Review
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Mencermati Batasan Pengkreditan PPN Masukan

A+
A-
9
A+
A-
9
Mencermati Batasan Pengkreditan PPN Masukan

MARAKNYA pemeriksaan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) membuat kita ingin mencermati kembali pengaturan batasan pengkreditan pajak masukan. Kerap kali hambatan yang timbul pada saat memproses restitusi PPN adalah koreksi atas tidak terpenuhinya syarat pengkreditan pajak masukan.

Alan Schenk dan Oliver Oldman (2007) menyebutkan syarat utama pengkreditan pajak masukan adalah “Generally, a registered (or taxable) person can claim credit for input tax on acquisitions (import and domestic purchases) of goods and services used in connection with taxable supplies.”

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dikatakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang atau jasa sepanjang berhubungan dengan penyerahan yang dikenai PPN.

Lebih lanjut, menurut Doesum, Kesteren, dan Norden (2016), karakteristik yang penting dari sistem PPN adalah terkait dengan hak mengkreditkan pajak masukan sebagaimana tercantum dalam kutipan berikut: “Perhaps the most notable characteristic of the VAT system is the right of deduction.”

Adapun prinsip yang mendasari adanya hak untuk mengkreditkan pajak masukan adalah prinsip netralitas, sebagaimana diungkapkan oleh Doesum, Kesteren, dan Norden (2016): “The basic principle underlying the right of deduction is the principle of neutrality of VAT.”

Dalam praktik, hak pengkreditan pajak masukan di atas tidak diterapkan sepenuhnya. Misalnya dalam UU PPN, terdapat pengaturan batasan pengkreditan pajak masukan yang tercantum pada Pasal 9 ayat (8) sebagai berikut:

“Pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: a) perolehan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP; b) perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

c) perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan; d) pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;

e) dihapus; f) perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP;

g) pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6); h) perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

i) perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan j) perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).”

Isu Tambahan
SELAIN batasan itu, ada pula Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan yang mengatur tata cara meneliti keabsahan pajak masukan yang dikreditkan wajib pajak.

Dalam praktik, terdapat isu tambahan terkait dengan batasan pengkreditan pajak masukan yang merujuk pada KEP-754, yaitu tidak diperbolehkannya mengkreditkan pajak masukan yang disebabkan adanya konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dari PKP penjual.

Konfirmasi tersebut menyatakan pajak masukan yang dikreditkan wajib pajak, dalam hal ini sebagai PKP pembeli, belum dilaporkan oleh PKP penjual. Dengan kata lain, pajak masukan tersebut belum dilaporkan oleh PKP penjual.

Jika ditelisik lebih dalam, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan konfirmasi itu tetap dapat dikreditkan PKP pembeli apabila KPP PKP penjual telah merilis Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas pajak masukan itu kepada PKP penjual.

Selain itu, Pasal 9 ayat (8) UU PPN juga tidak mengatur pajak masukan tidak dapat dikreditkan karena belum dilaporkan PKP penjual. Dengan demikian, pihak yang seharusnya bertanggung jawab jika ada konfirmasi pajak masukan belum dilaporkan PKP penjual adalah PKP penjual, bukan PKP pembeli.*

(Disclaimer)
Topik : restitusi PPN, pengkreditan PPN, pajak masukan, pajak keluaran
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

andrepra

Selasa, 24 September 2019 | 10:46 WIB
Terima kasih sekali atas artikel ini, karena artikel ini sangat berkaitan dengan masalah yang pernah terjadi dengan proses pemeriksaan PPN kami s/d closing conference, dimana pemeriksa bertahan dengan KEP 754, dan kami bertahan dengan merujuk pada Pasal 9 Ayat 8 dan Pasal 16 F UU PPN, kami mengemuka ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Senin, 03 September 2018 | 15:10 WIB
AFRIKA SELATAN
Senin, 06 Agustus 2018 | 09:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 19 Juli 2018 | 11:31 WIB
VIETNAM
Kamis, 12 April 2018 | 18:40 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (5)
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:45 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 06:00 WIB
BELANDA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI