KEBIJAKAN PAJAK

Mengapa PPN Multitarif Dicoret dari UU HPP? Ini Cerita DJP

Muhamad Wildan | Kamis, 04 November 2021 | 10:00 WIB
Mengapa PPN Multitarif Dicoret dari UU HPP? Ini Cerita DJP

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama.

DENPASAR, DDTCNews - Ditjen Pajak berbagi cerita terkait dengan batalnya penerapan ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) multitarif yang diusulkan pemerintah pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menceritakan skema PPN multitarif pada awalnya diusulkan pemerintah melalui UU HPP sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan aspek keadilan.

Namun dalam perkembangannya, berbagai pemangku kepentingan mulai dari pengusaha dan masyarakat menilai skema PPN multitarif tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan biaya kepatuhan.

Baca Juga:
Digitalisasi Sistem Pajak, Filipina Minta Dukungan World Bank dan ADB

"Ada concern mengenai biaya kepatuhan yang tinggi. Jenis barangnya harus benar-benar strict. Mereka menyampaikan ke DPR dan ketika diskusi akhirnya disepakati," katanya dalam acara Media Gathering DJP yang diselenggarakan di KPP Madya Denpasar, Rabu (3/11/2021).

Yoga menuturkan skema PPN multitarif sesungguhnya dipandang sebagai kebijakan yang baik. Namun, jika dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah baru maka diputuskan untuk tidak diterapkan dahulu.

"Diskusinya [PPN multitarif] sangat positif di DPR dan ini adalah suatu kesepakatan yang sangat baik antara pemerintah dan DPR RI," ujar Yoga.

Baca Juga:
Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Untuk diketahui, pemerintah awalnya mengusulkan penerapan PPN multitarif dengan tarif paling rendah sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 25% dalam UU HPP. Selama ini, tarif PPN ditetapkan tunggal sebesar 10%.

Tarif PPN yang lebih rendah rencananya akan dikenakan terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak seperti bahan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan. Sementara itu, barang yang tergolong mewah akan dikenai tarif PPN yang lebih tinggi.

Kala itu, pemerintah memandang PPN multitarif dan pengurangan pengecualian PPN sebagai solusi mengatasi masalah pada sistem PPN di Indonesia yang masih mengandung banyak pengecualian dan menimbulkan ketimpangan kontribusi pajak antarsektor. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak