Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Mengupas Persoalan BEPS

0
0

STRUKTUR perencanaan pajak (tax planning) yang diterapkan oleh beberapa perusahaan multinasional saat ini telah menjadi permasalahan utama dalam sistem pajak internasional.

Karena dianggap merugikan banyak negara, OECD dan anggota G20  pun menggagas Rencana Aksi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang didasarkan pada gagasan bahwa 'BEPS merupakan masalah global yang membutuhkan solusi secara global '.

Isu tersebut melatarbelakangi terbitnya buku yang berjudul International Tax Structures in the BEPS Era: An Analysis of Anti-Abuse Measures, yang disusun oleh para peneliti di IBFD. Secara garis besar buku setebal 324 halaman ini mengulas persoalan terkait dengan praktik BEPS dan seberapa jauh anti- abuse measures yang telah diterapkan oleh otoritas pajak di berbagai negara.

Baca Juga: Delegasi DDTC Belajar Soal Pajak & Teknologi di Belanda

Buku ini juga dapat dianggap sebagai suatu pelengkap untuk memahami rekomendasi-rekomendasi yang tertuang dalam proposal proyek BEPS OECD/G20, karena memberikan informasi  mengenai konsep-konsep dasar dan struktur perpajakan internasional saat ini, serta kaitannya dengan proyek BEPS tersebut.

Buku ini dibagi ke dalam empat bagian yang terdiri dari 10 bab. Pada bagian pertama, penulis memberikan gambaran umum mengenai strategi tax planning apa saja yang paling sering digunakan untuk praktik penghindaran  pajak  (tax avoidance), dengan terlebih dahulu menjelaskan perbedaan konsep tax avoidance dan tax evasion secara jelas.

Penulis berpendapat bahwa tax avoidance pada prinsipnya bersifat legal (lawful) karena dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan yang berlaku, kontras  dengan  tax evasion yang dilakukan semata-mata untuk menghindari pajak dengan cara-cara yang melanggar hukum. Penulis juga menyatakan dalam bukunya bahwa “tax evasion carries an element of dishonesty”.

Baca Juga: G20 Bakal Sahkan Program Kerja untuk Capai Konsensus Pajak Digital

Adapun persoalan yang seringkali menjadi bahasan utama dalam struktur perpajakan internasional seperti pemanfaatan bentuk usaha tetap (BUT) dan eksploitasi pada ketentuan transfer pricing yang terjadi saat ini, dapat ditemukan pada bagian kedua buku ini.

Pada bagian ini, penulis mengatakan ketentuan mengenai definisi BUT yang berlaku saat ini, terutama yang tercantum dalam perjanjian bilateral (perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B/tax treaty) dianggap memberikan definisi yang sempit, sehingga memberikan celah-celah kepada wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Lebih lanjut, penulis mengungkapkan bahwa penerapan prinsip kewajaran (arm’s length principle) menjadi isu penting dalam rangka mewujudkan  transparansi yang lebih baik, mengingat semakin banyak otoritas pajak yang memeriksa transaksi-transaksi antarafilisasi (intra- group transaction). Hal ini pun menjadi perhatian OECD dan G20 sehingga untuk isu transfer pricing dibuat ke dalam beberapa aksi BEPS, antara lain aksi 8, 9, 10, dan 13.

Baca Juga: Peringkat Daya Saing Indonesia Membaik, Ini Kata Kemenkeu

Sedangkan pada bagian ketiga, penulis mengarahkan pembaca untuk fokus pada isu struktur pajak dalam aktivitas pembiayaan. Dalam hal ini, disajikan perkembangan terkini mengenai skema-skema pembiayaan terkait dengan intra-group debt financing maupun transaksi-transaksi yang melibatkan hybrid instrument dan hybrid entity mismatches.

Terakhir, pada bagian keempat, pembaca diberikan suatu analisis mengenai struktur perencanaan pajak yang sering digunakan dalam model bisnis tertentu, antara lain berkaitan dengan supply chain management, pengalihan dan eksploitasi intelectual property (IP), ekonomi digital, dan holding companies.

Secara keseluruhan, buku ini dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai isu BEPS. Pertama, setiap bab dalam buku ini menggambarkan suatu kajian mendalam yang dilakukan oleh penulis, tidak hanya terhadap proposal yang dikeluarkan oleh OECD, tetapi juga terhadap ketentuan pajak domestik maupun internasional saat ini.

Baca Juga: Otoritas Pajak Indonesia & Jepang Perkuat Kerja Sama di 3 Aspek Ini

Pendekatan ini dapat menyediakan pembaca suatu gambaran yang utuh dan jelas mengenai bagaimana proposal BEPS OECD nantinya akan diimplementasikan.

Kedua, buku ini juga memberikan analisis mendalam terhadap anti-avoidance rules yang berlaku, baik yang diatur dalam ketentuan pajak domestik maupun tax treaty, serta bagaimana keduanya akan berinteraksi dengan proposal OECD.

Tertarik untuk tahu lebih lanjut? Buku ini dapat dibaca secara gratis dengan mengunjungi DDTC Library.*

Baca Juga: Adakan Seminar Nasional, PKN STAN & DDTC Bedah Soal AEoI

Isu tersebut melatarbelakangi terbitnya buku yang berjudul International Tax Structures in the BEPS Era: An Analysis of Anti-Abuse Measures, yang disusun oleh para peneliti di IBFD. Secara garis besar buku setebal 324 halaman ini mengulas persoalan terkait dengan praktik BEPS dan seberapa jauh anti- abuse measures yang telah diterapkan oleh otoritas pajak di berbagai negara.

