Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Menggali Sumber Baru Penerimaan Pajak untuk Dukung Vaksinasi

A+
A-
20114
A+
A-
20114
Menggali Sumber Baru Penerimaan Pajak untuk Dukung Vaksinasi

SUDAH lebih dari satu tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Nyatanya, hingga saat ini, penyebaran virus Corona masih menjadi permasalahan besar sehingga membuat berbagai sektor terdampak, tidak terkecuali sektor perekonomian. Resesi ekonomi terjadi pada 2020.

Pertumbuhan negatif dari ekonomi dipengaruhi berbagai pembatasan yang dimulai dengan penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sudah jelas, adanya pembatasan aktivitas membuat pertumbuhan ekonomi tertekan.

Bersamaan dengan berbagai kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, pemerintah sudah mulai mengadakan program vaksinasi massal secara gratis. Program ini dimulai langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Januari 2021.

Pemerintah menargetkan vaksinasi nasional untuk 208 juta masyarakat Indonesia. Pada 24 Juli 2021, baru ada 17 juta masyarakat yang mendapat vaksin dosis ke-2. Jumlah ini baru mencapai 8,39% dari total target vaksinasi nasional.

Jumlah penerima vaksin yang masih sedikit inilah menyebabkan kegiatan masyarakat masih dibatasi. Terbaru, pemerintah menerapka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ekonomi Indonesia diproyeksi kembali tertekan meskipun sudah mulai positif pada kuartal II/2021.

Di tengah lesunya ekonomi Indonesia, perlu ada stimulus yang diberikan. Di sinilah pajak berperan untuk membantu memulihkan perekonomian sekaligus mengumpulkan penerimaan guna mendatangkan lebih banyak vaksin.

Salah satu sektor usaha yang membutuhkan stimulus adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam kondisi pandemi Covid-19, ada pemberian insentif pajak berupa PPh final ditanggung pemerintah (DTP).

Dengan adanya insentif ini, beban pajak para pelaku UMKM di Indonesia diharapkan bisa berkurang. Perekonomian dan perputaran uang di masyarakat juga diharapkan bisa terus berjalan dengan adanya pengurangan beban pajak yang diterima oleh wajib pajak.

Sumber Baru Penerimaan Pajak

INSENTIF pajak yang telah diberikan juga bisa memengaruhi kinerja penerimaan. Untuk itu, Ditjen Pajak perlu mencari sumber baru penerimaan. Teori populer yang bisa dipakai dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang adalah teori gaya pikul.

Teori itu mengajarkan pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak (individu). Beban pajak yang diberikan harus sesuai dengan gaya pikul wajib pajak. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan besaran penghasilan dan kekayaan serta pengeluaran wajib pajak tersebut.

Kondisi pandemi membuat pelaku UMKM kesulitan mencari penghasilan karena ada pembatasan kegiatan. Dengan demikian, fokus Ditjen Pajak untuk menggenjot penerimaan bisa dilakukan dengan melirik potensi-potensi dari para wajib pajak berpenghasilan besar di Indonesia.

Salah satu penggalian potensi adalah menyasar penghasilan dari para influencer. Tidak bisa dipungkiri Indonesia merupakan ‘sarang’ dari para influencer berpenghasilan besar. Pandemi membuat makin banyaknya influencer yang bermunculan.

Ditjen Pajak perlu menyusun regulasi untuk mengawasi penghasilan dari para influencer tersebut. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah mengadakan kerja sama dengan media sosial untuk mengetahui kisaran penghasilan yang bisa dikenakan pajak. Ditjen Pajak juga bisa menjadikan pihak media sosial dan media lain yang digunakan influencer untuk menjadi pemotong PPh.

Penggalian potensi pajak terhadap orang yang lebih kaya memberikan tambahan penerimaan negara yang bisa digunakan untuk mendanai program vaksinasi nasional. Persentase program vaksinasi di negara lain sudah jauh lebih cepat.

Sebanyak 49,5% jumlah penduduk di Amerika Serikat sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Negara di Asia Tenggara seperti Singapura bahkan sudah mencapai angka 50,8%. Negara dengan pencapaian vaksinasi yang tinggi sudah bisa perlahan beraktivitas dengan normal, bahkan tanpa menggunakan masker.

Program vaksinasi terbukti bisa memulihkan perekonomian. Adanya sumber baru penerimaan diharapkan dapat mendukung program vaksinasi pemerintah. Dengan demikian, akan lahir kombinasi sempurna untuk memulihkan ekonomi Indonesia.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2021. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-14 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2021, pajak, penerimaan pajak, vaksinasi, Covid-19

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Raa

Senin, 06 September 2021 | 17:30 WIB
Bagus sekali, tema yang diangkat benar2 fresh. Semoga karya ini bisa menang🥰

ucup

Senin, 06 September 2021 | 17:25 WIB
😍
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 13:00 WIB
PMK 167/2018

PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:30 WIB
KOTA BLITAR

Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Hapus NSFP yang Tidak Terpakai di e-Faktur Dekstop

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T