Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Membongkar Misteri Underground Economy

A+
A-
1
A+
A-
1
Membongkar Misteri Underground Economy

AKTIVITAS di luar transaksi ekonomi yang legal, kadang disebut underground economy, telah menarik perhatian para ekonom sejak lama. Pada kenyataannya, aktivitas ini terus meningkat dan berkembang sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap suatu negara.

Seiring berjalannya waktu, kondisi tersebut pada gilirannya mendorong peningkatan diskusi umum terkait dengan underground economy yang mencakup pekerjaan ilegal, penggelapan pajak, serta transaksi-transaksi “gelap” lainnya.

Alhasil, peningkatan kegiatan shadow economy secara luas dan kontroversial tersebut dibahas secara khusus yang melibatkan negara-negara yang tergabung dalam Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) maupun negara-negara Uni Eropa.

Baca Juga: Lagi, Ulasan 2 Profesional DDTC Masuk Buku Transfer Pricing 15 Negara

Salah satu materi pembahasan terkait dengan kualitas kelembagaan yang ternyata diestimasi sebagai 66,6% dari penyebab timbulnya underground economy di negara-negara OECD. Dalam beberapa tahun terakhir, para politisi juga tengah menyoroti isu underground economy dan menghendaki aksi nyata dari pemimpin-pemimpin di sejumlah negara terkait hal tersebut.

Menurut mereka, pertumbuhan underground economy mencerminkan reaksi dari individu yang terbebani oleh negara. Hal ini mendorong aktivitas ekonomi yang tergolong “ilegal” ketimbang mengekspresikan ketidakpuasan melalui suatu demonstrasi formal.

Underground economy meluas hingga berujung pada tekanan keuangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat yang tercermin dalam penerimaan pajak. Selain itu, buku yang berjudul “Size, Causes, and Consequences of the Underground Economy” ini juga memuat pandangan underground economy menjadi pendorong adanya persaingan harga yang tidak adil.

Baca Juga: PPS Segera Berakhir! Ayo, Cek Informasi Selengkapnya di Perpajakan ID

Pendekatan ekonomi tradisional dalam menganalisis penghindaran pajak tampaknya belum berhasil dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Penulis berpendapat terdapat suatu norma timbal balik antara pemerintah dan masyarakat sehingga menciptakan adanya suatu “moral pajak” yang tidak sebatas hanya pada pertimbangan pribadi ataupun analisis biaya dan keuntungan dari suatu individu.

Buku ini juga memuat estimasi underground economy di 145 negara dengan menggunakan pendekatan Dynamic Multiple-Indicators Multiple-Cause (DYMIMIC) dan permintaan mata uang. Namun, komparasi estimasi underground economy ini hanya terfokus pada kelompok negara yang berada pada fase sama dalam hal perkembangan ekonomi.

Meskipun demikian, berbagai estimasi underground economy tampaknya menunjukkan telah terjadinya peningkatan ukurannya dari waktu ke waktu. Sejauh ini, metodologi yang kerap digunakan dalam mengestimasi besaran underground economy ialah metode moneter.

Baca Juga: Segera Hadir! Versi Digital Buku Transfer Pricing DDTC Edisi Kedua

Metode tersebut memperlihatkan adanya transaksi moneter tambahan yang dibutuhkan seiring dengan terjadinya peningkatan aktivitas underground economy akibat penggunaan transaksi tunai untuk menghindari deteksi.

Pada kesimpulannya, penulis memberikan pemahaman atas sebab akibat dari underground economy secara terstruktur dan sistematis. Penulis memberikan gambaran aktivitas underground economy di seluruh dunia, seperti adanya aktivitas penjualan kerang ilegal di Teluk Morecambe serta penyelundupan tembakau di Inggris. Selain itu, penulis juga membeberkan analisis implikasi kebijakan publik melalui penilaian tentang cara berbagai pemerintah berusaha menangani masalah ini.

Sayangnya, penulis memuat studi estimasi underground economy di 145 negara yang dapat diinterpretasikan. Misalnya, sebagai persentase dari produk domestik bruto. Sebaliknya, pendekatan yang dipakai hanya menghasilkan suatu indeks estimasi aktivitas underground economy.

Baca Juga: DDTC Resmi Rilis Buku Transfer Pricing Terbaru Edisi Kedua

Meskipun demikian, buku ini berhasil menyatukan penelitian terbaru tentang penghindaran pajak, moral pajak, dan faktor-faktor mendasar lainnya yang sangat memengaruhi partisipasi dalam underground economy.

Selain itu, buku tersebut juga memberikan gambaran yang komprehensif tentang ukuran dan perkembangan underground economy, penyebab utama, motivasi, serta pengaruhnya terhadap ekonomi yang tergolong legal.

Penulis juga meninjau masalah kebijakan publik baru-baru ini oleh sejumlah negara dan cara mereka menanggapi dengan langkah-langkah untuk mengekang kegiatan underground economy. Buku ini layak dibaca oleh pemerhati pajak yang ingin mengupas dampak underground economy secara lebih menyeluruh. Tertarik membaca buku ini? Silakan datang ke DDTC Library!

Baca Juga: Pertimbangan dalam Mendesain Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Topik : buku, buku pajak, underground economy, shadow economy, DDTC Library

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 09 Maret 2022 | 17:47 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Tarif PPh Final 0,5% Tapi 'Salah Setor', Ini Solusi DJP

Kamis, 03 Februari 2022 | 10:20 WIB
LITERATUR PERPAJAKAN

Lagi, DDTC Terbitkan 4 Publikasi Terbaru

Minggu, 26 Desember 2021 | 09:30 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak, DJP Tarik Saldo Rekening WP Hingga Rp8 Miliar

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2