Baca Juga: Delegasi DDTC Belajar Soal Pajak & Teknologi di Belanda

Buku ini juga dapat dianggap sebagai suatu pelengkap untuk memahami rekomendasi-rekomendasi yang tertuang dalam proposal proyek BEPS OECD/G20, karena memberikan informasi  mengenai konsep-konsep dasar dan struktur perpajakan internasional saat ini, serta kaitannya dengan proyek BEPS tersebut.

Buku ini dibagi ke dalam empat bagian yang terdiri dari 10 bab. Pada bagian pertama, penulis memberikan gambaran umum mengenai strategi tax planning apa saja yang paling sering digunakan untuk praktik penghindaran  pajak  (tax avoidance), dengan terlebih dahulu menjelaskan perbedaan konsep tax avoidance dan tax evasion secara jelas.

Penulis berpendapat bahwa tax avoidance pada prinsipnya bersifat legal (lawful) karena dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan yang berlaku, kontras  dengan  tax evasion yang dilakukan semata-mata untuk menghindari pajak dengan cara-cara yang melanggar hukum. Penulis juga menyatakan dalam bukunya bahwa “tax evasion carries an element of dishonesty”.

Baca Juga: G20 Bakal Sahkan Program Kerja untuk Capai Konsensus Pajak Digital

Adapun persoalan yang seringkali menjadi bahasan utama dalam struktur perpajakan internasional seperti pemanfaatan bentuk usaha tetap (BUT) dan eksploitasi pada ketentuan transfer pricing yang terjadi saat ini, dapat ditemukan pada bagian kedua buku ini.

Pada bagian ini, penulis mengatakan ketentuan mengenai definisi BUT yang berlaku saat ini, terutama yang tercantum dalam perjanjian bilateral (perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B/tax treaty) dianggap memberikan definisi yang sempit, sehingga memberikan celah-celah kepada wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Lebih lanjut, penulis mengungkapkan bahwa penerapan prinsip kewajaran (arm’s length principle) menjadi isu penting dalam rangka mewujudkan  transparansi yang lebih baik, mengingat semakin banyak otoritas pajak yang memeriksa transaksi-transaksi antarafilisasi (intra- group transaction). Hal ini pun menjadi perhatian OECD dan G20 sehingga untuk isu transfer pricing dibuat ke dalam beberapa aksi BEPS, antara lain aksi 8, 9, 10, dan 13.

Baca Juga: Peringkat Daya Saing Indonesia Membaik, Ini Kata Kemenkeu

Sedangkan pada bagian ketiga, penulis mengarahkan pembaca untuk fokus pada isu struktur pajak dalam aktivitas pembiayaan. Dalam hal ini, disajikan perkembangan terkini mengenai skema-skema pembiayaan terkait dengan intra-group debt financing maupun transaksi-transaksi yang melibatkan hybrid instrument dan hybrid entity mismatches.

Terakhir, pada bagian keempat, pembaca diberikan suatu analisis mengenai struktur perencanaan pajak yang sering digunakan dalam model bisnis tertentu, antara lain berkaitan dengan supply chain management, pengalihan dan eksploitasi intelectual property (IP), ekonomi digital, dan holding companies.

Secara keseluruhan, buku ini dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai isu BEPS. Pertama, setiap bab dalam buku ini menggambarkan suatu kajian mendalam yang dilakukan oleh penulis, tidak hanya terhadap proposal yang dikeluarkan oleh OECD, tetapi juga terhadap ketentuan pajak domestik maupun internasional saat ini.

Baca Juga: Otoritas Pajak Indonesia & Jepang Perkuat Kerja Sama di 3 Aspek Ini

Pendekatan ini dapat menyediakan pembaca suatu gambaran yang utuh dan jelas mengenai bagaimana proposal BEPS OECD nantinya akan diimplementasikan.

Kedua, buku ini juga memberikan analisis mendalam terhadap anti-avoidance rules yang berlaku, baik yang diatur dalam ketentuan pajak domestik maupun tax treaty, serta bagaimana keduanya akan berinteraksi dengan proposal OECD.

Tertarik untuk tahu lebih lanjut? Buku ini dapat dibaca secara gratis dengan mengunjungi DDTC Library.*

Baca Juga: Adakan Seminar Nasional, PKN STAN & DDTC Bedah Soal AEoI
Topik : buku pajak, sistem pajak, BEPS, international tax structures in the BEPS era, IBFD
artikel terkait
Jum'at, 17 Maret 2017 | 19:41 WIB
LAPORAN DARI AMSTERDAM
Rabu, 05 Oktober 2016 | 14:05 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 27 September 2017 | 16:31 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 21 September 2016 | 17:10 WIB
SISTEM PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 31 Maret 2017 | 15:51 WIB
INOVASI ORGANISASI
Jum'at, 15 Februari 2019 | 21:12 WIB
PAJAK GLOBAL
Selasa, 27 Februari 2018 | 13:21 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 28 Januari 2019 | 11:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 20 Juli 2018 | 15:35 WIB
KETIMPANGAN PAJAK
Jum'at, 17 Maret 2017 | 19:41 WIB
LAPORAN DARI AMSTERDAM
Selasa, 14 Maret 2017 | 14:50 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Jum'at, 22 Maret 2019 | 18:46 WIB
KEADILAN PAJAK
Jum'at, 01 Maret 2019 | 19:39 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Kamis, 04 April 2019 | 16:55 WIB
SENGKETA PAJAK