Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Mengintip Regulasi Anti-Penghindaran Pajak di Berbagai Negara

A+
A-
0
A+
A-
0
Mengintip Regulasi Anti-Penghindaran Pajak di Berbagai Negara

MENINGKATNYA pengaruh globalisasi pada kegiatan perdagangan turut memacu perkembangan metode transaksi bisnis antar-yurisdiksi. Perubahan radikal kegiatan atau metode bisnis pun menjadi konsekuensi logis dari perkembangan teknologi yang makin kompleks di era digital.

Namun, perkembangan teknologi yang pesat justru dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak yang marak berakibat terhadap penurunan penerimaan pajak sebuah negara.

Kesulitan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara yang cukup tentunya membuat upaya penyediaan barang dan jasa publik menjadi terbatas sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu.

Baca Juga: Pacu Penerimaan, Otoritas Bikin Program Amnesti Pajak

Guna mencegah meluasnya praktik tersebut, regulasi pajak di berbagai negara dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang lantas mendorong berbagai negara untuk menciptakan regulasi antipenghindaran pajak.

Untuk mengetahui bagaimana respon berbagai negara dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman, buku berjudul “A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance” dapat menjadi bacaan yang tepat.

Buku yang disunting oleh Karen B. Brown ini ditujukan untuk membantu pembaca dalam memahami regulasi pajak di berbagai negara dalam mencegah praktik penghindaran pajak, termasuk strategi yang diterapkan oleh lebih dari lima belas negara di berbagai belahan dunia.

Baca Juga: Menguak Keberhasilan Sistem Pajak yang 'Kontroversial'

Melalui buku ini, penulis melakukan studi komparasi untuk menemukan persamaan dan perbedaan pada setiap kebijakan antipenghindaran pajak. Administrasi hukum perpajakan yang efektif dinilai menjadi kunci vital dalam mengatasi berbagai skema penghindaran pajak.

Setiap bab dalam buku ini memuat upaya beberapa negara dalam mencegah praktik penghindaran pajak yang dibahas secara terperinci, termasuk mengenai sistem hukum, permasalahan yang dihadapi, dan lain sebagainya.

Menariknya, setiap pembahasan juga dikaitkan dengan dimensi moral dan hukum sesuai dengan konteks masing-masing negara dalam menghadapi tantangan pajak kontemporer, terutama dalam hal penghindaran pajak.

Baca Juga: Bantu Usaha Restoran dan Bar, Pemkot Bebaskan Pajak Teras

Pada praktiknya, penghindaran pajak melibatkan manipulasi hukum dengan memanfaatkan 'celah' yang terdapat dalam hukum perpajakan sehingga mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan cara mengurangi atau menghilangkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Tindakan manipulasi hukum ini dapat terjadi karena pengaturan pajak yang dikenal rumit. Untuk itu, pembaca juga dapat menelusuri akar permasalahan pada setiap negara yang dibahas di buku tersebut, terutama dari sisi hukum pajak.

Tak dapat dimungkiri, pajak menjadi aset yang penting bagi setiap negara terutama untuk menjamin standar hidup yang layak bagi masyarakat. Praktik penghindaran pajak tentu perlu ditanggapi serius, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga setiap elemen masyarakat.

Baca Juga: Google Alihkan Laba Rp2.000 Triliun dari Belanda ke Bermuda

Oleh karena itu, buku ini dapat dijadikan bahan pembelajaran tidak hanya bagi aparat pemerintah dan akademisi, namun juga masyarakat umum. Tertarik membaca buku ini? Silakan anda baca langsung di DDTC Library. (rig)

Topik : resensi, jurnal, buku, literasi, kebijakan pajak, praktik penghindaran pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 08 Januari 2021 | 16:34 WIB
BELANDA
Jum'at, 08 Januari 2021 | 14:51 WIB
KAMBOJA
Jum'at, 08 Januari 2021 | 14:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH: