buku ini pada 2021.

Dalam buku tersebut, penulis menyatakan untuk menghindari dan menghentikan penggelapan pajak, konsep kepatuhan kooperatif sangat disarankan sebagai solusi. Konsep itu akan meningkatkan kepatuhan pajak dan efektivitas serta efisiensi administrasi pajak.

Baca Juga: Ternyata Threshold PKP di Indonesia Sangat Tinggi, Ini Kata Periset

Secara garis besar, buku yang diterbitkan IBFD ini terdiri atas empat bagian utama. Pada bagian awal, penulis memaparkan analisis singkat tentang sejarah administrasi perpajakan, perkembangan ekonomi dan sosial, peraturan perpajakan pada abad 20 dan awal abad 21.

Kemudian, pada bagian kedua mulai diberikan penjelasan konsep dasar kepatuhan kooperatif. Penjelasan bagian ini turut didukung studi komparatif atas implementasi kepatuhan kooperatif di tiga negara, yakni Belanda, Italia, dan Inggris.

Pada bagian ketiga, penulis memaparkan pengembangan program kepatuhan kooperatif dalam kerangka hukum dan kelembagaan. Pada bagian ini, penulis menyatakan konsep kepatuhan kooperatif harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum fundamental, yakni asas legalitas, kesetaraan, dan kepastian.

Baca Juga: Wacanakan PPN Multitarif, Kemenkeu: Sudah Dilakukan Banyak Negara Lain

Adapun pada bagian terakhir, menariknya, Majdanska menguraikan manfaat implementasi program kepatuhan kooperatif bagi negara berkembang.

Kepatuhan kooperatif ini dapat membantu mengatasi kebutuhan akan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien, mengatasi penghindaran pajak yang agresif, dan memberikan insentif pada investasi. Selain itu, negara-negara berkembang juga dapat meningkatkan penerimaan pajak serta legalitas dan kepercayaan pada sistem perpajakan.

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah negara berkembang yang bermaksud menerapkan kebijakan kepatuhan kooperatif. Pertama, agar pelaksanaan program kepatuhan kooperatif sukses, pemerintah di suatu negara perlu memiliki dukungan dan komitmen politik penuh. Dukungan dan komitmen politik dapat diwujudkan melalui komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan.

Baca Juga: Rasio PPN Terhadap PDB Indonesia Masih Rendah, Ini Penjelasan Kemenkeu

Kedua, implementasi program kepatuhan kooperatif di negara-negara berkembang harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum.

Ketiga, rancangan program kepatuhan kooperatif harus didahului dengan tinjauan terhadap kerangka hukum dan kelembagaan untuk memastikan bahwa program ini akan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di suatu negara.

Keempat, staf atau pegawai pajak yang terlibat aktif dalam penerapan kepatuhan kooperatif perlu diberikan pelatihan dan pemahaman atas kewajibannya.

Baca Juga: Wow, Insentif Pajak dan Subsidi untuk Pengguna Sepeda Capai 300 Jenis

Kelima, penerapan program kepatuhan kooperatif dapat dilakukan pengujian terlebih dahulu dengan melaksanaan pilot program sebagai sarana percobaan. Program tersebut dapat membantu verifikasi berbagai elemen desain kepatuhan kooperatif guna meningkatkan efektivitasnya.

Program tersebut juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak untuk terlibat. Penulis menyarankan sebaiknya wajib pajak yang dilibatkan dalam pilot program kepatuhan kooperatif ialah para wajib pajak besar terlebih dahulu.

Buku setebal 510 halaman ini juga menawarkan proposal kebijakan kepatuhan kooperatif yang dapat menjadi acuan bagi negara-negara maju dan berkembang. Adapun buku ini menawarkan panduan yang berguna bagi pembuat undang-undang dan administrasi perpajakan yang berencana untuk mengimplementasikan program kepatuhan kooperatif.

Baca Juga: Jelang Pemilu, Partai Petahana Janji Naikkan Threshold PTKP

Tertarik membaca buku ini? Silakan baca langsung di DDTC Library. (kaw)

Topik : buku, buku pajak, kepatuhan pajak, kepatuhan kooperatif, kebijakan pajak, DDTC Library
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:05 WIB
KABUPATEN SANGGAU
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA