Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Mengenal Praktik Pajak Lingkungan dalam Bingkai Reformasi Fiskal

A+
A-
1
A+
A-
1
Mengenal Praktik Pajak Lingkungan dalam Bingkai Reformasi Fiskal

SEKITAR 50 tahun silam, isu pemanasan global dan degradasi lingkungan belum banyak menjadi sorotan publik. Seiring berjalannya peradaban dan berkembangnya perekonomian, berbagai kalangan mulai dari komunitas akar rumput hingga lembaga internasional berlomba mengampanyekan kelestarian lingkungan hidup.

Negara-negara di dunia turut berkomitmen dalam keberlanjutan lingkungan yang dibingkai pada kerangka besar Sustainable Development Goals (SDGs). Peningkatan deforestasi, kebakaran hutan, dan bencana alam menjadi justifikasi penting bagi berbagai bentuk tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Dalam konteks tersebut, pajak lingkungan memainkan peran yang strategis bagi keberlanjutan dan sistem fiskal. Instrumen pajak lingkungan memiliki peran ganda, yaitu sebagai sumber penerimaan pemerintah dan sebagai instrumen korektif dalam mengatasi eksternalitas yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi.

Baca Juga: Membangun Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Lewat Penegakan Hukum

Merespons kompleksitas isu lingkungan, buku berjudul ‘Environmental Taxes dan Fiscal Reform’ ditulis sebagai studi tentang reformasi fiskal yang relevan beserta praktiknya. Melalui kerangka teoritis dan investigasi empiris dari pengalaman negara-negara Eropa dan Afrika, buku ini membahas diskursus efektivitas pajak lingkungan terhadap berbagai indikator sosial ekonomi.

Isu pajak lingkungan dan reformasi fiskal dibahas dalam delapan artikel karya ekonom lingkungan dari berbagai universitas di Eropa. Untuk memberikan peta jalan bagi pembaca dalam memahami isu, Castelluci dan Markandya mengelompokan bunga rampai ini menjadi tiga bagian utama.

Bagian pertama membahas mengenai lanskap dan ruang lingkup dari kebijakan pajak lingkungan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Pembahasan ini meninjau kinerja pajak sebagai instrumen manajemen lingkungan dan efektivitas implementasinya. Analisis selanjutnya melaporkan hasil studi empiris implikasi double dividend dari pajak lingkungan terhadap indikator ekonomi makro (lapangan kerja, PDB, dan emisi karbon).

Baca Juga: Pemindahbukuan Karena Salah Setor PPh

Bagian ini juga membahas tingkat efektivitas penggunaan pajak lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas udara dan perubahan iklim di negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah yang belum dapat dinyatakan berhasil.

Pembahasan selanjutnya beralih pada isu pajak klasik yakni efek distribusi pendapatan dan kontribusi pembangunan ekonomi. Mereplikasi studi sebelumnya yang dilakukan di Swedia, artikel ini menganalisis hubungan distribusi pendapatan terhadap tingkat polusi (income-pollution) di Italia yang menunjukkan hasil berlawanan dibandingkan Swedia.

Selain itu, penulis juga mengambil konteks pengalaman negara yang bergantung pada sumber daya alam dan berkapasitas fiskal rendah, seperti negara-negara Afrika Timur. Artikel ini mengelaborasi potensi besar dari reformasi fiskal berbasis lingkungan (environmental fiscal reform/EFR) dalam mengatasi masalah pembangunan di Afrika.

Baca Juga: Belajar Teknik Audit Pajak atas Cash-Based Economy

Salah satu isu strategis dalam EFR yang menjadi pembahasan utama dalam buku ini adalah penetapan harga dan perdagangan karbon (carbon pricing and trading). Buku ini merangkum perdebatan dengan menganalisis secara komprehensif manfaat dan keterbatasan dari carbon pricing dan carbon trading. Agar tidak menimbulkan efek distortif, disajikan pula berbagai kriteria dan pendekatan yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain instrumen fiskal lingkungan.

Pembahasan mengenai pembiayaan belanja publik juga menjadi sorotan dalam skema EFR. Mengambil contoh implementasi pajak emisi di beberapa negara, penulis menguji bagaimana implikasi pajak emisi terhadap pembiayaan publik di dalam dua pengaturan kelembagaan yang berbeda.

Hingga hari ini, skeptisisme efektivitas pajak lingkungan masih banyak dijumpai, meskipun berbagai literatur teoretis telah menunjukkan pajak sebagai instrumen internalisasi eksternalitas. Tanpa mengklaim telah memotret seluruh kondisi pajak lingkungan, buku ini setidaknya berhasil menggambarkan secara helicopter view fakta empiris dari pengalaman beberapa negara.

Baca Juga: DJP Gelar Bedah Buku Biarkan Zakat dan Pajak Berbeda

Buku ini sangat relevan bagi para akademisi, penggiat kebijakan, serta aktor pemerhati lingkungan dalam memahami lanskap environmental tax reform. Kendati tidak ada konsensus mengenai efektivitas EFR, buku ini menawarkan best practices dalam mendorong keberhasilan EFR ke depan.*

Topik : buku, pajak lingkungan, SDGs, reformasi fiskal
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 14 Juni 2020 | 12:00 WIB
SWISS
Jum'at, 12 Juni 2020 | 19:26 WIB
AKSI UNILATERAL
Kamis, 11 Juni 2020 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 10 Juni 2020 | 17:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 18:14 WIB
KONSULTASI
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:57 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:45 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:14 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:58 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:56 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:36 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:03 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:56 WIB
INGGRIS